Selasa, 17 September 2019

DPR Kukuhkan Batas Usia Perkawinan Minimum 19 Tahun

UU Perkawinan hasil revisi ini sebagai upaya membatasi atau mencegah perkawinan anak di bawah umur dan hubungan intim di luar pernikahan.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi pasangan yang melangsungkan perkawinan. Foto: SGP

Setelah dibahas secara intensif, akhirnya revisi terbatas dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait aturan batas usia pernikahan resmi disetujui menjadi UU sesuai amanat putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tertanggal 13 Desember 2018. “Apakah perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini dapat disetujui menjadi UU?” tanya Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam ruang rapat paripurna DPR, Senin (16/9/2019).

 

Secara serentak seluruh anggota DPR yang hadir memberi persetujuan. Sementara Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Totok Daryanto dalam laporan akhirnya menegaskan, persoalan kunci yang menjadi objek pembahasan RUU Perkawinan adalah batasan usia perkawinan laki-laki dan perempuan sesuai amanat putusan MK itu.   

 

Namun akhirnya disepakati batasan usia perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah. Seperti tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan, “Perkawinan hanya diizinkan apabila Pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.”

 

Ayat (2)-nya menyebutkan, “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

 

Pemberian dispensasi oleh pengadilan wajib terlebih dahulu mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (3) UU Perkawinan terbaru ini. Baca Juga: Revisi Aturan Batas Usia Perkawinan Bakal Dipercepat 

 

Totok mengatakan pengaturan batasan usia perkawinan setelah melakukan pembahasan secara intensif antara Baleg dengan pemerintah. Dalam pembahasan terjadi perdebatan panjang soal batasan usia melangsungkan perkawinan. Setelah dilakukan musyawarah mufakat, akhirnya mayoritas fraksi menyepakati batas usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan minimal berusia 19 tahun.   

 

Dia mencatat dari 10 fraksi terdapat 8 fraksi yang menyetujui batas usia perkawinan perempuan dan laki-laki 19 tahun yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Golkar, Gerindra, Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Nasdem, dan Hanura.

 

Sementara dua partai lainnya menyetujui batasan usia perkawinan laki-laki dan perempuan 18 tahun yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan. Alasannya, dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan kategori anak adalah belum berusia 18 tahun. Artinya, usia 18 tahun sudah dikategorikan sebagai orang dewasa baik secara raga (fisik) maupun daya berpikir. 

 

Namun, kedua fraksi tersebut tetap memberi persetujuan RUU Perkawinan ini diboyong ke dalam rapat paripurna untuk disetujui menjadi UU. Totok mengungkapkan UU Perkawinan hasil revisi ini sebagai upaya membatasi atau mencegah perkawinan anak di bawah umur dan hubungan intim di luar pernikahan.

 

Menekan perkawinan anak

Di tempat yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Prof Yohana Susana Yembise berpandangan revisi UU Perkawinan ditunggu-tunggu masyarakat. Sebab, melalui UU Perkawinan hasil revisi ini sebagai upaya menyelamatkan anak dari praktik pernikahan di bawah umur. “Ini bentuk perlindungan terhadap anak demi mewujudkan usia emas bagi anak-anak tanpa ada kekerasan terhadap anak,” kata Yohana.

 

Terlebih, Indonesia menduduki peringkat kedua terkait tingginya angka perkawinan anak di ASEAN. Hal ini berdampak banyaknya anak-anak putus sekolah akibat menikah di bawah usia. Baginya, menikah di bawah usia berdampak besar terhadap banyak persoalan. Mulai kesehatan ibu dan anak; maraknya pekerja anak; minimnya keterampilan; pertengkaran dalam perkawinan di bawah usia; hingga berujung perceraian.

 

Pihaknya, mencatat terdapat 20 provinsi dengan angka perkawinan anak tinggi. Kondisi tersebut, amat mengkhawatirkan bila tidak ditangani secara cepat dan serius. Bisa saja Indonesia berada dalam kondisi darurat perkawinan anak. “Karena itu, praktik tersebut harus dihentikan,” harapnya.

 

Menurutnya, membatasi usia perkawinan minimal 19 tahun diharapkan karena telah memiliki kematangan raga bisa mendapatkan keturunan yang sehat. Termasuk menurunkan resiko kematian ibu dan anak, serta terpenuhinya hak-hak ibu dan anak. “Penghapusan praktik perkawinan anak upaya negara dalam melindungi dari praktik diskriminasi,” katanya.

 

Selain ketentuan pasal batasan usia pekawinan, antara Pasal 65 dan 66 dalam UU 1/74, dalam perubahannya disisipkan satu pasal yakni Pasal 65A yang menyebutkan, “Pada saat UU ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap dapat dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

 

Seperti diketahui, Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 terkait pengujian Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan mengenai batas usia perkawinan untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Dalam putusannya, frasa “usia 16 tahun” dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Namun, Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan masih tetap dinyatakan berlaku hingga Pembentuk UU mengubah batas usia perkawinan bagi perempuan menjadi usia 19 tahun dalam jangka waktu maksimal 3 tahun sejak putusan diucapkan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua