Selasa, 02 Juli 2019

Pemerintah Dituntut Serius Cegah Kebakaran Hutan dan Lahan

Salah satu upaya yang bisa dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas terutama bagi perusahaan yang melanggar dan mengakibatkan kerusakan lingkungan.
Ady Thea DA
Ilustrasi kebakaran hutan. Foto: RES

Kebakaran hutan dan lahan menjadi persoalan yang kerap dihadapi pemerintah setiap tahun, terutama di musim kemarau. Dampak asap kebakaran ini tak hanya dirasakan masyarakat Indonesia, tapi juga negara tetangga. Setelah kasus kebakaran lahan dan hutan di sejumlah daerah tahun 2015, pemerintah menerbitkan berbagai regulasi untuk mengantisipasi persoalan serupa. Salah satunya Peraturan Presiden (Perpres) No.1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut.

 

Perpres ini diterbitkan dalam rangka percepatan pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut akibat kebakaran hutan dan lahan. Ada 7 provinsi prioritas restorasi gambut yaitu Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua.

 

Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Teguh Surya mencatat sebagian lahan dan hutan yang terbakar merupakan wilayah gambut. Bahkan tahun 2019 tercatat sedikitnya 354 titik panas di sejumlah daerah dan 202 diantaranya berada di kubah gambut. Ironisnya, mayoritas daerah yang terdapat titik panas itu merupakan lokasi yang sama ketika kebakaran hutan dan lahan di tahun 2015. Menurut Teguh, fakta ini mengindikasikan belum optimalnya restorasi lahan gambut dan lemahnya pengawasan.

 

Teguh mencatat saat ini ada 197 titik panas di lahan konsesi milik 8 perusahaan yang beroperasi di provinsi Riau. Mengacu UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Teguh mengingatkan ada konsep tanggung jawab mutlak atau strict liability bagi perusahaan yang melakukan pencemaran atau perusakan terhadap lingkungan hidup.

 

“Presiden Joko Widodo harus melakukan penegakan dan tindakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan hidup,” kata Teguh dalam diskusi di Jakarta, Selasa (2/7/2019). Baca Juga: LBH Jakarta Berencana Gugat Pemerintah Terkait Polusi Udara

 

Dia berpendapat tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mengurangi upaya mitigasi (pencegahan) guna mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, informasi, instrumen hukum, dan infrastruktur yang ada saat ini sudah cukup memadai sebagai modal pemerintah melakukan tindakan yang tegas di bidang perlindungan lingkungan hidup.

 

Guru Besar Bidang Perlindungan Hutan IPB, Bambang Hero Saharjo, melihat kebakaran hutan dan lahan saat ini terjadi sedikitnya di 12 kabupaten dan kota di provinsi Riau, Kalimantan Tengah, Bengkulu, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Bahkan pemerintah telah melakukan upaya hukum terhadap perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran karena membakar lahan konsesinya seperti sebuah perusahaan di Sulawesi Tenggara yang membakar sekitar seribu hektar lahan untuk perkebunan kelapa sawit.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua