Sabtu, 24 Agustus 2019

Catatan KPK terhadap 20 Capim

Peserta yang dinyatakan lulus tahap profile assessment wajib mengikuti seleksi tahap berikutnya yaitu tes kesehatan pada Senin, 26 Agustus 2019, wawancara dan uji publik pada 27-29 Agustus 2019.
Agus Sahbani
Jubir KPK Febri Diansyah. Foto: RES

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyampaikan data terkait rekam jejak dari calon pimpinan (capim) KPK kepada panitia seleksi (pansel) khususnya penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terhadap 20 capim KPK 2019-2023 yang lulus seleksi profile assessment. Sebelumnya Pansel pernah mendatangi KPK dan meminta bantuan melakukan penelusuran rekam jejak dari para capim KPK.

 

"Kami sudah menyanggupi itu kemudian menurunkan tim dan juga membuka saluran laporan dari masyarakat dan memverifikasi lagi informasi itu ke lapangan, melakukan pengecekan terhadap data-data dari penanganan perkara di KPK dan juga melihat data kepatuhan LHKPN, gratifikasi,, dan informasi lain yang terkait," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangannya, Jum’at (23/8/2019). Baca Juga:  Pansel Capim KPK Klaim Sudah Kantongi Sejumlah Nama Terbaik

 

Dari 20 nama tersebut, kata Febri, lembaganya memberikan catatan terhadap beberapa nama. "Kalau kita lihat dari 20 nama yang beredar dan diumumkan tadi ada beberapa nama yang kami pandang cukup bagus rekam jejaknya, tetapi masih ada sejumlah nama yang sudah kami sampaikan sebenarnya pada pansel masih memiliki catatan," ujar Febri.

 

"Datanya  kami temukan ada 18 orang dari 20 orang calon pimpinan KPK tersebut pernah menyampaikan LHKPN. Pernah ini artinya ketika dia menjadi penyelenggara negara pernah melaporkan ada yang satu kali, dua kali, empat kali sampai enam kali." 



 

Namun, kata Febri, untuk penyampaian LHKPN secara periodik tahun 2018 yang wajib dilaporkan dalam rentang 1 Januari-31 Maret 2019 hanya 9 capim KPK yang menyampaikannya secara tepat waktu.

 

"Untuk laporan periodik tahun 2018 kami identifikasi yang patuh melaporkan secara tepat waktu adalah 9 orang. Jadi, dari 20 itu 9 orang yang patuh melaporkan periodik secara tepat waktu berasal dari unsur KPK, Polri, Kejaksaan, BPK, mantan LPSK, dekan salah satu universitas, dan Kementerian Keuangan," ungkapnya.

 

Selanjutnya, kata Febri, terdapat 5 capim KPK yang terlambat menyampaikan LHKPN. "Artinya, kewajiban dari 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2019, tetapi baru melaporkan setelah itu bahkan ada yang mepet-mepet menjelang proses seleksi dilakukan. Lima orang ini berasal dari unsur Polri, Kejaksaan, dan Seskab," ungkap dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua