Jumat, 05 Juli 2019

Terima 384 Pendaftar, Ini Sejumlah Kriteria Harapan Pansel Capim KPK

384 pendaftar Capim KPK bakal menjalani seleksi administrasi, kompetensi, kesehatan, uji publik, dan atau wawancara.
Agus Sahbani/ANT
Penyidik KPK tengah menunjukkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan sebagai bagian fungsi penindakan KPK. Foto: RES

Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) telah menutup pendaftaran secara langsung Capim KPK di Kementerian Sekretariat Negara pada Kamis (4/7/2019). Pansel telah menerima sekitar 384 orang yang mendaftarkan diri sebagai Capim KPK. Dengan jumlah itu, Pansel memutuskan tidak memperpanjang pendaftaran seperti yang pernah dilakukan pada seleksi Capim KPK pada 2015 lalu.        

 

"Sampai Kamis (4/7) pukul 23.59 WIB tadi malam, batas akhir pendaftatan via email jumlah pendaftar mencapai 384 orang," kata Anggota Pansel KPK Hendardi, di Jakarta, Jum’at (5/7/2019) seperti Antara. Baca Juga: ICW Minta Pansel Selektif Jaring Capim KPK

 

Selanjutnya, Pansel KPK akan mulai melakukan seleksi administrasi pada hari ini. Sedangkan hasil seleksi administratif bakal diumumkan pada 11 Juli mendatang. Setelah itu, kata Hendardi, Pansel KPK akan menggelar tahapan meminta pendapat atau masukan dari publik setelah seleksi uji kompetensi.  

 

Peserta yang lolos tahap uji publik ini berhak mengikuti seleksi selanjutnya yaitu tahap wawancara. Proses tersebut diproyeksikan berlangsung pada September. Setelah itu, Pansel akan mengeliminasi peserta menjadi 10 nama dan memberikannya kepada presiden untuk disaring.

 

Hendardi mengaku pihaknya belum melakukan verifikasi penggolongan profesi secara detail yang mendaftar sebagai Capim KPK. "Kami belum melakukan verifikasi dari profesi mana saja yang mendaftar sebagai Capim KPK," kata pria yang juga Ketua Setara Institute ini.

 

Berdasarkan informasi yang beredar dari sekitar 384 pendaftar itu berasal dari beragam profesi. Mulai profesi pengacara, dosen, pegawai swasta, pegawai BUMN, pengusaha, jaksa, hakim, 9 anggota Polri, 1 anggota TNI, auditor, hingga 3 komisioner dan 13 pegawai KPK.

 

Selanjutnya, Pansel KPK akan menyeleksi pendaftar calon pimpinan KPK dengan sejumlah kriteria kapabilitas yang mumpuni. Dalam arti, memiliki kombinasi kemampuan atau keahlian yang mendukung kerja-kerja KPK dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi.

 

"Dia harus paham dan memiliki kombinasi kemampuan. Setelah itu harus paham masalah keuangan negara, memahami tentang procurement, pengadaan. Yang terpenting diperlukan komponen yang paham betul mengenai organisasi internal KPK, memahami manajerial organisasi," kata Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih saat ditemui di gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta.

 

Yenti menjelaskan seorang Capim KPK juga harus memiliki kondisi psikologis yang kuat dari tekanan dan memiliki kebijaksanaan. Pimpinan KPK, juga perlu memahami arah pembangunan ekonomi negara. Menurut Yenti, pimpinan KPK perlu memahami pemberantasan korupsi bukan hanya dari penindakan, tetapi juga sisi pencegahan.

 

Para pendaftar seleksi Capim KPK yang lulus syarat administrasi, uji kompetensi, dan pemeriksaan kesehatan akan menjalani uji publik yang disiarkan kepada masyarakat. "Jadi setelah selesai administrasi, kami akan melakukan uji kompetensi dimana mereka ikut ujian objective test dan penulisan makalah. Setelah itu kami akan mengadakan psikotes, kemudian diikuti dengan profile assessment. Kemudian ada uji publik, ini (uji publik) tahapan baru," kata Anggota Pansel Capim KPK Harkristuti Harkrisnowo di tempat yang sama.

 

Menurut dia, uji publik tersebut adalah usulan dari sejumlah pemimpin redaksi media di Indonesia. Nantinya, format acara uji publik Capim KPK masih dimatangkan oleh Pansel agar transparan.  

 

Sementara itu, anggota Pansel Mualimin Abdi menjelaskan Tim Pansel juga bekerja sama dengan sejumlah lembaga seperti Polri, Kejaksaan, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Narkotika Nasional (BNN), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memeriksa dan menelusuri latar belakang para calon.

 

Tak hanya itu, Tim Pansel akan mensurvei individu di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. "Bukan tidak mungkin nanti di ujung akan ada tracking yang meneliti secara langsung orang per orang. Misalnya calon lolos pada tahapan tertentu, maka nanti akan ada tracking individual baik melalui RT, RW, tetangga, lingkungan, dan media sosial. Itu akan kita tracking terus," kata Mualimin.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua