Rabu, 24 July 2019

Substansi RUU Pertanahan Masih Terbuka Masukan dari Masyarakat

Pembentuk UU tetap berharap agar RUU Pertanahan bisa disahkan sebelum keanggotaan DPR 2014-2019 berakhir. Sebab, sebenarnya RUU Pertanahan bukan kumpulan banyak UU, tetapi hanya melengkapi UU Pokok-Pokok Agraria.
Rofiq Hidayat
Sejumlah narasumber dalam diskusi bertajuk 'Tarik Ulur RUU Pertanahan' di Komplek Gedung DPR, Selasa (23/7). Foto: RFQ

Panitia Kerja (Panja) DPR bersama pemerintah masih terus membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan. Ada harapan RUU Pertanahan bakal disahkan sebelum berakhirnya keanggotaan DPR periode 2014-2019. Namun, sejumlah pasal masih menjadi sorotan masyarakat yang kemudian menjadi kendala bagi DPR untuk memboyong RUU Pertanahan ke tingkat paripurna.  

 

Ketua Panja RUU Pertanahan Herman Khaeron mengatakan RUU Pertanahan mulai dibahas sejak 2012 (Prolegnas 2009-2014). Lantaran tidak rampung, namun RUU Pertanahan ini kembali dibahas DPR periode 2014-2019 hingga penghujung masa bhakti (carry over). Herman khawatir bila pembahasan RUU ini tidak rampung bakal diulang kembali pembahasannya jika tidak ada pengaturan carry over.

 

“Tetapi marilah kita menyempurnakan untuk semua komponen masyarakat, memberikan masukan, pandangan, dan pendapatnya,” ujar Herman Khaeron dalam sebuah diskusi di Komplek Gedung Parlemen Jakarta, Selasa (24/7/2019) kemarin. Baca Juga: YLBHI Nilai RUU Pertanahan Tidak Layak Disahkan

 

Herman mengakui masih banyak pekerjaan Panja dalam menyelesaikan materi muatan RUU Pertanahan. Hal ini disebabkan perubahan cara pandang (paradigma) pembuatan RUU Pertanahan dan perubahan situasi dan kondisi sosial masyarakat. Demikian pula, paradigma di pemerintahan. Namun begitu, Herman menegaskan RUU Pertanahan tidak mengubah keberadaan UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

 

“Kami konsisten tidak mengubah UU 5/1960, karena kami juga konsisten terhadap keadilan bidang pertanahan,” kata dia.

 

Dia menerangkan dalam rumusan RUU Pertanahan tetap meletakkan UU 5/1960 sebagai lex generalis (aturan umum). Sementara RUU Pertanahan nantinya menjadi UU yang bersifat lex spesialis (aturan khusus). Secara substansi ada tiga hal pokok pengaturan RUU Pertanahan ini. Pertama, tujuan dari RUU Pertanahan ini mengatur tentang rasa keadilan pertanahan bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk dalam hal pemanfaatannya.

 

Kedua, mensinkronkan dengan peraturan perundang-undangan lain karena ada beberapa UU sektoral terkait dengan pertanahan dan sumber daya alam. Ketiga, memberi kepastian hukum bagi siapapun.

 

Perkembangan pembahasan terakhir, materi muatan RUU Pertanahan, kata Herman, terdiri dari 15 Bab. Substansi RUU ini terdapat dalam Bab I sampai dengan Bab V. Kemudian Bab lainnya mengatur tentang reformasi agraria; pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL); sanksi administratif dan pidana; hingga pembentukan lembaga di bidang pertanahan (pengadilan pertanahan).

 

Herman juga mengakui soal batasan kepemilikan hak atas tanah masih menimbulkan perdebatan, seperti batas maksimum penguasaan luas hak guna (HGU) dan hak guna bangunan (HGB). Seperti diketahui, dalam hukum pertanahan dikenal beberapa jenis hak atas tanah yang dibuktikan dengan sertifikat. Mulai sertifikat hak milik (SHM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai (HP), Hak Pengelolaan (HPL).

 

“Masih banyak kritik terhadap materi muatan RUU Pertanahan ini,” tutur politisi Partai Demokrat ini.

 

Meski begitu, Herman yakin bila ada kemauan antara pemerintah dan DPR menyelesaikan RUU Pertanahan, harapannya dapat rampung sebelum habisnya masa bhakti keanggotaan DPR periode 2014-2019. “Rasa-rasanya kalau mau diselesaikan cepat pun bisa,” ujarnya optimis.

 

“Tapi justru kami menunggu respon publik yang ingin melengkapi, menyempurnakan RUU ini, kami persilakan!”

 

Bukan kumpulan banyak UU

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR Inosentius Samsul menegaskan keberadaan RUU Pertanahan tidak untuk menggantikan UU 5/1960. Tujuannya, agar prinsip-prinsip penting dalam UU Pokok-Pokok Agraria tetap terjaga dan berlaku. Dijelaskan Samsul, dari sisi pembentukan peraturan perundang-undangan, RUU Pertanahan diarahkan pada core bisnisnya.

 

Untuk itu, DPR tidak menginginkan RUU Pertanahan ini dibebani dengan berbagai materi yang seolah-olah dianggap kumpulan banyak UU. Makanya, terdapat beberapa pasal yang dikeluarkan dari draf agar substansi RUU menjadi lebih ringan. “Kalau semua materi sektor kehutanan masuk, terus tata ruang masuk, lalu perumahan juga masuk, berat dan nggak selesai-selesai,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

 

Pelaksana Tugas (Plt) Biro Hukum dan Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Andi Tenrisau menerangkan UU 5/1960 diperlukan UU lain. Dia merujuk Pasal 7 Tap MPR No.9 Tahun 2001 yang mengamanatkan perlunya pengaturan lebih lanjut tentang pelaksanaan pembaharuan agraria. “Dalam konteks ini, sangat perlu,” kata dia.

 

Selain itu, dari aspek sosial, pengaturan pertanahan atau agraria selama ini masih terlihat adanya ketimpangan struktur penguasaan kepemilikan, penggunaan, atau pemanfaatan lahan/tanah yang belum ideal. Masih terdapat tumpang tindih pengaturan tentang sumber daya agraria. Tak hanya itu, ada kebutuhan merespons adanya perkembangan teknologi.

 

“Harusnya pelayanan pertanahan juga mengikuti itu. Misalnya dengan menggunakan data digital, online, pelayanannya seperti ini juga kebutuhan masyarakat,” katanya.

 

Namun sayangnya, dalam draf RUU Pertanahan tidak mengatur sudut pandang perkembangan teknologi informasi (digital). Padahal, pelayanan pertanahan berbasis digital juga amat penting bagi Kementerian Agraria. Namun, dia tetap berharap RUU Pertanahan dapat diselesaikan sebelum pergantian kenggotaan DPR periode selanjutnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua