Publikasi Polri yang belum lama ini dirilis mengenai kerusuhan 21-22 Mei di Jakarta dinilai mengecewakan para korban. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai pernyataan Polri yang disampaikan dalam konferensi pers itu tidak menyeluruh dan gagal mengungkap fakta mengenai 9 korban tewas dalam persitiwa tersebut.
“Sangat mengecewakan melihat bahwa alih-alih menunjukkan perkembangan penyidikan tentang sebab musabab korban yang tewas dan pelaku yang harus bertanggung jawab, narasi yang dapat berkembang dari konferensi pers hari ini malah mengarah pada wacana ‘perusuh vs polisi’,” kata Usman dalam keterangan pers, Selasa (12/6). Baca Juga: Dorong Penegakan Hukum, Iluni UI Tuntut Bentuk TGPF Kerusuhan 21-22 Mei
Kendati demikian Usman menyebut Amnesty International Indonesia mengakui kepolisian berada dalam kondisi tidak mudah karena menjadi target penyerangan oleh sekelompok massa setelah aksi damai 21 Mei di depan Bawaslu. Ini terlihat dari banyaknya aparat kepolisian yang terluka. Dalam keterangan pers tersebut Polri mengakui demonstrasi berlangsung damai, tapi yang luput dijelaskan polisi kepada publik yaitu pelaku penembakan yang mengakibatkan korban tewas.
Usman melihat narasi yang beredar terkesan mengarahkan wacana bahwa semua korban tewas adalah ‘perusuh’ dan seolah ‘mewajarkan’ kematian mereka sebagai konsekuensi logis dari tindakan mereka dalam insiden kerusuhan. Polri harusnya mengungkapkan bukti yang memadai tentang penyebab kematian itu, kemudian mengumumkan siapa yang patut diduga sebagai pelaku penembakan.
“Ini menyakitkan bagi keluarga korban yang hari ini berharap polisi mengumumkan ke publik siapa yang melakukan penembakan kepada korban, tapi justru mendapat penjelasan sepihak bahwa seakan mereka semua adalah ‘perusuh’. Kami telah menemui sejumlah keluarga korban dan mereka mengungkapkan harapan mereka bahwa pelaku pembunuhan itu ditemukan untuk kemudian dibawa ke pengadilan. Harus ada akuntabilitas atas 9 kematian tersebut,” ujar Usman.
Usman menyebut hal lain yang luput dijelaskan Polri yakni akuntabilitas atas penggunaan kekuatan berlebihan oleh sejumlah aparat kepolisian dalam peristiwa tersebut. Salah satunya, adanya dugaan penyiksaan di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Menurut Usman aparat yang melakukan pemukulan dan penganiayaan itu harus diproses hukum secara adil.
“Komandan Brimob juga perlu diminta pertanggungjawaban terkait tindakan brutal yang dilakukan anak buahnya,” harapnya.