Rabu, 02 October 2019

Perpres Limited Concession Scheme Siap Diteken Presiden

 

Sementara itu, Ketua Tim Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo memprediksi 103 proyek dari total 223 proyek yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) selesai sampai akhir 2019.

 

“Kami mencatat kemungkinan pada akhir 2019 akan mencapai 103 proyek yang dapat diselesaikan dan hingga 2020 sekitar 143 dari 223 proyek yang bisa diselesaikan,” katanya.

 

Ia menuturkan, proyek strategis nasional (PSN) yang telah dimulai sejak 2016 hingga September 2019 sudah menyelesaikan 81 proyek dengan nilai investasi Rp390 triliun. Rinciannya, 20 proyek senilai Rp33,3 triliun pada 2016, 10 proyek senilai Rp61,4 triliun pada 2017, dan 32 proyek untuk 2018 senilai Rp207,4 triliun.

 

Sedangkan sejak Januari hingga September 2019, pemerintah menyelesaikan 19 proyek senilai Rp7,7 triliun serta masih ada 39 proyek dan satu program industri pesawat bernilai Rp621 triliun yang akan masuk dalam tahap konstruksi.

 

"Memang, masih menyisakan sedikit untuk proyek yang dalam tahap persiapan," ujarnya.

 

Ia mengaku terdapat empat kendala utama dalam pengembangan PSN tersebut yaitu persiapan proyek, pengadaan lahan, pembiayaan, dan perizinan. Wahyu berharap peran swasta bisa semakin meningkat untuk mendorong pembangunan infrastruktur ini karena dalam lima tahun ke depan kebutuhan investasi infrastruktur dalam RPJMN 2020-2024 mencapai Rp6.400 triliun.

 

"Masih perlu peningkatan peran swasta dalam pembiayaan infrastruktur. Dalam lima tahun ke depan, jumlah kegiatan infrastruktur akan meningkat, sehingga kalau berharap dari APBN saja tidak cukup,” ujarnya. (ANT)

 

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua