Jumat, 14 Juni 2019

Penjelasan Polri Terkait Kerusuhan 21-22 Mei Mengecewakan Korban

Polri luput menjelaskan kepada publik mengenai pelaku penembakan yang mengakibatkan 9 korban tewas. Presiden Jokowi didesak bentuk tim pencari fakta.
Ady Thea DA
Aksi damai 21-22 Mei di Bawaslu berakhir rusuh. Foto: RES

Publikasi Polri yang belum lama ini dirilis mengenai kerusuhan 21-22 Mei di Jakarta dinilai mengecewakan para korban. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai pernyataan Polri yang disampaikan dalam konferensi pers itu tidak menyeluruh dan gagal mengungkap fakta mengenai 9 korban tewas dalam persitiwa tersebut.

 

“Sangat mengecewakan melihat bahwa alih-alih menunjukkan perkembangan penyidikan tentang sebab musabab korban yang tewas dan pelaku yang harus bertanggung jawab, narasi yang dapat berkembang dari konferensi pers hari ini malah mengarah pada wacana ‘perusuh vs polisi’,” kata Usman dalam keterangan pers, Selasa (12/6). Baca Juga: Dorong Penegakan Hukum, Iluni UI Tuntut Bentuk TGPF Kerusuhan 21-22 Mei

 

Kendati demikian Usman menyebut Amnesty International Indonesia mengakui kepolisian berada dalam kondisi tidak mudah karena menjadi target penyerangan oleh sekelompok massa setelah aksi damai 21 Mei di depan Bawaslu. Ini terlihat dari banyaknya aparat kepolisian yang terluka. Dalam keterangan pers tersebut Polri mengakui demonstrasi berlangsung damai, tapi yang luput dijelaskan polisi kepada publik yaitu pelaku penembakan yang mengakibatkan korban tewas.

 

Usman melihat narasi yang beredar terkesan mengarahkan wacana bahwa semua korban tewas adalah ‘perusuh’ dan seolah ‘mewajarkan’ kematian mereka sebagai konsekuensi logis dari tindakan mereka dalam insiden kerusuhan. Polri harusnya mengungkapkan bukti yang memadai tentang penyebab kematian itu, kemudian mengumumkan siapa yang patut diduga sebagai pelaku penembakan.

 

“Ini menyakitkan bagi keluarga korban yang hari ini berharap polisi mengumumkan ke publik siapa yang melakukan penembakan kepada korban, tapi justru mendapat penjelasan sepihak bahwa seakan mereka semua adalah ‘perusuh’. Kami telah menemui sejumlah keluarga korban dan mereka mengungkapkan harapan mereka bahwa pelaku pembunuhan itu ditemukan untuk kemudian dibawa ke pengadilan. Harus ada akuntabilitas atas 9 kematian tersebut,” ujar Usman.

 

Usman menyebut hal lain yang luput dijelaskan Polri yakni akuntabilitas atas penggunaan kekuatan berlebihan oleh sejumlah aparat kepolisian dalam peristiwa tersebut. Salah satunya, adanya dugaan penyiksaan di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Menurut Usman aparat yang melakukan pemukulan dan penganiayaan itu harus diproses hukum secara adil.

 

“Komandan Brimob juga perlu diminta pertanggungjawaban terkait tindakan brutal yang dilakukan anak buahnya,” harapnya.

 

Koordinator KontraS Jakarta Yati Andriyani menyayangkan pernyataan Polri yang menyebut 9 korban tewas diduga sebagai perusuh. Pernyataan itu tidak dijelaskan lebih rinci peran dan keterlibatan mereka sebagai perusuh, pelaku penembakan, penyebab kematian, dan hasil rekonstruksi TKP, uji balistik dan bukti lainnya. Hal ini berpotensi menimbulkan asumsi publik terkait pelaku penembakan.

 

Polri juga menjelaskan personilnya tidak menggunakan peluru tajam, tapi dalam peristiwa itu ada 8 orang tewas karena tertembak atau ditembak. KontraS mencatat 3 korban tewas masih anak di bawah umur yakni R (16 tahun), WRR (17 tahun), dan H (15 tahun). Menurut Yati, Polri juga tidak menjelaskan terkait proyektil yang ditemukan di tubuh korban dan TKP serta lokasi arah tembakan yang mengakibatkan korban tewas dan luka.

 

“Adanya korban dalam perstiwa ini seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengusut lebih dalam aktor-aktor yang terlibat dan bertanggung jawab,” kata Yati di Jakarta, Rabu (13/6/2019).

 

Rilis Polri terhadap peristiwa kerusuhan 21-22 Mei itu, menurut Yati semakin membuat bias informasi yang dapat memperuncing polarisasi masyarakat dalam kedua kubu pendukung capres-cawapres. Proses penegakan hukum juga terlihat timpang. Polri harusnya menunjukan independensi dan akuntabilitas, sehingga tidak memunculkan bias informasi.

 

“Aparat harus terbuka terkait pelanggaran hukum dan HAM yang dilakukan personilnya atau siapapun yang diduga ikut bertanggung jawab baik karena tindakan langsung atau akibat dari pembiaran,” lanjutnya.

 

Yati menegaskan tidak boleh ada impunitas dalam penegakan hukum. KontraS mendapat informasi ada peserta demonstrasi menjadi korban salah tangkap dan mengalami kekerasan. Polri juga mengakui video yang beredar menunjukan perlakuan anggota polisi terhadap seorang peserta aksi. Tapi sampai sekarang belum ada keterangan mengenai proses hukum terhadap anggota kepolisian yang terlibat pengeroyokan itu.

 

KontraS juga menemukan adanya pembatasan akses terhadap saksi atau tersangka. Berdasarkan pengaduan yang diterima KontraS, Yati mengatakan orang yang ditangkap kesulitan bertemu dengan keluarganya. Kemudian tidak mendapat bantuan hukum dari advokat. Hal ini bertentangan dengan pasal 60 KUHAP yang menegaskan setiap tersangka berhak menerima kunjungan dari keluarganya. Polri juga perlu menelusuri dugaan keterlibatan mantan anggota Tim Mawar dalam peristiwa kerusuhan itu sebagaimana diberitakan media sebuah cetak.

 

Menurut Yati, dalam hal ini Polri sangat mengutamakan penanganan kasus terhadap tersangka yang diduga akan melakukan percobaan pembunuhan terhadap 4 pejabat publik. Padahal tewasnya 9 orang dalam kerusuhan 21-22 Mei itu dan ratusan orang yang ditangkap sama pentingnya. Selain itu, Polri tidak menjelaskan apa motif dan tujuan dari para terduga itu mentargetkan 4 pejabat publik tersebut.

 

Yati mengusulkan Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara untuk bertanggung jawab menyelesaikan persoalan ini. Perlu dibentuk tim pencari fakta untuk mengusut peristiwa dan menemukan aktor yang bertanggung jawab. Ini menjadi indikator penting untuk mengukur penegakan supremasi hukum dan HAM oleh pemerintahan Presiden Jokowi.

 

Sejumlah lembaga negara seperti Komnas HAM, Ombudsman, LPSK, Komnas Perempuan, dan KPAI menurut Yati perlu aktif berperan dan menjalankan tanggung jawabnya terhadap penanganan peristiwa ini. “Publik menunggu laporan hasil temuan dari lembaga-lembaga negara tersebut,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua