Selasa, 10 September 2019

Ini Paramater DPR Pilih 5 Capim KPK

DPR meminta agar masyarakat ataupun LSM yang fokus terhadap pemberantasan korupsi dapat mendatangi Komisi III memberi masukan dan catatan terhadap semua Calon KPK.
Rofiq Hidayat
Ketua Pansel Seleksi Capim KPK Yenti Garnasih bersama anggota Pansel saat menyampaikan hasil seleksi Capim KPK kepada Komisi III di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (9/9). Foto: RES

Komisi III DPR telah memulai proses uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) dengan pembuatan makalah. Puncaknya, pada tahapan wawancara dengan 10 Capim KPK yang dihasilkan Panitia Seleksi (Pansel). DPR bakal mengambil lima yang terbaik. Lantas, apa saja paramater yang digunakan Komisi III dalam menjaring lima pimpinan KPK periode 2019-2023?

 

Anggota Komisi III Arsul Sani memberi bocoran parameter yang digunakan untuk menilai calon terpilih. Terdapat sejumlah paramater yang dijadikan tolak ukur. Pertama, integritas. Menurutnya, dalam uji kelayakan dan kepatutan, khususnya wawancara, Komisi III bakal melihat seberapa besar integritas para calon.

 

Meski pendeknya waktu yang dimiliki untuk menilai rekam jejak 10 Calon KPK ini, DPR tetap membutuhkan masukan dari berbagai elemen masyarakat. Seperti kelompok masyarakat, organisasi, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki informasi seputar rekam jejak calon. Masukan dari masyarakat sudah tentu menjadi pertimbangan dalam menentukan lima pilihan nama terbaik.

 

“Kalau tidak (ada masukan dari masyarakat), kami akan memilih berdasarkan bahan yang ada dan berdasarkan wawancara 10 Capim dengan Komisi III,” ujar Arsul di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (10/9/2019). Baca Juga: DPR Berupaya Lima Capim KPK Terpilih Tidak Anti Sistem Bernegara

 

Kedua, alat kelengkapan DPR yang membidangi hukum ini pun bakal menelusuri rekan jejak kesepuluh calon berdasarkan rekomendasi yang disodorkan Pansel. Soalnya, proses penyaringan dari ratusan calon hingga 10 nama yang dihasilkan Pansel telah melalui berbagai tahapan dan sudah meminta masukan dari lembaga, masyarakat dan instansi terkait. Seperti Polri, KPK, Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) serta dari masyarakat sipil.

 

Dengan begitu, menurut Arsul, Dewan pun boleh memilih hanya berdasar rekomendasi yang disodorkan Pansel. Ketiga, kompetensi calon menjadi parameter yang tak kalah penting, khususnya pemahaman dan penguasaan terhadap segala peraturan terkait tugas dan kewenangan KPK.

 

Seperti, pemahaman dan penguasaan hukum pidana materil, hukum acara pidana, korupsi, hingga  tindak pidana pencucian uang. Komisinya pun menilai tentang upaya konsesi para Capim KPK dalam kaitannya pencegahan korupsi ke depannya. Sebab, selama ini fungsi pencegahan korupsi cenderung lebih rendah dibandingkan penindakan yang dilakukan KPK.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua