Kamis, 27 June 2019

Bukti Tak Valid, MK Tolak 'Gugatan' Prabowo-Sandi

Karena seluruh dalil permohonan Pemohon Paslon 02 Prabowo-Sandi tidak beralasan hukum untuk seluruhnya.
Aida Mardatillah
Ketua Majelis MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan paslon 02 Prabowo-Sandi di ruang sidang MK, Kamis (27/6) malam. Foto: RES

Akhirnya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) secara bulat menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 yang diajukan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno. Dalam putusannya, Mahkamah menyimpulkan semua dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya karena bukti-bukti yang diajukan Pemohon tidak valid (sah) dan tidak berdasar.  

 

“Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua Majelis MK Anwar Usman saat membacakan putusan MK nomor No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019 di ruang sidang MK, Kamis (27/6/2019). Majelis Hakim MK membacakan putusan setebal 1.944 halaman ini sejak pukul 12.45 WIB hingga pukul 21.20 WIB dengan dua kali masa jeda. Baca Juga: Tiga Kemungkinan Putusan Sengketa Pilpres

 

Dalam putusannya, MK mempertimbangkan dalil permohonan kecurangan pilpres (electoral fraud) yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Diantaranya dugaan kecurangan oleh Paslon 01 yakni penyalahgunaaan APBN dan program pemerintah; penyalahgunaan birokrasi dan BUMN; ketidaknetralan aparatur negara seperti polisi dan BIN; penghitungan perolehan suara versi Pemohon; TPS siluman; Situng KPU; DPT siluman, status anak usaha BUMN.       

 

Hakim Konstitusi Aswanto menuturkan Mahkamah tidak menemukan bukti meyakinkan tentang ketidaknetralan aparat Polri yang didalilkan Pemohon. "Mahkamah mempertimbangkan setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon, baik bukti surat, tulisan, video, saksi Rahmansyah, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan perihal kebenaran tentang terjadi keadaan atau peristiwa yang oleh Pemohon didalilkan sebagai ketidaknetralan aparatur negara," ujar Aswanto saat membacakan pertimbangan putusan.

 

Aswanto menyebutkan salah satunya bukti video yang diberikan tim BPN, setelah diperiksa secara saksama, tidak membuktikan adanya tindakan tidak netral aparat menggalang dukungan untuk paslon 01 Jokowi-Ma'ruf. "Ternyata isinya berupa permintaan atau tepatnya imbauan presiden kepada jajaran Polri dan TNI mensosialisasikan program-program pemerintah. Hal itu adalah sesuatu yang wajar dilakukan oleh presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," ujar Aswanto.

 

“Bukti tertulis yang diajukan Pemohon tentang informasi Polri membentuk tim buzzer di media sosial mendukung paslon 01 hingga ke desa-desa, hanya bukti berupa fotokopi berita daring yang tidak dapat dijadikan bukti tanpa didukung oleh bukti lain.”

 

Soal dugaan penggalangan dukungan kepada paslon 01 atas pengakuan Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut Jawa Barat, Aswanto menerangkan dalam persidangan Bawaslu telah menerangkan hal itu tidak dapat dijadikan sebagai temuan, karena tidak memenuhi syarat formal dan materil. Saksi Pemohon yaitu Rahmadsyah dalam persidangan juga tidak jelas menerangkan bentuk ketidaknetralan seorang oknum anggota Polres Batubara Sumatera Utara.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua