Selasa, 17 September 2019

Bahasa Hukum: Mengembalikan ‘Mandat’

Di tengah pro kontra atas revisi UU No. 30 tahun 2002, pimpinan KPK menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden. Ada yang menyebutkan sebagai pengembalian mandat. Benarkah?
Muhammad Yasin/Aji Prasetyo
Ilustrasi mandat. Ilustrator: BAS

Lema ‘mandat’ seolah menjadi salah satu kata kunci di tengah perdebatan revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kata itu mencuat setelah pada Jum’at (13/9) lalu, Ketua KPK Agus Rahardjo, didamping Wakil Ketua Laode M. Syarif dan Saut Situmorang menyampaikan sikap atas revisi UU KPK yang diusulkan DPR dan disetujui Presiden. Sejumlah pihak lantas menafsirkan isi pidato Agus sebagai penyerahan mandat pemberantasan korupsi kepada Presiden.

Kalimat yang disampaikan Agus adalah ‘menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Bapak Presiden RI. Kami menunggu perintah apakah kemudian kami masih akan dipercaya sampai Desember. Apakah masih beroperasional seperti biasa, terus terang kami menunggu perintah itu’.

Presiden Joko Widodo pun bereaksi. “Dalam UU KPK tidak ada, tidak ada yang namanya mengembalikan mandat”. Yang ada, kata Presiden, adalah mengundurkan diri, atau meninggal dunia, atau terpidana kasus korupsi.

Apa yang disampaikan Presiden tampaknya merujuk pada Pasal 32 UU KPK yang menyebutkan bahwa pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan karena meninggal dunia, berakhir masa jabatan, menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan, berhalangan tetap atau secara terus menerus lebih dari tiga bulan tidak dapat melaksanakan tugas, mengundurkan diri, atau dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang ini. Tidak ada frasa ‘mengembalikan mandat’ dalam rumusan Pasal 32 UU KPK.

Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud mandat? Secara leksikal, Kamus Hukum Indonesia karya BN Marbun (2009: 183) mengartikan mandat sebagai kuasa, kewenangan, kekuasaan. Jika disebut pemberian mandat, berarti memberikan kewenangan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan hukum atas nama si pemberi kuasa (lastgeving). Kuasa penuh bermakna mandat penuh (vollmandaat).

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (2015: 871) memberikan arti yang lebih jelas. Pertama, sebagai perintah atau arahan yang diberikan oleh orang banyak (rakyat, perkumpulan dan sebagainya) kepada satu atau beberapa orang untuk dilaksanakan sesuai dengan kehendak orang banyak tersebut. Kedua, sebagai kekuasaan untuk melakukan kewenangan kekuasaan di suatu badan atau organ kekuasaan atas badan atau organ kekuasaan tersebut. Ketiga, instruksi atau wewenang yang diberikan oleh organisasi kepada wakilnya untuk melakukan sesuatu di perundingan, dewam, dan sebagainya. Keempat, surat perintah bayar. Kelima, perwakilan atas suatu wilayah yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB); pemberian kekuasaan. Orang yang menerima mandate disebut mandataris.

Definisi normatif mandat ditemukan dalam Pasal 1 angka 24 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Di sini mandat didefinisikan sebagai pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Algemene Wet Bestuursrecht mengartikan mandat sebagai het door een bestuursorgaan aan een ander verlenen van de bevoegheid in zijn naam besluiten te nemen (Mandat adalah kewenangan yang diberikan suatu organ pemerintahan kepada organ lain untuk atas namanya mengambil keputusan). Dalam praktek ketatanegaraan Indonesia, terutama sebelum amanademen UUD 1945, Presiden disebut sebagai mandataris MPR.

Sumber kewenangan

Dalam kajian hukum administrasi negara, mandat adalah salah satu sumber perolehan kewenangan bagi pejabat atau badan pemerintahan. Selain lewat mandat, kewenangan dapat diperoleh melalui atribusi, atau delegasi. Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan atau pejabat pemerintahan oleh UUD 1945 atau Undang-Undang. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Menurut W Riawan Tjandra (2018: 98), dalam hukum administrasi negara, sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan sangat penting. Setiap tindakan pemerintahan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Ini juga berkaitan erat dengan sistem pertanggungjawaban hukum (rechtelijke verantwoording system) dalam penggunaan wewenang tersebut. Bukankah ada prinsip hukum ‘tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban’ (geen bevoegheid zonder verantwoordelijkheid, there is no authority without responsibility)?

Suatu mandat dapat diperoleh melalui dua cara. Pertama, ditugaskan oleh badan atau pejabat yang di atasnya. Kedua, merupakan pelaksanaan tugas rutin. Tugas rutin di sini bermakna sebagai pelaksanaan jabatan atas nama pemberi mandat yang bersifat pelaksanaan tugas jabatan dan tugas sehari-hari. Jika Anda pernah mendengar Plh atau Plt, maka para pejabat ini sedang mendapatkan mandat.

(Baca juga: Ini Dia Kewenangan Plh dan Plt dalam Aspek Kepegawaian).

Ada ketentuan yang mensyaratkan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menerima mandat harus menyebutkan atas nama badan atau pejabat pemerintah yang memberikan mandat. Maka dalam tata naskah dinas, dikenal singkatan a.n (atas nama), u.b (untuk beliau), m.m (melaksanakan mandat), dan m.t (melaksanakan tugas).

UU Administrasi Pemerintahan tegas menentukan bahwa badan atau pejabat pemerintah yang memperoleh wewenang melalui mandat, tanggung jawab kewenangannya tetap ada pada pemberi mandat. Ditegaskan pula bahwa pihak yang memperoleh wewenang berdasarkan mandat tidak berwenang mengambil keputusan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Philipus M Hadjon, sebagaimana dikutip W Riawan Tjandra (2018: 102) membedakan mandat dari delegasi.  Dalam delegasi, prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lain melalui peraturan perundang-undangan, dengan ciri tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan  wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas contrarius actus. Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu aturan pelaksanaan perundang-undangan dilakuka  oleh pejabat yang menerbitkan peraturan dimaksud dan ditetapkan melalui peraturan sederajat atau lebih tinggi. Sementara, prosedur pelimpahan mandat adalah dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada di tangkan pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiwi wewenang yang dilimpahkan itu.

Bawahan dan bukan bawahan

UU menyebutkan mandat diperoleh pejabat yang lebih rendah dari pejabat yang lebih tinggi yang telah memperoleh wewenang atribusi atau delegasi. Misalnya, Menteri memberikan mandat kepada Dirjen. Bahkan Mustamin D Matutu, Abdul Latief dan Hikmawati Mustamin dalam buku mereka “Mandat, Delegasi, Atribusi dan Implementasinya di Indonesia (2004: 112), penerima mandat tidak lebih dari bawahan/pelayan yang berkewajiban melaksanakan keinginan si pemberi mandat.

Tetapi menurut Safri Nugraha dkk (2007: 36-37), pemberian mandat kepada bukan bawahan boleh dilakukan sepanjang memenuhi syarat. Syaratnya adalah: (i) mandataris mau menerima pemberian mandat; (ii) wewenang yang dimandatkan merupakan wewenang sehari-hari  dari seorang mandataris; dan (iii) ketentuan perundang-undangan bersangkutan tidak melarang pemberian mandat tersebut.

Indroharto (2004: 93) menjelaskan pemberian mandate kepada bukan bawahan sangat jarang terjadi. Dalam beberapa hal, pemberian mandate kepada bukan bawahan memerlukan ketentuan peraturan sebagai dasarnya. Jika ketentuan dimaksud tidak ada, maka suatu mandate kepada yang bukan bawahan hanya dapat berlaku sah apabila terpenuhi tiga syarat. Pertama, mandataris mau menerima pemberian mandate itu. Kedua, wewenang yang dimandatkan itu termasuk wewenang sehari-hari dari sang mandataris. Ketiga, ketentuan perundang-undangan bersangkutan tidak menentang bentuk pemberian mandate demikian.

Selain itu, penting dikemukakan bahwa penerima mandat baru dapat menjalankan tugas pemerintahan setelah ada pelekatan kewenangan secara sah. Tetapi sudah ada rambu-rambu yang ditetapkan UU AP jika mandataris mengambil keputusan. Pasal 14 ayat (6) UU AP menyebutkan dalam hal pelaksanaan wewenang berdasarkan mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, badan atau pejabat memberikan mandat dapat menarik kembali wewenang yang telah dimandatkan.

(Baca juga: Pengertian Atribusi, Delegasi, dan Mandat).

Putusan pengadilan

Mandat pernah dijadikan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya sebagai bagian dari argumentasi permohonan peninjauan kembali (PK) ketika digugat oleh seorang warga Surabaya. Pemohon PK mendalilkan bahwa objek sengketa memang diterbitkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya. Tetapi kewenangan itu bersifat mandat. Dalam hal pejabat memperoleh wewenang melalui mandat, maka tanggung jawab kewenangan tetap berada di tangan pemberi mandat, dalam hal ini Walikota Surabaya. Karena itu, yang digugat seharusnya adalah Walikota Surabaya. Pemohon PK juga mengutip UUAP sebagai rujukan.

Terlepas dari beberapa alasan PK lainnya, Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan pemohon. “Alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena judex facti telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota) dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) atas nama penggugat harus dibatalkan/dicabut,” demikian bagian amar majelis PK yang dipimpin Supandi. Mahkamah Agung akhirnya menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya (putusan MA No. 211 PK/TUN/2016).

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua