Senin, 09 September 2019

Presiden Diminta Tempuh Langkah Ini untuk Hentikan RUU KPK

Pemerintah akan mempelajari dulu materi draf Revisi UU KPK tersebut secara hati-hati.
Agus Sahbani
Semua logo dan tulisan KPK tertutup kain hitam di Gedung KPK sejak Minggu (8/9). Ini bentuk perlawanan jajaran pimpinan hingga pegawai KPK jika DPR merevisi UU KPK dan menyetujui capim KPK bermasalah. Foto: RES

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal KPK memandang pemilihan capim KPK yang masih meloloskan nama individu dengan rekam jejak bermasalah dan memunculkan kembali Revisi UU KPK merupakan serangkaian agenda pelemahan KPK. Untuk itu, sudah saatnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan kewenangan dan perannya dalam posisi politiknya untuk menghentikan segala bentuk agenda pelemahan KPK.   

 

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal KPK secara khusus meminta Presiden Joko Widodo mengambil beberapa langkah. Pertama, tidak menerbitkan Surpres atas Revisi UU KPK yang diusulkan DPR. Sebab, pengajuan usul inisitaif Revisi UU KPK sama sekali tidak mengikuti prosedur pembentukan peraturan sesuai UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan melanggar Peraturan Tata Tertib DPR.

 

“Kurang dari tiga hari sejak penyerahan nama capim KPK untuk diproses di DPR, Badan Legislasi DPR mengajukan rencana Revisi UU KPK dalam Sidang Paripurna. Rencananya, revisi UU KPK akan disahkan kurang dari sebulan yaitu pada 24 September 2019,” ujar perwakilan Koalisi dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo saat dikonfirmasi, Senin (9/9/2019). Baca Juga: Presiden Diminta Tak Keluarkan Surpres RUU KPK

 

Selain ICEL, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal KPK terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW); Jaringan Advokasi Tambang (JATAM); KontraS; LBH Jakarta; Pokja Implementasi UU Disabilitas; Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK); WALHI; YLBHI; Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas; Perhimpunan Tuna Netra Indonesia (Pertuni).

 

Merujuk Pasal 45 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 itu, penyusunan RUU harus berdasarkan Prolegnas. Sementara revisi UU KPK kali ini tidak tercantum dalam daftar RUU Prioritas 2019. “Sesuai Pasal 65 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR menyebutkan seharusnya Baleg DPR mengajukan usulan perubahan Prolegnas, bukan mengajukan RUU inisiatif sendiri,” ujar Henri.

 

Bagi Koalisi, seharusnya usulan Revisi UU KPK tidak perlu direspons Presiden Jokowi mengingat proses pengusulan revisi UU KPK ini melanggar prosedur dalam UU No. 12 Tahun 2011 dan Peraturan Tata Tertib DPR. Apalagi, salah satu agenda utama Presiden Jokowi yang disampaikan pada masa kampanye adalah reformasi regulasi dalam bentuk membenahi perencanaan, perancangan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

 

“Dengan merespons DPR dan mengirimkan Surat Presiden (Surpres) yang menunjuk kementerian (Menkumham) untuk membahas Revisi UU KPK, berarti Presiden tidak konsisten dengan agendanya sendiri untuk melakukan reformasi regulasi,” ujar Henri.  

 

Selain itu, Presiden Jokowi perlu konsisten dengan kalimatnya bahwa beliau mendukung penuh kerja KPK. Terlebih, bila mengingat kinerja KPK yang positif berdampak pada kemenangannya pada Pemilu Presiden 2019 lalu. Mengutip Lembaga Survey Indonesia (LSI) pada 26 Agustus 2019, 63,4 persen responden puas dengan kinerja KPK adalah pemilih Jokowi-Ma’ruf. Kedua, selanjutnya meminta parpol pendukung pemerintah untuk tidak melanjutkan rencana pembahasan Revisi UU KPK.

 

Ketiga, melakukan komunikasi intensif dengan parpol pendukung pemerintah agar tidak memilih capim KPK bermasalah. Sebab, ada pesan kuat dari publik menolak kandidat capim KPK karena ada persoalan etik dan tiadanya pelaporan harta kekayaan ke LHKPN, tapi nama kandidat bermasalah itu masih ada dalam daftar capim KPK yang diajukan Presiden ke DPR.

 

“Pansel KPK bentukan Presiden sama sekali tidah mengindahkan input, kritik, saran dari publik. Mereka terus melaju memberi daftar nama yang masih berisikan kandidat dengan rekam jejak bermasalah ke Presiden dan sudah diserahkan ke DPR,” katanya.  

 

Mempelajari

Terpisah, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas draf Revisi UU KPK. "Saya diberikan draf Revisi UU KPK untuk saya pelajari. Itu saja dulu," kata Yasonna yang ditemui di halaman Istana Negara, Jakarta, Senin (9/9/2019) seperti dikutip Antara.

 

Dia menegaskan, posisi pemerintah akan mempelajari dulu materi draf Revisi UU KPK  tersebut. Yasonna menjelaskan Presiden Jokowi mengarahkan pemerintah dalam mempelajari draf revisi itu harus berhati-hati. Terkait rencana pembentukan Dewan Pengawas KPK, Yasonna menilai setiap lembaga pemerintah perlu ada institusi pengawas. "Kita lihat saja. Semua institusi kan harus ada check and balance," ujar Yasonna.

 

Meski demikian, Yasonna menjelaskan pemerintah masih akan mempertimbangkan perihal pembentukan Dewan Pengawas KPK tersebut. Yasonna menemui Presiden didampingi antara lain oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

 

Sebelumnya, KPK sendiri merasa materi muatan RUU KPK cenderung melemahkan. Ada 10 poin dalam draf RUU KPK usulan inisiatif DPR yang berisiko “melumpuhkan” kerja-kerja lembaga antikorupsi ini dan mengancam independensi KPK. Pertama, adanya ancaman independensi KPK karena pegawai KPK harus tunduk pada UU ASN dan KPK merupakan lembaga pemerintah pusat (eksekutif). Kedua, KPK dibatasi dan dipersulitnya kewenangan penyadapan dalam RUU KPK karena harus melaporkan kepada Dewan Pengawas dan hanya dalam jangka waktu 3 bulan, lalu satu kali perpanjangan. 

 

Ketiga, ada pembentukan 5 orang Dewan Pengawas yang anggotanya dipilih melalui pansel, tapi diusulkan oleh Presiden dan DPR. Keempat, pengangkatan penyidik harus dari kepolisian dan kejaksaan, sedangkan penyelidik hanya boleh dari kepolisian, sehingga KPK tidak bisa mengangkat penyidik dan penyelidik sendiri. Kelima, proses penuntutan yang biasanya dilakukan sendiri oleh KPK sendiri, kini harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Keenam, tidak adanya kriteria “perhatian publik” dalam penanganan korupsi oleh KPK. Jadi seberapapun tingkat perhatian publik dalam kasus korupsi sudah tidak lagi menjadi syarat kewenangan KPK. 

 

Ketujuh, KPK dipangkas kewenangan pengambilalihan perkara korupsi dalam proses penuntutan. Kedelapan, KPK bisa menghentikan penyidikan atau penuntutan jika penanganan perkara korupsi tidak selesai dalam satu tahun dengan menerbitkan SP3. Kesembilan, dihilangkannya kewenangan strategis dalam proses penuntutan. Kesepuluh, kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas.

 

"Atas kondisi itu, KPK perlu menyampaikan sikap menolak Revisi UU KPK karena masih belum dibutuhkan. Apalagi jika mencermati materi muatan RUU KPK yang beredar. Isinya justru rentan ‘melumpuhkan’ fungsi-fungsi KPK sebagai lembaga independen pemberantas korupsi," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, belum lama ini. (ANT)

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua