Rabu, 31 July 2019

Dorong e-Rekap Jadi Mekanisme Resmi Penentuan Hasil Pilkada, KPU Siapkan Sejumlah Hal

 

Dari segi waktu, kecenderungan proses rekapitulasi dilakukan secara cepat yakni dalam waktu 1 hari. Meskipun ada juga yang proses rekapitulasinya memakan waktu yang sangat lama di mana proses rekapitulasi elektroniknya berlangsung hingga 10 hari, 14 hari, 25 hari atau bahkan ada pula yang 31 hari. “Sistem ini bisa dilakukan dengan cepat dan trend nya positif,” ujar Veri.

 

Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Alwan Ola Riantoby, menyebutkan gagasan mengenai e-Rekap ini mestinya dipahami sebagai bentuk dari perubahan tata kelola Pemilu yang lebih baik. Tentu saja dengan tetap memperhatikan kritikan dan masukan dari semua elemen. Alwan menjadikan Situng sebagai percontohan tentang bagaimana kritik dan masukan publik sangat kencang terhadap mekanisme ini sebelumnya.

 

“Ada beberapa persoalan yang kita pelajari dari Situng kita. Ada beberapa catatan mendasar,” ujar Alwan.

 

Selain itu, e-Rekap sangat mungkin meminimalisir kecurangan. Berdasarkan temuan lembaga-lembaga pemantau Pemilu di lapangan, kata Alwan, potensi kecurangan saat rekapitulasi berjenjang diselenggarakan, tingkat kecamatan adalah yang paling rawan. Dengan begitu Alwan menyebutkan perlu disiapkan mekanisme seperti e-Rekap ini, tidak hanya untuk mengurangi kecurangan tapi juga untuk meringkas waktu rekapitulasi.

 

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua