Rabu, 26 Juni 2019

Benturan Aliran Hukum dalam Sengketa Pilpres

Secara substansial, penjelasan ahli dari pihak terkait untuk menjawab argumentasi pendekatan progresif yang digunakan oleh Pemohon.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi. Foto: RES

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sudah melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim. Jika tidak ada aral melintang, putusan sengketa hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pilpres) akan dibacakan pada Kamis (27/6). Apapun hasilnya, putusan MK bersifat final dan mengikat. Putusan itu adalah menjadi babak akhir penyelesaian sengketa pilpres melalui jalur hukum.

 

Normatifnya, Mahkamah Konstitusi hanya memutuskan apakah perhitungan suara yang ditetapkan KPU sudah atau tidak. Jumlah perolehan suara pasangan 01 (Joko Widodo-Ma’ruf Amin) adalah 85.607.362 suara atau 55,50 persen; sedangkan pasangan nomor urut 02 berjumlah 68.650.239 suara atau 44,50 persen. Ada selisih 16.957.123 suara. Inilah yang kemudian dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi.

 

Sesuai rumusan konstitusi, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah ‘memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum’. Pemohon keberatan, pasangan capres nomor urut 02 (Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno), mempersoalkan penetapan KPU atas hasil perolehan suara dan menilai banyak pelanggaran yang terjadi sebelum dan pada saat pelaksanaan pemilu. Lantas, apakah Mahkamah Konstitusi semata memutuskan hasil perhitungan KPU semata atau lebih dari sekadar hitung-hitungan.

 

(Baca juga: Sembilan Hakim MK Sang Penentu Gugatan Prabowo-Sandi)

 

Dalam permohonannya, Pemohon mengatakan cecara legal formal, kewenangan MK dalam menangani sengketa hasil Pemilihan Umum terbatas pada salah benarnya rekapitulasi suara hasil Pemilu. Artinya, Mahkamah akan memutuskan benar tidaknya hasil perhitungan KPU. Jika pendekatan ini yang dipakai, berarti majelis lebih mengedepankan keadilan prosedural.  Pemohon menganggap pendekatan ini bersifat konservatif, lebih menerapkan keadilan prosedural, dan berlandaskan pada pemahaman bahwa kecurangan Pemilu merupakan ranah kompetensi Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi.

 

Pemohon menilai bahwa penganut paradigma ini menginginkan agar MK dalam menangani sengketa hasil Pemilu, hanya memeriksa proses hasil perhitungan dan rekapitulasi suara. Dengan kata lain, MK dipandang tidak dapat memeriksa kecurangan proses pemilu sebelum penetapan hasil oleh KPU. Dalam permohonan yang disampaikan di depan majelis, Pemohon tegas menolak penggunaan pendekatan paradigma ini.

 

Dalil yang digunakan oleh Pemohon adalah untuk menegakkan keadilan Pemilu secara susbtantif, MK tidak bisa hanya diletakkan sebagai pemutus sengketa hasil Pemilu secara kuantitatif, hitung-hitungan.

 

Pemohon kemudian menawarkan paradigma lain. MK didorong untuk lebih progresif dalam mengadili sengketa PHPU Pilpres. Pemohon mendalilkan dan menghadirkan sejumlah saksi dan ahli yang secara kualitatif menggambarkan telah terjadinya dugaan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) Melalui pendekatan ini, kuasa hukum pemohon berpandangan bahwa Mahkamah tetap berwenang untuk memeriksa secara keseluruhan tahapan proses Pemilu.

 

Tidak terbatas hanya pada proses penghitungan suara saja tetapi seluruh tahapan, khususnya jika ada kecurangan pemilu (electoral fraud) yang sifatnya TSM, karena bisa menciderai asas-asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. “Pendekatan substantive justice akan menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara dari potensi kehancuran akibat kecurangan dan ketidakadilan yang terjadi dari pelaksanaan pemilu”.

 

Posisi Pemohon yang lebih memilih Mahkamah untuk memeriksa setiap kecurangan TSM yang terjadi di semua tahapan proses pemilu, dipandang sejalan dengan original intent perubahan UUD 1945, beberapa Putusan MK sendiri, serta pendapat ahli sejumlah ahli. Membangun argumentasi ini, Pemohon mengutip disertasi Refly Harun yang menyimpulkan bahwa para perumus Perubahan UUD 1945 sama sekali tidak berniat membatasi kewenangan MK berdasrkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum hanya pada perselisihan penghitungan suara yang mempengaruhi hasil pemilu.

 

Dalam konteks ini, MK adalah pengawal kontitusi (the guardian of the constitution). Artinya, setiap kewenangan MK termasuk di dalamnya untuk menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan umum harus dimaknai dalam kerangka menjaga konstitusi. Dalam konteks Pemilu, yang harus dijaga oleh MK adalah konstitusionalitas Pemilu itu sendiri. Dalam penjelasannya, konstitusionalitas Pemilu  adalah Pemilu yang dilandasi nilai-nilai yang tercantum dalam UUD 1945, luber, jurdil, dan demokratis.

 

Mengutip disertasi itu, pemohon menjelaskan kewenangan MK dalam memutus perselisihan hasil Pemilu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 24C ayat (1) perubahan Ketiga UUD 1945 sesungguhnya berarti MK memutus konstitusionalitas penyelenggaraan Pemilu. Pemohon beranggapan sudah ada preseden bahwa MK dapat memeriksa di luar hasil penghitungan suara. Meskipun kali itu, MK mengadili sengketa di level pemilihan kepala daerah, namun Pemohon menilai pada hakikatnya tetap sama. MK sedang memilih untuk menjadi penjaga konstitusi.

 

Interpretasi Gramatikal

Di sisi yang berbeda, hukumonline mencatat beberapa hal yang menjadi bagian dari penjelasan ahli pihak terkait. Secara substansial, penjelasan ahli dari Pihak Terkait (paslon nomor urut 01) untuk menjawab argumentasi pendekatan progresif yang digunakan oleh Pemohon.

 

Terkait pemaknaan Pasal 24C misalnya, ahli pihak terkait yang dihadirkan, Edward O.S Hiarij, dalam menjelaskan makna dari Pasal 24C menggunakan interpretasi gramatikal sehingga menilai seharusnya Pemohon membangun argumentasi permohonannya berkaitan dengan hasil perhitungan suara saja.

 

Guru Besar Hukum Pidana itu menafsirkan kata ‘perselisihan’ dalam Pasal 24C sebagai selisih suara bukan tentang sengketa proses Pemilu. Oleh karena itu, ahli yang dihadirkan oleh pihak terkait menilai kuasa hukum Pemohon tidak hendak menyoal tentang hasil perhitungan suara saja yang merupakan kewenangan MK. Dengan mempersoalkan proses penyelenggaraan Pemilu, ahli menilai Pemohon justu mempersoalkan hal lain di luar kewenangan MK. Ahli berpendapat pendekatan Pemohon tidak sesuai.

 

“Kuasa Hukum Pemohon secara implisit mengakui tidak ada kesalahan dalam perhitungan atau rekapitulasi Pemilihan Presiden yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum,” ujar akademisi dari UGM Yogyakarta itu.

 

Selain itu dalam menjelaskan perbedaan antara sengketa hasil dengan sengketa proses, ahli menggunakan ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang membagi kewenangan MK dan Bawaslu. Menurut UU Pemilu, MK berwenang memeriksa sengketa hasil, sedangkan Bawaslu adalah lembaga yang berwenang memeriksa sengketa proses. Ahli berpandangan bahwa Pemohon mencampuradukkan antara sengketa proses pemilu dengan perselisihan hasil pemilu.

 

“Kuasa Hukum Pemohon tidak hendak menyoal tentang hasil perhitungan suara yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi justru mempersoalkan hal lain di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi,” ujar Ahli.

 

Nalar Instrumental

Melihat keterbelahan paradigma yang terjadi sepanjang sidang sengketa PHPU Pilpres, penulis buku sengketa mazhab hukum, Muji Kartika Rahayu kepada hukumonline menyampaikan padangannya. Menurut perempuan yang kerap disapa Kanti ini, para pihak yang sedang bersengketa di PHPU Pilpres kali ini hanya menggunakan nalar instrumental, tidak lebih. Artinya, penggunaan paradigma, pendekatan, atau teori yang menjadi dasar para pihak mengkontstruksi permohonan atau jawaban mereka pada ujungnya berorientasi tujuan yang ingin dicapai.

 

“Saya berfikir untuk memenangkan persidangan hakimnya harus progresif, maka pendekatan itu yang dipakai. Begitupun jika untuk memenangkan persidangan hakimnya harus formalis maka saya akan menggunakan pendekatan demikian,” ujar Kanti.

 

Ia berpendapat fenomena keterbelahan paradigma di persidangan MK tersebut bisa terjadi karena hukum hanya diandang sebagai alat untuk mencapai tujuan. Hal ini akan berbanding terbalik situasinya seandainya hukum dipandang sebagai alat untuk mencapai tegakknya hukum itu sendiri. Diskursus semacam ini menurut Kanti telah lama menjadi tema di tengah-tengah ilmuan hukum atau bahkan di lingkungan ilmuan sosial.

 

Untuk itu, sebagai langkah untuk menjelaskan identitas kelompok yang terbelas tersebut, Kanti mengidentifikasi Pemohon menganut paham realis yang dalam prosesnya kerap membangun argumentasi sebagaimana yang digunakan oleh Pemohon. Misalnya hakim harus lebh progresif, tidak hanya bertindak sebagai ‘mahkamah kalkulator’, dan seterusnya. Sementara untuk pihak termohon dan pihak terkait, Kanti mengidentifikasi pihak ini dengan formalis. “Dua-duanya itu naming of reality,” ujar Kanti.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua