Rabu, 11 September 2019

Capim Unsur Hakim dan Advokat Ini Kritik KPK

Para Capim KPK umumnya mengkritik kinerja KPK yang mengedepankan penindakan ketimbang pencegahan hingga dukungannya terhadap materi muatan RUU KPK.
Rofiq Hidayat
Salah satu Capim KPK saat menjalani tahapan seleksi. Foto: RES (Ilustrasi)

Komisi III DPR menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap 10 Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) periode 2019-2023 pada Rabu (11/9) hingga Kamis (12/9). Di hari pertama, 5 Capim KPK menjalani uji kelayakan di Ruang Rapat Komisi III DPR. Mereka adalah Nawawi Pamolango (hakim), Lili Pintauli Siregar (advokat), Sigit Danang Joyo (PNS Kemenkeu), Nurul Ghufron (dosen), dan I Nyoman Wara (auditor BPK).

 

“(KPK) Lembaga super power dan kewenangannya luar biasa, kok hasilnya biasa saja. KPK saya gambarkan seperti diatas treadmill, seperti lari kencang, tapi jalan di tempat.” Kritikan itu disampaikan salah satu Capim KPK Nawawi Pomolango yang mendapat kesempatan pertama dalam uji kepatutan dan kelayakan di hadapan sejumlah anggota Komisi III, Rabu (11/9/2019). Baca Juga: Ini Parameter DPR Pilih 5 Capim KPK

 

Berbagai pertanyaan dari sejumlah anggota Komisi III DPR mampu dia jawab dengan lantang terutama terkait kelembagaan KPK. Sepanjang uji kepatutan Nawawi kerap melontarkan kritik pedas terhadap lembaga antirasuah itu. Maklum Nawawi, yang berlatar belakang hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar Bali ini, berpengalaman menangani banyak perkara korupsi di Jakarta.

 

Dia menilai KPK cenderung mengedepankan fungsi penindakan ketimbang pencegahan. Menurutnya pencegahan yang kuat menjadi pintu utama agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. Nawawi paham betul sejumlah koleganya sesama hakim dan panitera yang tersandung kasus korupsi. Semestinya, kata Nawawi, KPK mengedepankan pula fungsi koordinasi dengan MA dalam rangka pencegahan sebelum dilakukan penindakan. “Konsentrasinya pada penindakan, bukan pencegahan,” kata dia.

 

Padahal, kata dia, Presiden Jokowi berulangkali menegaskan keseriusannya dalam upaya pemberantasan korupsi dengan pola pencegahan. Instruksi itu dituangkan dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Sayangnya, KPK dianggap seperti jalan sendiri dengan terus melakukan penindakan tanpa mengedepankan atau mengindahkan pencegahan.

 

Saat ditanya keberadaan wadah pegawai KPK, dia menilai wadah pegawai KPK di luar kebijakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, ke depan perlu dirumuskan konsep pegawai KPK yang masuk ruang lingkup birokrasi ASN. Karena itu, dia setuju penataan kepegawaian KPK masuk dalam revisi UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK agar tidak menentang kebijakan pemerintah.

 

Tak hanya itu, pengaturan penyadapan, hingga kewenangan penghentian penyidikan perkara perlu dituangkan dalam revisi UU KPK. “Bagaimana mungkin wadah pegawai bagian dari struktur (KPK), jangan jadi oposisi. Kalau mau oposisi, jangan jadi wadah pegawai, masuk saja partai,” kritiknya.

 

Dia juga menilai KPK perlu memiliki kewenangan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). "Jangan menggantung orang sampai mati dengan statusnya tersangka karena yang bersangkutan punya istri dan keluarga. Filosofinya harus ada (SP3)," kata Nawawi.

 

Dirinya mencari literatur mengenai kenapa KPK tidak bisa mengeluarkan SP3 dan mendapat bahan diskusi Indriyanto Senoadji. Nawawi mengatakan Indriyanto Senoadji menjelaskan alasan KPK tidak memiliki instrumen SP3 karena hanya sekedar pembeda dari lembaga penegak hukum lain. “Seseorang harus diberikan kepastian hukum, rasa keadilan, kepatutan karena besok atau lusa kalau ditemukan barang bukti baru, kan bisa ditetapkan lagi status tersangkanya.”

 

Lebih jauh, pria yang sudah berprofesi sebagai hakim karier selama 30 tahun ini menilai KPK terkadang pilah-pilih dalam menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus korupsi. Hal itu terlihat dari 315 kasus korupsi, hanya 15 kasus yang dijerat tambahan dengan pasal TPPU.

 

Menurutnya, KPK dalam menerapkan TPPU sebaiknya dapat melibatkan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dengan memberi profil dari tersangkanya. Baginya, pembuktikan TPPU menjadi pekerjaan yang ringan jika diterapkan pembuktikan terbalik secara baik dalam persidangan, sehingga kasus korupsi dengan pasal TPPU efektif menimbulkan efek jera. “Mereka takut dimiskinkan kalau dilekatkan TPPU,” ujarnya.

 

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmon Junaedi Mahesa sempat mengkritik pandangan Nawawi. Dia menilai Nawawi kerap memberikan jawaban seolah bisa meyakinkan anggota dewan. “Pandangan Anda manis sekali, memang di pengadilan sudah beres, enggak. Seolah -olah nggak ada mafia hukum di pengadilan. Ini sama saja omong kosong,” kritiknya.

 

Desmon mengingatkan agar Capim KPK memahami independensi kelembagaan dan fungsi KPK. Misalnya, kerja-kerja pemberantasan korupsi dalam hal penindakan mesti dilakukan secara independen tanpa intervensi pihak manapun termasuk eksekutif sekalipun. Namun dalam fungsi pencegahan di sektor keuangan negara, KPK mesti bekerja sama dengan banyak pihak.

 

“Ini harus dirumuskan, ada kerja bareng dalam pemberantasan korupsi. Pencegahan dan penindakan harus berjalan. Mengutamakan pencegahan tanpa penindakan atau sebaliknya, omong kosong. Kesan saya, Anda (orangny) berlebihan, kalau Anda kami pilih,” ujarnya.

 

Anggota Komisi III lain Muhammad Nasir Djamil mengkonfirmasi Nawawi yang pernah mengutarakan bila terpilih tak ada hakim yang melakukan korupsi. Pertanyaan Nasir, seolah Anda ingin menjelaskan ada intervensi bila pimpinan KPK hendak menindak oknum hakim yang akan melakukan korupsi. “Kalau ada, apakah Anda siap mengundurkam diri?” tantangnya.

 

Menanggapi Desmon dan Nasir, Nawawi santai memberikan jawaban. Nawawi mengaku memahami kekhawatiran DPR akan berbalik menyerang DPR bila terpilih menjadi pimpinan KPK. Dia mengaku loyalitas seorang hakim dapat diuji. Sebab, sepanjang menjadi hakim, dia loyal dengan MA.  

 

“Saya paham juga dengan kekhawatiran Bapak. Jangan-jangan saya ngomong di sini ketika saya duduk di KPK saya jadi lain. Barangkali itu yang ada di benak komisi III.” Baca Juga: Ini 10 Nama Capim KPK Pilihan Pansel

 

Revisi UU KPK

Calon lainnya, Lili Pintauli Siregar sependapat dengan rencana revisi UU KPK, tapi revisi terbatas pada mekanisme perlindungan terhadap saksi. Dia menceritakan pengalamannya menjadi pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) selama dua periode. Lili dan pimpinan lain kerap mengalami kesulitan berkomunikasi dengan KPK, khususnya dalam pemberian perlindungan saksi.

 

“LPSK sering menawarkan perlindungan terhadap saksi yang berpotensi mendapat ancaman dalam kasus yang menarik perhatian publik,” kata Lili.  

 

Sayangnya, KPK justru sulit dimintakan informasi soal apakah saksi yang dimintakan perlindungan berhak menyandang justice collabolator (saksi pelaku yang bekerja sama). Dia menilai KPK seolah tak menghormati lembaga lain terlepas berhak atau tidak saksi menyandang justice collabolator. Singkatnya, KPK dinilai kurang memberi perhatian terhadap perlindungan terhadap saksi.

 

“Seharusnya pimpinan KPK selaku pelaksana UU turun tangan mengevaluasi soal pendampingan saksi. Makanya, ketika ada revisi UU KPK untuk perbaikan mekanisme pemberian perlindungan saksi dalam kasus korupsi saya setuju. Revisi melibatkan stakeholder dan menyebutkan pendampingan perlindungan saksi diberikan kepada lembaga berwenang,” katanya.

 

Sama halnya dengan Lili, Capim lain Sigit Danang Joyo punya pandangan serupa soal perlunya revisi UU KPK. Menurutnya, perbaikan terhadap UU KPK diperlukan demi penguatan upaya pencegahan korupsi, khususnya soal keberadaan Dewan Pengawas. “Saya setuju ada satu unit yang melakukan fungsi pengawasan di KPK,” ujarnya.

 

“Dari banyak negara seperti Perancis dan Amerika Serikat, lembaga-lembaga disandingkan dengan unit pengawasan yang dilakukan evaluasi secara berkala,” kata Sigit.

 

Menurut Sigit, sebagai lembaga superbody, KPK mesti memperkuat sistem pengawasan internalnya. Seperti, yang berlaku Polri dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Kejaksaan dengan Komisi Kejaksaan (Komjak), Pengadilan dengan Komisi Yudisial (KY).  “Nah kalau KPK punya apa?”

 

Meski demikian, menurut pria berlatar belakang pegawai Kementerian Keuangan pada Ditjen Perpajakan ini, jika Dewan Pengawas diberi wewenang memberi izin-izin penyadapan bakal menyulitkan proses penegakan hukum yang dilakukan KPK. Saat ini, kata dia, sebenarnya lembaga dan kewenangan KPK sudah cukup efektif dan relevan. “Tinggal diperkuat pengawasannya.”

 

Di hari kedua pada Kamis (12/9) besok, 5 Capim KPK akan menjalani uji kelayakan adalah Alexander Marwata (komisioner KPK 2014-2019), Johanis Tanak (jaksa), Luthfi Jayadi Kurniawan (dosen), Firli Bahuri (Polri), dan Roby Arya Brata (pegawai Sekretariat Kabinet).

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua