Kamis, 20 Juni 2019

Realisasi Lapas Khusus Sebaiknya Setelah Dua RUU Ini Disahkan

Yang terpenting pembenahan pengawasan petugas lapas dan jajaran pemasyarakatan.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi suasana lapas.

Plesiran mantan Ketua DPR Setya Novanto di luar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin pekan lalu, menjadi sorotan publik. Atas peristiwa ini, akhirnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Lapas memindahkan Setya Novanto ke Lapas Gunung Sindur, Bogor. Lalu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto mendorong pemerintah segera membangun lapas khusus di pulau terpencil bagi terpidana kasus narkotika, korupsi, dan teroris.

 

“Namun, ide tersebut dinilai hanya mendaur ulang wacana lama yang sudah digagas beberapa tahun silam,” ujar Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu kepada Hukumonline di Komplek Gedung Parlemen, Kamis (20/6/2019). Baca Juga: Pemerintah Berencana Buat Lapas Khusus Napi Korupsi di Pulau Terpencil

 

Dia menilai menempatkan terpidana di lapas khusus pulau terpencil merupakan ide yang bertolak belakang dengan realisasi program pembenahan lapas yang tengah dikerjakan pemerintah. Misalnya, pembangunan lapas maksimum security khusus terhadap terpidana kasus teroris, yang dibangun di daerah Gunung Sindur, Bogor yang padat penduduk dan dekat dengan kota Jakarta.

 

Masinton menilai pemerintah hingga kini tak pernah menyampaikan pemetaan yang konkrit di pulau mana saja yang layak dibangun lapas khusus terpidana korupsi, teroris dan narkotika. Menurutnya, merealisasikan ide pembangunan lapas khusus tiga jenis kejahatan itu, idealnya diwujudkan setelah  Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disahkan.

 

“Kedua RUU tersebut masih dibahas DPR dan pemerintah. Rencananya, kedua RUU tersebut bakal dapat dirampungkan pada akhir Agustus 2019 mendatang,” kata dia.

 

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menjelaskan optimalisasi pembangunan dan fungsi lapas khusus dapat menyesuaikan dengan pola pemidanaan yang diatur dalam KUHP dan UU Pemasyarakatan yang terbaru.

 

Memperbaiki moral petugas

Terpisah, Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai pemindahan narapidana kasus teroris, narkotika, dan korupsi ke lapas khusus bukan solusi. Menurutnya, yang terpenting memperketat pengawasan dan memperbaiki mental dan moral petugas lapas (berintegritas).

 

“Karena itu, ide membangun dan membuat lapas-lapas khusus bukan jalan keluar mengatasi berbagai persoalan pemasyarakatan,” tegasnya.

 

Menurutnya, keberadaan lapas khusus terkait dengan over kapasitas mesti dilihat secara menyeluruh. Pasalnya, over kapasitas merupakan satu dari sekian banyak masalah di lapas. Seperti kerusuhan, narapidana melarikan diri, matinya narapidana di dalam lapas, dan tidak standarnya sarana dan prasarana lapas.

 

Baginya, over kapasitas penghuni lapas disebabkan beberapa hal. Pertama, tingginya tingkat kejahatan. Kedua, pemidanaan penjara tanpa mempertimbangkan pidana lain. Ketiga, lemahnya koordinasi antar subsistem peradilan pidana. Karena itu, peradilan dalam menjatuhkan dan memilih jenis hukuman tidak mempertimbangkan realitas eksekusinya di lapas-lapas. Keempat, adanya permainan di lapas yang berujung melahirkan peluang bisnis.

 

“Jadi, pembuatan lapas khusus tanpa diikuti perbaikan moral dan mental aparatnya tidak berarti apa-apa. Jadi lebih baik perbaikan pada sumber daya manusia ketimbang pembangunan pembangunan gedung yang banyak,” ujarnya.

 

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Jusctice Reform (ICJR) Anggara Suwahju tidak setuju dengan pemindahan narapidana tiga jenis kejahatan itu ke lapas khusus pulau kecil.  Sebaiknya, yang perlu dilakukan membagi kategori narapidana berdasarkan tingkat resiko. Menurutnya, bila narapidana korupsi, narkotika dan terorisme dipindahkan ke lapas pulau terpencil ada potensi hak mereka diabaikan, seperti hak dikunjungi oleh keluarganya.

 

“Menurut saya yang harus dilakukan adalah mengevaluasi menyeluruh kenapa kasus-kasus plesiran sering terjadi. Kemudian umumkan ke publik hasil dan langkah-langkahnya,” sarannya.

 

Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto mengatakan pemerintah telah merencanakan membuat lapas khusus kasus korupsi, narkotika dan terorisme di pulau-pulau terpencil yang ada di Indonesia. Menurutnya, dengan menempatkan narapidana kasus tiga kategori kejahatan itu diyakini narapidana tak mudah mendapat cuti atau keluyuran di luas lapas.

 

Apalagi, kata dia, pemerintah sudah membangun lagi lapas di Nusakambangan untuk menampung para pelaku tindak kriminal seperti korupsi, narkotika, dan terorisme. Pemerintah mulai merencanakan bagaimana membangun lapas-lapas yang saat ini nyaris kegiatannya langsung berhubungan dengan publik.

 

“Tapi kalau di pulau-pulau kecil di sana, mau berenang ke sana, kan pasti enggak bisa karena lapas-lapas kita sudah over kapasitas,” kata Wiranto sebagaimana dilansir dari laman Setkab.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua