Kamis, 05 September 2019

MA Diminta Batalkan PP OSS

Karena izin lingkungan berbasis komitmen yang diterbitkan lembaga OSS dinilai mengabaikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Amdal dan izin lingkungan seharusnya menjadi syarat utama yang harus dipenuhi sebelum pemerintah menerbitkan izin bagi pelaku usaha.
Ady Thea DA
Gedung MA. Foto: RES

Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perizinan Ngawur menilai PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) merugikan masyarakat dan lingkungan hidup terutama yang berada di sekitar lokasi usaha.

 

Karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perizinan Ngawur, seperti ICEL, Walhi, YLBHI, Sawit Watch, Solidaritas Perempuan, KNTI, Kaoem Telapak, JATAM Kaltim dan sejumlah lembaga serta individu ini mendaftarkan uji materi terhadap PP No.24 Tahun 2018 ke Mahkamah Agung (MA) pada 4 September 2019.  

 

“Sebelumnya kami sudah mendesak pemerintah untuk merevisi PP No.24 Tahun 2018, tapi tidak mendapat respon. Oleh karena itu, kami mendaftarkan gugatan uji materi PP OSS ke MA,” kata Deputi Direktur bidang Pengembangan Program ICEL Raynaldo dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (4/9/2019). Baca Juga: Jika Tak Direvisi, Koalisi Bakal Gugat PP OSS ke MA

 

Raynaldo mengatakan beberaoa organisasi masyarakat sipil yang fokus membidangi isu lingkungan hidup itu menilai PP No.24 Tahun 2018 karena percepatan izin usaha berbasis komitmen yang diterbitkan melalui mekanisme OSS mengabaikan perlindungan lingkungan hidup.

 

Dia menerangkan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapat izin usaha dan/atau kegiatan. Tapi melalui OSS, izin lingkungan itu hanya sekedar komitmen dari pelaku usaha untuk memenuhinya.

 

Menurut Raynaldo, lewat OSS pelaku usaha bisa mengantongi izin usaha tanpa terlebih dulu memenuhi persyaratan izin lingkungan. Bahkan, pelaku usaha bisa memulai kegiatan usaha seperti pengadaan peralatan atau sarana, SDM (tenaga kerja), dan pelaksanaan produksi. Raynaldo melihat praktik ini mirip seperti masa orba dimana izin lingkungan tidak menjadi syarat utama bagi pelaku usaha sebelum menjalankan bisnisnya.

 

Dalam permohonan uji materi ini ada sejumlah dalil yang diuraikan antara lain mengenai PP No.24 Tahun 2018 yang dinilai menerabas amdal, izin lokasi di wilayah perairan, dan ketidakjelasan jangka waktu kapan izin ini bersifat final, sehingga bisa dilakukan upaya hukum. Selain itu, PP OSS dinilai mengambil paksa kewenangan yang ada di sejumlah instansi pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah.

 

Dalam permohonannya, Koalisi menilai PP No.24 Tahun 2018 ini bertentangan dengan sejumlah UU seperti UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; UU No.51 Tahun 2009 tentang PTUN; UU No.32 Tahun 2009; UU No.1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam bagian petitumnya, Koalisi meminta MA membatalkan PP No.24 Tahun 2018.

 

Dia menegaskan melalui permohonan ini bukan berarti Koalisi mau menghambat investasi. Sebaliknya, Koalisi mendorong pemerintah untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan tanpa mengabaikan perlindungan lingkungan hidup. Amdal dan izin lingkungan, bagi Raynaldo bukan penghambat atau faktor yang mempersulit masuknya investasi, tapi itu penting untuk mencegah masuknya investor yang memiliki rekam jejak buruk.

 

Menabrak aturan

Koalisi juga mengapresiasi upaya pemerintah menyederhanakan perizinan melalui OSS dalam rangka menghilangkan suap, pungli, dan korupsi. Namun, berbagai upaya itu harus dijalankan selaras dengan perlindungan terhadap lingkungan hidup. “Penyederhanaan, percepatan proses perizinan ini jangan sampai ‘menabrak’ HAM dan kelestarian lingkungan hidup,” kata dia mengingatkan.

 

Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati menilai PP No.24 Tahun 2018 “menabrak” banyak aturan salah satunya UU No.32 Tahun 2009. Pemerintah harus memperhatikan lingkungan hidup sebelum menerbitkan kebijakan karena bencana ekologis dan kerusakan lingkungan terus meningkat. Amdal dan izin lingkungan harus menjadi syarat utama yang harus dipenuhi sebelum pemerintah menerbitkan izin bagi pelaku usaha. “Amdal dan izin lingkungan jangan sekedar formalitas, tapi harus menjadi syarat utama,” tegasnya.

 

Selain berfungsi sebagai instrumen yang melindungi lingkungan hidup, perempuan yang disapa Yaya itu menjelaskan amdal penting untuk proses partisipasi masyarakat. Masyarakat berhak untuk setuju atau tidak terhadap kegiatan usaha yang akan berjalan di wilayah mereka. Yaya mengingatkan pengabaian partisipasi masyarakat ini memicu terjadinya konflik. Ironisnya, penanganan terhadap konflik kerap dilakukan secara represif, sehingga menimbulkan pelanggaran HAM.

 

Menurut Yaya, partisipasi masyarakat mekanisme penting untuk menjalankan mandat konstitusi yang menyebut setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. “Pendaftaran gugatan ke MA ini merupakan jalan terakhir yang kami lakukan setelah sebelumnya kami mengingatkan pemerintah adanya potensi bencana lingkungan akibat diterapkannya PP No.24 Tahun 2008,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua