Kamis, 12 September 2019

Capim Unsur Jaksa Ini Sebut KPK Butuh Kewenangan SP3

 

Menurutnya, SP3 juga bukan harga mati, tetapi perkara itu dapat kembali dibuka jika sudah memenuhi dua alat bukti yang cukup. Jika tidak ada SP3, maka tersangka yang statusnya tidak jelas dilanggar hak keperdataannya serta hak asasi manusia. “Itulah rasiologis KUHAP soal SP3,” kata dia.

 

Pernyataan lain yang cukup menarik disampaikan Tanak yaitu tentang sikap KPK yang selama ini selalu melaporkan kepada publik. Dalam Pasal 20 ayat (1) UU KPK menyebut "Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan,"

 

Nah, menurut Tanak, apa yang dilakukan KPK selama ini dengan menyampaikan kinerjanya kepada masyarakat salah kaprah. KPK justru seharusnya bertanggung jawab kepada DPR, bukan masyarakat seperti yang dilakukan selama ini. Selain itu, program-program yang disusun harus dikoordinasikan dengan DPR dan Presiden. 

 

"Pimpinan KPK harusnya berkoordinasi dengan DPR, bukan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Karena DPR ini bagian representasi dari masyarakat, bukan pimpinan KPK mengumumkan ini begini ini begini, tapi idealnya dia harus menyampaikan kepada DPR," katanya.  

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua