Jumat, 14 June 2019

Masalah Pajak dan Ketenagakerjaan Jadi Sorotan Pengusaha

Regulasi yang ada sekarang ini dinilai masih terkotak-kotak dan egosentris dari kementerian/lembaga.
M. Agus Yozami

Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (13/6) lalu. Dalam pertemuan itu mereka mengemukakan dua permasalahan yang kerap dihadapi pengusaha saat ini.

 

Dua permasalahan itu adalah soal perpajakan dan ketenagakerjaan. Ketua Umum APINDO Haryadi B. Sukamdani mengemukakan, bahwa dalam kurun waktu terakhir ini, tren dari 10 tahun terakhir adalah yang masuk itu adalah lebih pada industri padat modal. 

 

Industri padat karyanya itu, menurut Haryadi, yang sangat-sangat berkurang banyak. Padahal, sambung Haryadi, rakyat Indonesia ini jumlahnya 265 juta orang, angkatan kerjanya lebih dari 130 juta.

 

“Ini yang tadi kami sampaikan, perlu kiranya pemerintah untuk melihat kembali Undang-Undang Ketenagakerjaan karena undang-undang ini selain sudah 15 kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi juga kenyataannya memang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kondisi saat ini,” kata Haryadi seperti dilansir situs Setkab.

 

Kalau melihat sekarang, lanjut Ketua Umum Apindo itu, justru pemain-pemain padat karya yang nilai ekspornya besar itu sudah beralih, yaitu ke Vietnam, Myanmar, Bangladesh, Srilangka, dan juga Kamboja, bahkan Laos sekarang sudah mulai bersiap-siap. Nah, sambung Haryadi, Indonesia tentunya jangan sampai berkonsentrasi ke padat modal tapi padat karyanya tidak ditangani dengan baik.

 

“Itu kira-kira tadi yang kita bahas inti utama, seperti itu,” ujar Haryadi.

 

Menurut Haryadi, Apindo dan Hippindo memberikan masukan yang bisa menjadi catatan sangat penting, terutama masalah regulasi. Kedua asosiasi ini menilai, regulasi yang ada sekarang ini masih terkotak-kotak, jadi egosentris dari kementerian/lembaga, termasuk tidak terkonsentrasinya misalnya contohnya adalah dana promosi.

 

(Baca Juga: Mayday 2019, Tiga Masukan Revisi PP Pengupahan)

 

“Dana promosi kita semua lembaga punya dan akhirnya sebetulnya tidak punya relevansinya. Sehingga pada saat kita akan melakukan promosi itu tidak maksimal,” terang Haryadi seraya menambahkan, Presiden bilang kalau dikumpulkan dana promosi itu ada Rp26 triliun. Ia juga menambahkan sebagaimana disampaikan Presiden bahwa dana riset yang juga tersebar padahal kalau dikumpulkan itu bisa mencapai Rp27 triliun.

 

“Jadi ini yang ke depan yang menurut saya perlu kita bahas,” kata Haryadi.

 

Terkait masalah perpajakan, menurut Haryadi, sekarang ini yang paling utama sebetulnya adalah membahas masalah Undang-Undang PPn (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPH (Pajak Penghasilan). “Jadi yang terkait dengan hal itu lebih mendesak untuk kita selesaikan ketimbang ketentuan umum perpajakan,” ucap Haryadi.

 

Apindo dan Hippindo, lanjut Haryadi, menilai sebetulnya dengan kondisi yang seperti sekarang ini terjadi dimana di bawah Kementerian Keuangan, telah terjadi sinergi yang sangat baik antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

 

Karena itu, Apindo dan Hippindo menilai, wacana untuk membuat badan baru penerimaan keuangan negara sudah tidak relevan lagi karena sekarang pun sudah berjalan. “Oleh karena itu, juga kami menyampaikan sebaiknya kita fokus kepada pembahasan di PPn dan PPH supaya langsung dampaknya bisa dirasakan oleh kita semua,” ucap Haryadi. 

 

Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi meminta jajaran pengurus Apindo dan Hippindo terus memberikan masukan-masukan yang lebih konkret, nyata, dan cepat bisa dilaksanakan, sehingga bisa memberikan efek ekonomi yang baik pada Negara.

 

Masukan-masukan itu, kata Jokowi, bisa dari sisi regulasi maupun undang-undang. Jokowi tak merasa tak keberatan bila nantinya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk ekonomi menjadi lebih baik.

 

“Ya memang kalau itu diperlukan sekali dan memang karena posisinya sangat penting dan diperlukan ya kita akan buatkan,” ujarnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua