Rabu, 24 Juli 2019

Mewujudkan E-Court Oleh: Hani Adhani*)

Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi digital, maka transformasi pengadilan untuk menjadi pengadilan yang modern yang memanfaatkan teknologi informasi digital secara maksimal adalah sebuah keniscayaan.
RED
Hani Adhani. Foto: Istimewa

Salah satu prasyarat terwujudnya pengadilan yang unggul (court excellence) adalah adanya transparansi dari pengadilan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan (justice seeker). Nilai transparansi (transparency value) ini menjadi patokan dalam menilai apakah lembaga pengadilan sudah benar-benar membuka dirinya untuk dinilai oleh masyarakat dalam segala hal termasuk di dalamnya adalah terkait proses dan mekanisme peradilan serta lebih jauh lagi adalah terkait fakta-fakta dalam persidangan yang nantinya akan menjadi putusan yang merupakan mahkota pengadilan.

 

Untuk mewujudkan pengadilan yang sempurna atau unggul setidaknya ada tujuh area yang harus dipenuhi dan diterapkan dalam pengadilan tersebut. Mengutip persyaratan yang ada dalam The International Framework for Court Excellence yang dikeluarkan oleh The International Consortium for Court Excellence, ketujuh area tersebut adalah kepemimpinan dan manajemen (court leadership and management), perencanaan dan kebijakan (court planning and policies), sumber daya pengadilan [court resources (human, material and financial)], proses pengadilan (court proceedings and processes), kebutuhan dan kepuasan klien (client needs and satisfaction), akses layanan pengadilan yang terjangkau (affordable and accessible court services), kepercayaan publik dan percaya diri (public trust and confidence).

 

Selain itu, ada nilai (value) yang harus jadi pedoman dan patokan dalam upaya untuk memenuhi tujuh area pengadilan unggul tersebut yaitu kesetaraan (equality before the law), keadilan (fairness), ketidakberpihakan (impartiality), independensi pengambilan keputusan (independence of decision making), kompetensi (competence), integritas (integrity), transparansi (transparency), aksesibilitas (accessibility), ketepatan waktu (timeliness), dan kepastian (certainty).

 

Dalam The International Framework for Court Excellence yang dikeluarkan oleh The International Consortium for Court Excellence disebutkan bahwa framework tersebut adalah sistem manajemen mutu yang dirancang untuk membantu pengadilan meningkatkan kinerjanya yang mencakup semua aspek dari tata kelola pengadilan, baik manajemen, atau operasionalnya. Hal tersebut dilakukan secara sukarela oleh lembaga pengadilan dengan berpatokan kepada kerangka kerja nilai-nilai inti universal dan tujuh bidang keunggulan pengadilan.

 

Dalam framework tersebut disebutkan bahwa setiap pengadilan dapat secara sukarela menilai dan meningkatkan kualitas peradilan dan administrasinya. Proses evaluasi kinerja yang dilakukan adalah dengan menggunakan standar kuesioner penilaian mandiri terhadap tujuh bidang keunggulan dan memberikan panduan bagi pengadilan untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian, standar untuk menentukan apakah sebuah pengadilan sudah memenuhi syarat pengadilan yang sempurna atau unggul setidaknya harus memenuhi tujuh area yang disebutkan di atas dengan berpatokan kepada nilai-nilai pengadilan yang bersifat universal di mana salah satunya adalah transparansi (transparency).

 

Menurut data dari situs courtexcellence.com, di Indonesia setidaknya ada dua belas pengadilan yang sudah menjadi anggota the International Consortium for Court Excellence yaitu Pengadilan Batulicin, Pengadilan Cilacap, Pengadilan Tegal, Pengadilan Kepanjen, Pengadilan Karanganyar, Pengadilan Klaten, Pengadilan Palembang, Pengadilan Pekanbaru, Pengadilan Agama Palu, Pengadilan Sragen, Pengadilan Temanggung, Pengadilan Ungaran, Pengadilan Jakarta Barat dan Pengadilan Wonosobo. 

 

E-Court dan Transparansi

Secara garis besar e-court merupakan bagian dari upaya pengadilan untuk memberikan akses kemudahan kepada masyarakat dan para pencari keadilan (justice seeker), selain tentunya menjadikan pengadilan semakin transparan, efektif dan efisien. Di Indonesia setidaknya ada dua lembaga pengadilan yang saat ini sedang berlomba untuk mewujudkan e-court yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung meskipun keduanya sejauh ini belum menjadi anggota the International Consortium for Court Excellence.

 

Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi salah satu contoh pengadilan konstitusi yang berupaya untuk mewujudkan e-court secara sistematis. Meski usianya baru 16 tahun, sejak MK berdiri hingga saat ini setidaknya banyak lompatan yang dilakukan oleh MK untuk mewujudkan pengadilan yang unggul dan e-court menjadi salah satu media yang paling ditonjolkan.

 

Ada banyak transformasi yang dibuat oleh MK yang berwujud teknologi informasi digital sebagai upaya untuk mewujudkan pengadilan yang ramah terhadap masyarakat, yang itu terlihat secara langsung dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Beberapa fasilitas penunjang di MK yang saat ini ada adalah gambaran transformasi e-court yang dilakukan secara sistematis oleh MK untuk mewujudkan pengadilan unggul (court excellence).

 

Beberapa output hasil dari teknologi informasi digital yang diselenggarakan oleh MK di antaranya adalah risalah sidang (audio-video), putusan yang dapat didownload di website, video streaming/youtube streaming persidangan, permohonan online, video conference yang mencakup seluruh provinsi, monitoring perkara online, arsip digital, pemanggilan online, digital signature, dan fasilitas lainnya yang kesemuanya bisa di lihat dan diunduh dalam website MK.

 

Selain itu, untuk memudahkan akses kepada masyarakat, MK juga membuat aplikasi khusus yang bernama click MK yang dapat diunduh di android ataupun iphone. Hal tersebut menjadikan MK menjadi salah satu lembaga pengadilan yang secara maksimal memanfaatkan teknologi digital sebagaimana visi MK yaitu modern dan terpercaya.

 

Tidak kalah dengan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan yang memiliki satuan kerja di seluruh provinsi di Indonesia juga telah meluncurkan aplikasi e-court. Aplikasi e-court ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan. Aplikasi ini terdiri dari tiga fitur utama yaitu pendaftaran perkara (e-filing), pembayaran panjar uang perkara (e-payment) dan penyampaian pemberitahuan dan pemanggilan persidangan secara elektronik (e-summons).

 

Menutup Judicial Corruption

Tentunya kita sebagai masyarakat sangat menyambut baik adanya upaya yang serius untuk mewujudkan e-court di kedua lembaga peradilan Indonesia yaitu MK dan MA. Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi digital, maka transformasi pengadilan untuk menjadi pengadilan yang modern yang memanfaatkan teknologi informasi digital secara maksimal adalah sebuah keniscayaan.

 

Untuk mewujudkan lembaga pengadilan yang modern dan terpercaya, maka MK maupun MA harus bekerja ekstra, konsisten dan hati-hati, oleh karena akan banyak tantangan yang dihadapi yang potensial akan menjadi masalah di kemudian hari khususnya tantangan dari para mafia peradilan yang masih mendambakan terjaganya budaya korupsi peradilan (judicial corruption) untuk kepentingan sesaat yang sangat anti dengan ICT dan transparansi.

 

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 260 juta dan tersebar di lebih dari 17.000 pulau, maka mewujudkan e-court ini bukanlah pekerjaan mudah. Perlu adanya dorongan dan sinergitas untuk MK dan MA dari negara lainnya yaitu lembaga legislatif terkait regulasi peraturan perundang-undangan, lembaga eksekutif terkait dengan anggaran dan juga lembaga audit keuangan untuk bersama-sama mewujudkan pengadilan yang unggul (court excellence) serta bersama-sama menjaga marwah dari lembaga pengadilan tersebut, oleh karena tanpa adanya dukungan dari lembaga negara lainnya, maka pengadilan yang unggul yang dicita-citakan oleh seluruh rakyat Indonesia tidak akan pernah terwujud.

 

Semoga MK dan MA terus konsisten menjaga nilai transparansi guna mewujudkan pengadilan yang modern dan terpercaya sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kedua lembaga tersebut akan lebih baik lagi.

 

*)Hani Adhani adalah PhD Candidate, Fakultas Hukum, IIUM Malaysia. Alumni FH UMY dan FH UI. Bekerja di Mahkamah Konstitusi.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua