Rabu, 02 October 2019

Dianggap Tak Penuhi Unsur Sederhana, Majelis Tolak PKPU Lion Air

Pemohon tidak berhasil membuktikan adanya kondisi ketidakmampuan membayar utang oleh Lion Air.
Hamalatul Qur'ani
Suasana sidang putusan PKPU Lion Air oleh dua mantan pilotnya, Rabu (2/10). Foto: HMQ

Sidang permohonan PKPU Lion Air dengan Nomor Perkara 196/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst kembali digelar dengan agenda pembacaan putusan majelis, Rabu, (2/10). Lantaran dianggap tak memenuhi unsur dapat dibuktikan secara sederhana, permohonan PKPU yang diajukan oleh dua orang mantan pilot lion air itu kandas.

 

Adapun pertimbangan majelis hingga sampai pada putusan tak terpenuhinya unsur sederhana dalam pembuktian lantaran masih adanya perkara perselisihan kewajiban antara permohon dan termohon dalam sidang gugatan perdata yang sedang berlangsung. Selain itu, majelis juga beranggapan bahwa pemohon tidak berhasil membuktikan adanya kondisi ketidakmampuan membayar utang oleh Lion Air.

 

“Petitum 1 dan 2 yang diajukan pemohon PKPU dinyatakan ditolak secara keseluruhan,” tegas ketua majelis, Makmur saat membacakan putusan.

 

Kuasa hukum Lion Air, Agung Achmad Widjaja mengamini putusan majelis. Ia menyebut saat ini Lion Air sedang menjalankan proses gugatan terhadap para mantan pilot itu terkait kewajiban yang harus mereka bayarkan kepada maskapai.

 

Kewajiban para mantan pilot kepada Lion Air dimaksud di antaranya terkait dengan pembayaran uang pelatihan dan uang pendidikan pilot. Kewajiban itu muncul lantaran para mantan pilot disebutnya melakukan kesalahan dengan mogok kerja hingga akhirnya di PHK.

 

Awal mula masalah ini muncul, katanya, para mantan pilot semula menggugat Lion Air untuk membayar pesangon di Pengadilan Hubungan Industrial dan perkara itu sudah diputus ingerah, Lion Air diputus harus membayar.

 

Sebelum para mantan pilot menggugat ke PHI itulah, katanya, Lion Air sudah lebih dahulu menggugat perdata para mantan pilot untuk membayar sejumlah uang pelatihan, uang pendidikan dan kewajiban lainnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua