Kamis, 20 Juni 2019

Begini Respons BI Soal Mata Uang Kripto Libra Milik Facebook

Masyarakat diimbau waspada karena belum ada payung hukum yang melegalkan mata uang kripto sebagai alat pembayaran. Perlu diketahui, BI saat ini masih melarang penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi: BAS

Perusahaan teknologi ternama Facebook mengumumkan rencana peluncuran mata uang virtual Libra pada 2020. Peluncuran mata uang virtual ini diharapkan mampu menciptakan infrastruktur keuangan global sederhana yang dapat memberdayakan miliaran orang di seluruh dunia. Libra menggunakan teknologi blockchain yang menyerupai mata uang kripto lainnya.

 

Founder dan CEO Facebook, Mark Zuckerberg menyatakan mata uang kripto ini memiliki dampak positif bagi masyarakat karena tidak perlu membawa uang tunai. Kemudian, mata uang kripto ini juga melayani masyarakat yang tidak memiliki akses perbankan dan layanan jasa keuangan lainnya. Dia memperkirakan ada sekitar satu miliar orang yang tidak memiliki rekening bank tetapi memiliki ponsel.

 

“Kami bercita-cita memudahkan semua orang untuk mengirim dan menerima uang seperti menggunakan aplikasi kami untuk secara instan berbagi pesan dan foto,” jelas Mark dalam keterangan persnya, Selasa (18/6).

 

Untuk mendukung rencana tersebut, Facebook juga meluncurkan anak perusahaan independen bernama Calibra. Perusahaan tersebut akan akan membangun layanan dompet digital yang akan tersedia di WhatsApp dan Facebook Messenger dan sebagai aplikasi mandiri tahun depan.

 

Selain kedua aplikasi pesan singkat tersebut, Mark menjelaskan banyak perusahaan lain akan bekerja sama dengan Libra seperti Mastercard, Paypal, Payu, Stripe dan Visa, untuk layanan populer seperti pemesanan, Ebay, Farfetch, Lyft, Spotify dan Uber.

 

Dari sisi kemanan, Mark menjelaskan pihaknya menyatakan Calibra memiliki tim yang kompeten dalam manajemen risiko sehingga dapat mencegah orang-orang menggunakan mata uang kripto ini dari tindak kejatan. “Kami akan menyediakan perlindungan penipuan jadi jika anda kehilangan koin libra anda, kami akan menawarkan pengembalian dana. Kami juga percaya bahwa penting bagi orang-orang untuk memiliki pilihan, sehingga akan memiliki opsi untuk menggunakan banyak dompet pihak ketiga lainnya di jaringan Libra,” jelas Mark.

 

(Baca Juga: Waspada! Perlindungan Konsumen Bitcoin Cs Masih Lemah)

 

Atas rencana tersebut, Bank Indonesia (BI) sebagai pengawas mata uang menyatakan pihaknya sedang mempelajari mata uang kripto Libra ini. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Onny Widjanarko, menyatakan mata uang Libra ini merupakan produk baru sehingga perlu kajian lebih mendalam dibandingkan mata uang kripto yang telah beredar.

 

Bahkan, Onny juga belum dapat menjelaskan mengenai risiko dari mata uang Libra ini. “Ini (Libra) produk baru yang perlu dipelajari dan dipahami dahulu. Apalagi barangnya belum ada dan baru plan,” jelas Onny, Rabu (19/6).

 

Perlu diketahui, sikap BI terhadap mata uang kripto tidak mengakui  sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.

 

Masyarakat Diminta Waspada

Sementara itu, dosen hukum bisnis Universitas Bina Nusantara (Binus), Bambang Pratama, mengimbau agar masyarakat tidak tergiur menggunakan mata uang kripto Libra tersebut. Hal ini karena belum adanya payung hukum yang melegalkan mata uang kripto sebagai alat pembayaran. Perlu diketahui, BI saat ini masih melarang penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran.

 

“Jangan digunakan dulu sebelum ada respon dari pemerintah. Wait and see terlebih dahulu khawatir nanti Libra dilarang beredar di Indonesia dan uang masyarakat yang sudah masuk tidak bisa kembali. Jadi saat ini masih spekulasi bentuknya,” jelas Bambang kepada hukumonline, Kamis (20/6).

 

Bambang juga menilai penggunaan mata uang kripto ini juga menimbulkan permasalahan hukum. Selain itu, terdapat juga risiko moneter, persaingan usaha, perlindungan data pribadi hingga pencucian uang.

 

Meski demikian, Bambang menjelaskan penggunaan mata uang kripto ini tidak dapat dihindari lagi melihat semakin masifnya pihak-pihak terus menerbitkan mata uang kripto jenis baru. Dia menilai ada pihak yang menganggap penggunaan mata uang kripto ini memudahkan masyarakat dalam bertransaksi.

 

Sehingga, Bambang menilai BI perlu kooperatif dengan pihak-pihak penerbit mata uang kripto tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu pengintegrasian antara mata uang kripto dengan Rupiah.

 

Menurut saya nanti peredaran Libra sulit dilarang karena jika dilarang maka pemerintah harus melarang google pay, apple pay. Jadi menurut saya pemerintah harus memiliki kebijakan dengan mewajibkan penggunaan bank di Indonesia dalam aktiviras transaksi Libra nantinya. Jadi, sistem pembayaran Rupiah juga bisa menggunakan teknologi blockchain,” jelasnya. 

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua