Jumat, 26 Juli 2019

Ini Tips untuk Hindari Jerat Pidana Bagi Direksi dalam Business Judgment Rule

Tidak semua keputusan direksi bisa dipidana, harus ada niat dan perbuatan jahat.
Aji Prasetyo
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, dalam acara hukumonline tentang BJR di Jakarta, Kamis (25/7). Foto: RES

Pengambilan keputusan oleh direksi perusahaan mempunyai dua sisi ekonomis yaitu menguntungkan atau malah merugikan korporasi itu sendiri. Jika menguntungkan tentu saja tidak akan menjadi masalah sebab akan membawa profit dan bisa memajukan perusahaan itu sendiri. Keuntungan justru dapat dipergunakan untuk meningkatkan kinerja perseroan.

 

Sebaliknya, jika keputusan direksi merugikan korporasi, persoalan hukum dapat muncul. Apalagi berstatus BUMN atau BUMD yang dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang telah menempatkan kekayaan yang dipisahkan pada BUMN sebagai bagian dari keuangan negara dan dipertegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 48 dan 62/PUU-XI/2013 yang dibacakan tanggal 18 September 2014.

 

Bila kerugian korporasi berstatus BUMN/BUMD maka bisa dibilang kerugian tersebut merupakan kerugian keuangan negara sehingga dapat berdampak pada direksi. Direksi yang berperan dalam kerugian itu mungkin tersangkut kasus korupsi. Salah satu contoh kasus terbaru adalah dugaan korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan.

 

Keputusan Karen mengakuisisi blok Basker Manta Gummy (BMG) di Australia menyebabkan dirinya dipidana. Diwarnai perbedaan pendapat, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta memvonis Karen bersalah melakukan korupsi karena mengakuisisi BMG sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp568,066 miliar.

 

(Baca juga: Pengadilan Tipikor Nyatakan Mantan Dirut Pertamina Terbukti Korupsi)

 

Kasus Karen ini ternyata cukup menyita perhatian. Bukan karena sosoknya sebagai Dirut Pertamina saja waktu itu tetapi timbulnya perdebatan apakah keputusan Karen masuk dalam kategori Bussiness Judgment Rules (BJR) ataukah memang merupakan suatu tindak pidana korupsi. Apalagi, dissenting opinion hakim Anwar menyatakan keputusan Karen merupakan BJR dan merupakan resiko bisnis. Perlu dicatat, kasus Karen belum berkekuatan hukum tetap.

 

Dalam diskusi yang digelar hukumonline dengan Tema "Implementasi Doktrin Bussiness Judgment Rules Versus Tindak Pidana Korupsi dalam Aktivitas Bisnis Perusahaan" di Hotel Jakarta, Kamis (25/7) kemarin, ada seorang peserta yang menanyakan bagaimana seorang direksi mengambil keputusan tanpa mempunyai resiko terjerat kasus korupsi.

 

"Saran saya, semua dokumentasi bagus, notulensi bagus karena kita tidak mungkin ingat bertahun-tahun lalu. Direksi, mereka harus dicover asuransi, anytime itu bisa terjadi kita bisa kena istilahnya kanker uang kita dikuras, dan jangan pernah ada niat jahat ketika membuat keputusan," kata Guru Besar Fakultas Hukum UI Hikmahanto Juwana, menjawab pertanyaan dimaksud.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua