Kamis, 01 August 2019

PPATK Imbau Advokat Tidak Khawatir Laporkan TPPU

Ada kekhawatiran pelanggaran kode etik advokat saat melaporkan transaksi keuangan mencurigakan.
Mochamad Januar Rizki
Acara diskusi “Tanggung Jawab Profesi Advokat Terkait Transaksi Keuangan Mencurigakan” di Jakarta, Rabu (31/7).

Profesi advokat memiliki tanggung jawab besar dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU). Advokat merupakan salah satu profesi yang diharuskan melapor kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) apabila menemukan transaksi keuangan mencurigakan saat menjalankan tugasnya. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

 

Meski telah diterbitkan tiga tahun lalu, aturan pelaporan tersebut ternyata masih menimbulkan kekhawatiran profesi advokat. Sejatinya, advokat memiliki kode etik kewajiban menjaga rahasia segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya. Namun, terbitnya PP tersebut mewajibkan advokat melaporkan data klien yang dicurigai memenuhi unsur TPPU. Sehingga, kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi advokat.

 

Menanggapi kondisi tersebut, Kepala PPATK Ki Agus Ahmad Badaruddin menyatakan advokat tidak perlu khawatir mengenai kewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan (TKM) yang ditemukan saat menjalankan profesinya. Sebab, kewajiban pelaporan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap profesi advokat.

 

“Advokat itu profesi mulia dan kami tidak ingin ternoda karena kejahatan pencucian uang. Ini (PP 43/2015) bermaksud melindungi profesi advokat,” jelas Badaruddin dalam acara “Tanggung Jawab Profesi Advokat Terkait Transaksi Keuangan Mencurigakan” di Jakarta, Rabu (31/7).

 

Risiko kriminalisasi advokat dalam kejahatan TPPU ini adalah saat bertindak sebagai pihak lain atau bukan pelaku utama yang terlibat dalam pencucian uang. Pihak ketiga tersebut disebut sebagai gate keeper yang dapat diperankan profesi advokat. Tugasnya profesi tersebut menyembunyikan dan menyamarkan hasil TPPU. Keterlibatan advokat tersebut dapat dikenakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

 








UU 8 Tahun 2010



Pasal 4:



Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).


 

Bagi advokat litigasi tidak terdapat kewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan. Sebab, dalam PP 43/2015 menyatakan terdapat pengecualian bagi advokat yang bertindak untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa dalam rangka memastikan posisi hukum dan penanganan suatu perkara, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua