Rabu, 02 October 2019

Perpres Limited Concession Scheme Siap Diteken Presiden

 

Ia menuturkan calon investor harus memiliki kriteria, seperti sudah memiliki pengalaman untuk mengelola infrastruktur pemerintah dan mereka harus membayar hak konsesi di muka. “Dia (investor) tahu dari pengalaman, sehingga dia berani bayar di depan,” ujar Darmin.

 

Selain itu, dia juga mengatakan skema Limited Concession Scheme ini juga sudah banyak diterapkan di beberapa negara seperti India dan Turki, sehingga hal ini membuktikan bahwa pemerintah bisa mengumpulkan dana dari investor tanpa kehilangan hak kepemilikan.

 

“India dan Turki sudah melaksanakan itu. Di mana misalnya aset yang sudah selesai, katakanlah lapangan terbang, bisa menghasilkan dana tanpa pemerintah kehilangan kepemilikan terhadap lapangan terbang itu," kata Darmin.

 

Belum Cukup

Darmin mengingatkan bahwa berbagai program pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan selama ini belum cukup membawa Indonesia menjadi lebih baik dalam berbagai bidang khususnya perekonomian.

 

Ia menuturkan Indonesia memang berhasil menduduki peringkat ke-52 pada 2018 atau naik 30 peringkat dari posisi sebelumnya pada 2010 yaitu 82. Namun, pencapaian tersebut belum cukup karena masih tertinggal dengan negara lainnya.

 

"Tentu saja kita masih perlu membangun infrastruktur baru karena belum cukup walaupun hasilnya sudah relatif terlihat dan bermanfaat bagi ekonomi kita," katanya.

 

(Baca: Simak Beda KPBU dan PINA dalam Proyek Pembangunan Infrastruktur)

 

Menurutnya, berbagai perbaikan infrastruktur tersebut sangat memengaruhi kinerja logistik dengan ditunjukkan dari performa indeks logistik yang naik cukup signifikan sejak 2010 hingga 2018.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua