Selasa, 17 September 2019

Ada yang Tak Lazim dalam Percepatan Pembahasan Sejumlah RUU

Potensial melakukan korupsi legislasi.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Kompleks parlemen di Senayan. Foto: RES

Pembahasan dan pengesahan secara mendadak sejumlah RUU di Senayan memantik pertanyaan dan tanggapan publik. Masa tugas anggota DPR periode 2014-2019 tinggal menghitung hari, tetapi mereka –bersama Pemerintah-- mengesahkan sejumlah RUU menjadi Undang-Undang meskipun sebagian mendapat kritik dari masyarakat. Tak hanya revisi UU KPK, tetapi juga revisi UU Perkawinan, dan RUU MD3. Yang paling kontroversial adalah revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

 

Peneliti Setara Istitute, Iksan Yosarie menengarai telah terjadi legislative corruption dalam proses pembahasan dan pengesahan RUU Perubahan UU KPK di ujung masa jabatan. Materi muatannya dianggap melemahkan KPK dan memangkas energi pemberantasan korupsi. “Praktik legislasi sebagaimana digambarkan dalam parade kilat revisi UU KPK adalah manifestasi legislative corruption,” ujar Iksan kepada hukumonline, Selasa (17/9).

 

Ia memaknai korupsi legislasi sebagai kinerja legislasi yang memungkinkan dan memudahkan orang melakukan tindak pidana korupsi atau membuat lembaga-lembaga pemberantasan korupsi menjadi tidak efektif bekerja memberantas korupsi. Dalam proses pembahasan pasca usul inisiatif DPR disetujui, KPK tak dilibatkan. Masukan dari masyarakat yang biasa dilakukan dalam pembahasan RUU cenderung diabaikan sehingga berpotensi membuat pengesahan RUU itu cacat formil.

 

Menurut Iksan, proses pembahasan UU KPK sama sekali tidak melibatkan KPK yang justru akan menjalankan UU KPK. Sementara KPK sendiri adalah institusi yang paling terkena dampak dari keberlakuan UU hasil revisi ini. Legislasi yang baik harus memastikan pemetaan dampak bagi para pihak, sehingga kehadiran produk hukum baru itu diterima (accepted) dan berjalan efektif.

 

(Baca juga: Nasib Pemberantasan Korupsi Dinilai Makin Terancam)

 

Iksan juga menyebutkan kecepatan respons Presiden Jokowi dengan mengutus perwakilan pemerintah membahas revisi UU KPK serta cepatnya proses pembahasan RUU  menggambarkan bahwa niat pelemahan KPK memang sudah dirancang sejak awal dan hanya menunggu momentum yang tepat di mana setelah iktikad dugaan pelemahan KPK itu dijalankan. Momentum itu ada pada kemenangan Jokowi dalam Pemilu 2019 dan di penghujung akhir masa jabatan anggota DPR 2014-2019.

 

“Kondisi Jokowi yang sudah dipastikan memasuki periode kedua kepemimpinannya pada 2019-2024, secara politik tidak lagi memerlukan citra publik yang konstruktif untuk memberikan efek elektoral bagi dirinya, karena Jokowi tidak bisa lagi mencalonkan sebagai presiden mendatang,” terangnya.

 

Iksan menengarai Jokowi seolah memperlihatkan dirinya sebagai petugas partai yang secara patuh menundukkan diri pada kehendak partai-partai politik. Sementara momentum masa berakhirnya DPR Periode 2014-2019 telah memberikan keleluasaan pada segelintir penguasa parlemen menjalankan keinginan untuk melemahkan KPK yang sudah sejak awal terus diujicobakan.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua