Sabtu, 10 Agustus 2019

HKHKI Siap Bantu Pemangku Kepentingan Benahi Ketenagakerjaan

Menjembatani kepentingan pemerintah, kalangan buruh, dan pengusaha serta pihak terkait dalam merumuskan kebijakan di sektor ketenagakerjaan.
Ady Thea DA
Ketua Umum HKHKI Ike Farida. Foto: RES

Himpunan Konsultan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (HKHKI) resmi terbentuk. Pelantikan kepengurusan HKHKI periode 2019-2023 dan peresmian berdirinya HKHKI akan dilakukan 29 Agustus 2019 mendatang. Dalam acara peresmian ini sekaligus akan diselenggarakan seminar nasional tentang ketenagakerjaan.

 

Ketua HKHKI Ike Farida mengatakan organisasi yang dipimpinya bertujuan antara lain memberi masukan dan menjembatani para pihak yang berkepentingan di bidang ketenagakerjaan, seperti pemerintah, pengusaha, dan buruh. Organisasi ini beranggotakan akademisi dan advokat yang fokus menangani isu ketenagakerjaan.

 

Ike mengaku HKHKI sudah memberi masukan kepada pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan di bidang ketenagakerjaan. Misalnya soal hubungan kerja kontrak atau outsourcing, HKHKI memberi masukan untuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Permenakertrans No.19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

 

“Kami juga telah diundang berbagai lembaga pemerintahan untuk memberikan masukan terkait kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan HAM,” kata Ike dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (9/8/2019). Baca Juga: Serikat Buruh Ingatkan Revisi PP Pengupahan Harus Jadi Prioritas

 

Selain memberi masukan, Ike menyebut HKHKI juga menggelar seminar, workshop, kajian dan pelatihan. Menjelang hari HAM internasional 10 Desember nanti, HKHKI akan menggelar seminar bertema HAM dan pekerja sektor perkebunan. HKHKI akan mengundang seluruh perwakilan pihak pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan. Selain itu dia menegaskan organisasi yang dipimpinnya tidak berpihak.

 

“Tujuan akhir HKHKI yaitu agar Indonesia bisa lebih kompetitif, investasi bisa masuk dan perusahaan yang sudah berinvestasi di Indonesia tidak lari ke negara lain. Selain itu tenaga kerja lokal bisa bersaing dengan tenaga kerja asing,” tutur Ike.

 

Selain Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Hukum dan HAM, Ike mengatakan HKHKI memberi masukan kepada Kementerian Dalam Negeri. Ini penting karena masih ada peraturan di daerah yang tidak selaras UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Misalnya, di Bekasi dan Karawang, Jawa Barat, pemerintah daerah setempat menerbitkan peraturan yang intinya melakukan moratorium terhadap perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan outsourcing.

 

Aturan yang diterbitkan pemerintah daerah itu tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. “HKHKI beranggotakan akademisi dan praktisi hukum. Kami berharap semua pihak patuh aturan ketenagakerjaan,” pinta Ike.

 

HKHKI juga siap membantu pemerintah untuk melakukan bantuan hukum dalam persoalan ketenagakerjaan di luar negeri. Misalnya, pembelaan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap buruh migran Indonesia di negara penempatan. Ike mengatakan HKHKI siap membantu pemerintah mencari pihak yang ahli menangani perkara ketenagakerjaan di negara penempatan tersebut. HKHKI juga terbuka jika ada kalangan pengusaha dan buruh yang ingin berkonsultasi atau ingin masukannya disampaikan kepada pemerintah.

 

Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan HKHKI Stanley Gunadi menjelaskan tema yang diangkat dalam seminar nasional 29 Agustus 2019 yakni “Pola Hubungan Kerja di Era Digital dan Teknologi Canggih.” Menurutnya tema ini sesuai perkembangan saat ini dimana masyarakat sangat membutuhkan regulasi yang mengatur teknologi canggih di era revolusi industri 4.0.

 

Belum lama ini, HKHKI juga diminta masukannya oleh Kementerian Ketenagakerjaan terkait persoalan ketenagakerjaan di era revolusi industri 4.0. Misalnya, terkait isu kemitraan yang digunakan dalam transportasi daring.

 

Stanley mengatakan HKHKI memberi masukan bahwa dalam prinsip kemitraan, para pihak harus setara, mitra besar tidak boleh menguasai mitra kecil. Masukan itu telah diakomodir dalam revisi Permenaker No.11 Tahun 2019. “Ini bukti riil HKHKI eksis memberi masukan kepada pemerintah di bidang ketenagakerjaan,” katanya.

 

Berikut ini struktur organisasi kepengurusan HKHKI 2019-2023:

  1. Ketua Umum                                                      : Dr. Ike Farida, SH., LL.M
  2. Wakil Ketua Umum                                           : Dr. Bambang Supriyanto, SH., MH
  3. Kepala Sekretariat                                             : Ema S. Fatimah, SH
  4. Sekretaris Jenderal                                            : Ibrahim Yunaz, SH., MH
  5. Wakil Sekretaris Jenderal                                 : Andi Taletting, SH
  6. Bendahara                                                           : Putri Mega Citakhayana, SH

 

Bidang-Bidang:

  1. Ketua Bidang Organisasi & Keanggotaan       : Stanley Gunadi, SH

                                                                         Agy Sahlah Ardiansyah, SH

  1. Ketua Bidang Humas, Publikasi & IT               : Lina Tubagus, SH. MH

                                                                         Nur Setia Alam Prawiranegara, SH. M.Kn

  1. Ketua Bidang Advokasi & Bantuan Hukum    : Raditya Darmadi, SH
  2. Ketua Bidang Pendidikan & Kompetensi        : Ahmad Basrafi, SH
  3. Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga       : Saiful Anam, SH., MH
  4. Ketua Bidang Penelitian & Pengembangan    : Drs. H. Suryana, SH., MH
  5. Ketua Bidang Hubungan Internasional            : Rizky Pramustiko, SH., MH


 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua