Rabu, 17 July 2019

Polemik Living Law, Muncul Gagasan Kompilasi Hukum Pidana Adat

Dituangkan dalam satu buku dan diatur dalam Perda masing-masing daerah.
Rofiq Hidayat
Narasumber dalam Seminar Nasional bertajuk 'Mendorong Restorative Justice dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia' di Jakarta, Rabu (17/6). Foto: RFQ

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih terus dibahas antara Panja DPR dengan pemerintah. Panja RKUHP masih terus memperbaiki berbagai kekurangan dalam rumusan pasal demi pasal dalam RKUHP. Dari total sekitar 646 pasal, secara substansi sebagian besar telah disepakati antara Panja dan pemerintah. Namun, ada satu ketentuan yang masih terus menuai perdebatan yakni living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum pidana adat).   

 

Kami berdebat panjang terkait pengaturan living law dalam rapat dengan pemerintah,” ujar Anggota Panja RKUHP Arsul Sani dalam Seminar Nasional bertajuk “Mendorong Restorative Justice dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia” di Jakarta, Rabu (17/6/2019). Baca Juga: Pembentuk UU Diminta Kaji Ulang Living Law dalam RKUHP

 

Arsul menerangkan Panja masih ingin agar pengaturan living law (hukum pidana adat) tetap diatur dalam RKUHP. Namun, pemerintah menilai perlu kajian mendalam jika ingin memasukkan aturan living law dalam RKUHP. Diakuinya, KUHP yang berlaku saat ini memang tidak menjadikan hukum yang hidup di masyarakat sebagai hukum positif. Sebab, hukum adat memiliki otoritasnya dan berdiri sendiri dalam menangani setiap perkara di lingkup masyarakat adat tertentu.    

 

“Hukum yang hidup di masyarakat dapat menjadi alasan melakukan kriminalisasi terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana (adat). Meskipun ini (penentuan pidana adat) masih belum ada kata sepakat soal rumusan hukum yang hidup di masyarakat. Panja masih bakal terus mencari jalan tengah,” lanjutnya.

 

Dia mencontohkan ketika penegakkan hukum adat yang tidak tertulis tetap perlu melibatkan polisi, jaksa, hakim? “Apakah aparat penegak hukum perlu mengetahuinya atau sebaliknya bila nantinya dalam praktik penegakkan hukum di lingkup masyarakat adat. Ini masih jadi perdebatan juga,” ujarnya.

 

Draft RKUHP (Juni 2019)

Pasal 1

  1. Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.” (asas legalitas)

Pasal 2

  1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang‑undangan.” (pengecualian asas legalitas)
  2. Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.”

 

Anggota Komisi III DPR ini melanjutkan secara pribadi belum ingin mengeluarkan (mencabut) pasal hukum yang hidup dalam masyarakat dalam draf RKUHP. Dia berharap ada jalan keluar (solusi) mengatasi polemik pembahasan pasal living law ini. Misalnya, dia mengusulkan ribuan hukum adat Indonesia dijadikan dalam satu buku kompilasi hukum pidana adat, kemudian keberlakuannya dengan Peraturan Daerah (Perda). Seperti qanun di Aceh yang salah satunya mengatur pidana cambuk, di luar hukum pidana dalam KUHP.

 

“Tapi sampai sekarang saya belum bisa menundukkan Prof Harkristuti Harkrisnowo. Saya belum menemukan bagaimana cara ‘merayunya’,” ujar Arsul sambil berkelakar.

 

Dia mengungkapkan 10 fraksi partai di Komisi III DPR saja terbelah memandang setiap pasal. Tak hanya pasal living law, pasal hukuman mati pun menuai perbedaan pandangan di Panja. “Kita berharap Panja bersama pemerintah bisa mencari jalan tengah (keluar) setiap perdebatan dalam pembahasan pasal-pasal dalam RKUHP.”

 

Anggota Tim Perumus RKUHP dari pemerintah, Prof Harkristuti Harkrisnowo mengakui pembahasan pasal living law ada perdebatan keras antara Panja dan tim pemerintah. Dia sendiri bersama kolegannya Prof Muladi pernah mengusulkan agar hukum adat dikompilasikan dalam satu buku. Kemudian, pengaturannya diatur melalui Perda masing-masing daerah karena dalam hukum (pidana) adat dikenal juga ada pemaafan. “Kita masih menunggu hasil dari rapat pleno Panja,” kata Prof Tuti.  

 

Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu berpendapat tak menjadi persoalan bila hukum yang hidup di masyarakat diatur cukup diatur dalam Perda, tidak masuk dalam RKUHP. Menurutnya, bila norma ini tetap dipaksakan masuk dalam RKUHP penerapannya bisa menimbulkan masalah.

 

Menurutnya, konsep restorative justice (pemulihan keadilan tanpa pemidanaan) merupakan konsep yang berasal dari (hukum) barat. Belum lagi, tidak semua hukum yang hidup di masyarakat berbasis pada hak asasi manusia (HAM). Misalnya, hukum adat yang tidak menghargai hak-hak perempuan tentu tidak dapat dimasukkan dalam RKUHP. Intinya, kata dia, tidak semua hukum adat dapat masuk dalam RKUHP.

 

“Hukum adat tidak selalu bisa (dimasukkan dalam RKUHP), harus hati-hati sekali, terutama dengan kepentingan hak perempuan dan anak anak. Kalau hukum adat untuk mengurangi hukum pemidanaan (restorative justice), saya setuju. Tapi kalau hukum adat buat menghukum, saya tidak setuju,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua