Sabtu, 13 Juli 2019

Evaluasi Pengambilan Kebijakan di Sektor Ekstraktif, IMI Singgung Diskresi Presiden

Isu perpanjangan PKP2B ini harus dilihat dalam kerangka proses renegosiasi atas Kontrak Karya (KK) dan PKP2B sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Minerba.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi usaha pertambangan. Foto: RES

Polemik mangkraknya revisi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 belum menemukan titik terang. Di sisi yang lain, satu dari tujuh perusahaan Pemegang Perjanjian Karya Pegusahaan Batu Bara (PKP2B) generasi pertama, yakni PT Tanito Harum tidak lagi dapat melanjutkan operasinya akibat izin perpanjangan PKP2B yang sempat dikeluarkan oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM) ditarik kembali. Dari sisi penegakkan rezim Undang-Undang 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, hal ini menjadi angin segar.

 

Betapa tata kelola industri di sektor ekstraktif yang selama ini dipandang sebagian kalangan menyisakan carut marut. Dengan adanya peringatan dari KPK dan Surat dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentang kepatuhan terhadap UU Minerba dalam proses perpanjangan PKP2B, setidaknya KESDM diharapkan mampu memperbaiki kebijakan perpanjangan PKP2B sehingga sesuai dengan semangat UU Minerba.

 

Ketua Indonesia Mining Istitute, Irwandi Arief, memiliki sejumlah catatan tekait hal ini. Menurut Irwandi, Pemerintah harus mengevaluasi proses penyusunan kebijakan terkait tata kelola sektor ekstraktif, terutama dalam konteks yang sedang dihadapi kali ini yaitu PKP2B. Syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam penyusunan maupun pemberlakuan kebijakan adalah aspek transparansi, akuntabilitas, dan melibatkan publik dalam diskursus mengenai kebijakan.

 

“Setiap pengambilan kebijakan harus memenuhi syarat transparansi, akuntabilitas, dan public discourse,” ujar Irwandi dalam sebuah diskusi terkait polemic perpanjangan PKP2B, Rabu (10/7), di Jakarta.

 

Menurut Irwandi, penggunaan diskresi oleh Permerintah sepanjang tidak memperhatikan adanya aspek-aspek yang disebutkan di atas, hanya akan menimbulkan sejumlah kecurigaan dan tendensi negatif dari pihak lain. Salah satunya misalnya korupsi. Tidak heran jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengingatkan KESDM.

 

Tidak hanya sampai di situ, sejumlah dampak yang juga mesti diperhatikan dalam proses pengambilan kebijakan oleh Pemerintah terkait sektor Batubara, Irwandi mengingatkan agar Pemerintah memperhatikan dampak sosial yang akan dirasakan oleh maryarakat sekitar wilayah tambang. Begitu juga dengan dampak lingkungan yang nantinya akan ditimbulkan oleh aktifitas tambang. Selain itu dampak secara keuangan serta ketika terjadi konflik terkait politik ekonomi.

 

Secara garis besar Irwandi menilai, akar dari persoalan yang hari ini tengah dirasakan oleh industry pertambangan adalah mandegnya proses revisi UU Minerba. Menurut Irwandi, revisi UU Minerba menjadi alot kemungkinan diakibatkan oleh adanya fundamental isu yang secara faktual tengah terjadi. Diakui oleh Irwandi, UU Minerba saat ini tidak lagi aplikatif dengan kondisi riil industry pertambangan.

 

Dengan begitu yang kemudian terjadi adalah, terjadi tarik menarik kepentingan antara Pemerintah dalam konteks penegakkan hukum pertambangan di satu sisi, dengan pelaku usaha untuk memperoleh relaksasi dalam menjalankan usahanya di sisi yang lain. Meski begitu Irwandi melihat bawhasanya Pemerintah tidak menutup mata dalam menyikapi persoalan ini. Hal tersebut bisa dilihat dari sikap pemerintah yang masih mengakomodasi harapan dunia instustri.

 

Seri amandemen terhadap PP 23 Tahun 2010 menurut Irwandi merupakan bentuk kompromi yang sangat optimal untuk menjembatani kepentingan adantara dunia uasaha dengan keinginan pemerintah unttuk menegakkan kedaulatan hukum. Meskipun kemudian sikap KESDM ini dianggap bertentangan dengan UU Minerba. Irwandi menilai situasi yang sedang dihadapai saat ini seolah terjadi kekosongan hukum.

 

“Kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan cara UU sesuai prosedur biasa. Dan semua ini menjadi diskresi Presiden,” ujar Irwandi. Diskresi tersebut menjadi jalan keluar yang dapat diambil oleh Presiden mengingat proses revisi UU Minerba akan menghabiskan waktu yang tidak sebentar. Irwandi menyarankan akan Presiden memperhatikan fakta industri, kesiapan pemain industri, analisis global terhadap indusutri batubara nasional saat ini.

 

Terkait proses pengambilan dan dampak kebijakan yang disampaikan oleh Irwandi, Deirektu Eksekutif Publish What You Pay (PWYP) Maryati Abdullah mengingatkan, bahwa isu perpanjangan PKP2B ini harus dilihat dalam kerangka proses renegosiasi atas Kontrak Karya (KK) dan PKP2B sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Minerba.

 

Menurut Maryati terdapat enam isu strategis yakni terkait luas wilayah kerja, kelanjutan operasi pertambangan, penerimaan negara, kewajiban pengolahan dan pemurnian, kewajiban divestasi, kewajiban penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa pertambangan dalam negeri.

 

Selain itu penting untuk terlebih dahulu dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan transparan terhadap sejumlah PKP2B tersebut. Tak hanya aspek teknis, kewilayahan maupun penerimaan negara semata, namun juga harus memperhatikan aspek lingkungan maupun kepatuhan terhadap pelaksanaan norma-norma Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk memastikan adanya konsultasi, meminta pertimbangan dan hak menyatakan pendapatan secara bebas dan tanpa paksaan khususnya dari masyarakat sekitar tambang dan Pemerintah Daerah.

 

“Selain patuh pada UU, diperlukan adanya evaluasi dan pengawasan yang lebih baik terkait kinerja perusahaan-perusahaan ini baik dalam pelaksanaan tata kelola pertambangan yang baik, maupun dalam kontribusinya bagi perekonomian dan pembangunan,” ujarnya.

 

(Baca: Reformasi Regulasi Sektor Energi Harus Jadi Prioritas)

 

Sementara itu, Pakar Hukum Pertambangan Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi, mendorong salah satu solusi dari persoalan yang tengah dihadapi oleh dunia industri batubara saat ini. Agar bekas perusahaan PKP2B dapat tetap beroperasi, salah satu caranya dengan membentuk perusahaan patungan bersama BUMN pemegang IUPK untuk mengusahakan konsesinya.

 

Hal ini menurut Redi memungkinkan, karena diatur dalam Pasal 7A PP No. 24 Tahun 2012 yang menyebutkan pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain.

 

Pihak lain dimaksud meliputi badan usaha yang 51% atau lebih sahamnya tidak dimiiki oleh pemegang IUP atau IUPK. Artinya apabila dibentuk perusahaan patungan antara BUMN tambang dengan perusahaan eks-pemegang PKP2B dengan saham mayoritas oleh BUMN, hal ini dapat dilakukan. Dengan begitu, tidak ada ketentuan perundang-undangan yang ditabrak.

 

Redi menyebutkan beberapa ketentuan UU Minerba yang harus diperhatikan agar tidak sampai ditabrak, antara lain: pertama PKP2B hanya berlaku pada masa berlakunya PKP2B. kedua, kesepakatan yang ada dalam PKP2B hanya mengikat pada saat jangka waktu PKP2B berlaku, apabila berakhir maka harus tunduk pada rezim UU Minerba.

 

Ketiga, PKP2B tidak dapat langsung berubah menjadi IUPK. Keempat, untuk mendapatkan IUPK, proses pendapatannya melalui prosedur hukum yang telah ditetapkan dalam UU Minerba dengan hak prioritas BUMN untuk mengusahakannya. Kelima, luas wilayah IUPK untuk operasi produksi hanya sebesar 15.000 hektare.

 

“Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 hektare,” ujar Redi.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua