Jumat, 04 October 2019

Indonesia Tuan Rumah Konferensi Hukum Internasional Kawasan Asia

Konferensi akan membahas berbagai perkembangan hukum internasional di kawasan Asia serta kontribusi negara-negara kawasan ini serta penerapan hukum internasional dalam tataran domestik (hukum nasional) masing-masing negara.
Aida Mardatillah
Direktur Jenderal Hukum dan Perjanian International Kementerian Luar Negeri Damos Dumoli Agusman (tengah) saat memberi keterangan pers di Jakarta, Kamis (3/10). Foto: AID

Setelah merdeka 74 tahun silam, Indonesia sudah menjadi anggota masyarakat internasional yang senantiasa aktif dalam hubungan internsional di berbagai kawasan termasuk merumuskan dan mengembangkan hukum internasional. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan The Foundation for the Development of International Law (DILA) Republic of Korea akan menyelenggarakan konferensi internasional dengan topik pengembangan hukum internasional di kawasan Asia sesi ke-30 (DILA at 30).  

 

Konferensi internasional yang digelar pada 15-16 Oktober di Jakarta ini bertajuk “DILA at 30: The Grand Anatomy of State Practice in International Law in Asia for The Last 30 Years Past, Present and Future”. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Hukum dan Perjanian International Kementerian Luar Negeri Damos Dumoli Agusman saat memberi keterangan pers di Jakarta, Kamis (3/10/2019).

 

Damos menuturkan dalam acara konferensi ini, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi direncanakan akan resmi membuka Konferensi Internasional ini pada 15 Oktober 2019 dan menyampaikan sambutan kunci bertema “ASEAN Outlook on Indo Pacific”. Salah satu elemennya adalah hukum internasional. Damos menegaskan partisipasi Kemlu RI pada konferensi hukum internasional ini sangat relevan dan penting bagi Indonesia.

 

Dia mengatakan ada tiga alasan utama, mengapa hukum international penting bagi Indonesia. Pertama, Republik Indonesia lahir dari hukum internasional yang tercermin dari pembukaan UUD 1945 yang dimulai dengan norma hukum internasional yakni kemerdekaan adalah hak segala bangsa. “Indonesia lahir sebagai sebagai negara kepulauan merupakan hasil perjuangan di bidang hukum internasional yaitu UNCLOS 1982 (pengganti perjanjian internasional tentang Hukum Laut 1958),” ujarnya.

 

Kedua, dengan terpilihnya sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020, Indonesia harus memainkan peran dalam penegakan hukum internasional dalam penanganan isu-isu strategis. Ketiga, di tengah-tengah dinamika global dan geopolitik saat ini, penghormatan terhadap hukum internasional menjadi instrumen penting dan Indonesia bersama ASEAN telah merefleksikannya sebagai salah satu prinsip ASEAN Outlook on Indo Pacific.

 

“Acara ini sangat penting dan menarik untuk perkembangan hukum nasional yang ada di Indonesia. Karena selama ini, hukum nasional pun tak bisa lepas dari hukum international. Banyak produk hukum nasional yang diambil dari hukum international,” kata dia.

 

Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang juga merupakan perwakilan dari DILA, Rizky Banyualam mengatakan tahun 2019 diperingati sebagai 30 tahun DILA dan akan menjadi konferensi DILA keempat yang akan dilaksanakan di Indonesia dan yang pertama dilaksanakan bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua