Jumat, 04 October 2019

Pelanggaran HAM di Balik Bencana Kabut Asap

Masyarakat dapat menggugat pihak termasuk yang menjadi penyebab terjadinya bencana kabut asap ini dalam pelanggaran HAM. Penyebab bencana ini tidak hanya terjadi di daerah berlahan tapi juga di perkotaan.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi kebakaran hutan. Foto: RES

Bencana kabut asap semakin rentan terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir. Tidak hanya persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sebagian daerah tapi juga polusi asap dari aktivitas industri dan kendaraan motor di wilayah-wilayah perkotaan. Perlu diketahui, saat ini terdapat gugatan polusi asap perkotaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan berbagai lembaga swadaya masyarakat kepada pemerintah pusat dan daerah.

 

Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Esrom Hamonangan menjelaskan bencana kabut asap ini sudah termasuk dalam pelanggaran HAM. Dasar hukum yang digunakan mengacu pada Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup bersih, baik dan sehat (LHBS).

 

Sayangnya, dia menilai publik memahami hak tersebut sebatas dalam Pasal 9 ayat (3) tersebut tanpa dihubungkan dengan hak untuk hidup (HH), sehingga nilai hak atas lingkungan hidup bersih dan sehat dipahami keliru, sebab lingkungan hidup dipahami terbatas pada ekologi, tidak dalam konteks HAM yang berlandaskan pada prinsip indivisible (tidak terpisahkan) dan interrelated (saling berhubungan),” jelas Esrom di Jakarta, Kamis (3/10).

 

“Ekosida merupakan perusakan lingkungan alam yang terjadi atas dasar kelalaian atau tindakan sengaja yang dilakukan melalui berbagai aktivitas terorganisasi dan sistematis serta membahayakan dan membunuh kehidupan manusia. Ekosida merupakan kejahatan modern setara dengan kejahatan internasional lain karena tindakan, pelibatan dan dampaknya terhadap esensi damai dan perdamaian penduduk, hak hidup serta tata kelangsungan kehidupan manusia kini dan akan datang. Sehingga, pencemaran lingkungan dan kebakaran hutan juga termasuk pelanggaran HAM,” jelas Esrom.

 

Atas kondisi tersebut, dia mengimbau agar publik yang menjadi korban dari bencana kabut asap ini segera melaporkan kepada Komnas HAM. Nantinya, Komnas HAM akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengajukan gugatan pengadilan. Dia juga menyatakan pengadilan juga menerima gugatan pelanggaran HAM kepada masyarakat yang dirugikan akibat polusi udara.

 

(Baca Juga: Karhutla: Negara Baru Terima Rp78 Miliar dari Total Nilai Gugatan Rp3,15 Triliun)

 

Salah satu kasus yang ditangani Komnas HAM berkaitan dengan lingkungan saat ini mengenai lubang bekas galian tambang di Samarinda, Kalimantan Timur. Lubang bekas tambang yang menewaskan puluhan masyarakat sekitar tersebut berpotensi melanggar HAM dan korupsi.

 

“Gugatan (pelanggaran HAM) ini bisa dibawa ke pengadilan. Saat ini, kami juga sedang menggugat pemerintah daerah karena lubang tambang. Terkait banyak pihak dalam masalah ini mulai dari gubernur hingga menteri,” jelas Esrom.

 

Kritik terhadap persoalan kabut asap ini juga disampaikan Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB), Ahmad Safrudin. Dia menjelaskan penyebab polusi udara ini tidak hanya karhutla saja tapi juga industri dan kendaraan bermotor. Bahkan, berdasarkan penelitian lapangannya, ditemukan industri rumahan pembakaran logam di pinggiran Jakarta. Menurutnya, industri tersebut menyebabkan penduduk sekitar khususnya anak-anak mengalami cacat karena menghirup asap hasil pembakaran logam tersebut.

 

“Kami temukan permasalahan ini (polusi) Jakarta, Surabaya, Semarang dan kota-kota besar lain. Kami sudah menyampaikan ini kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kementerian KLHK. Tapi, kami malah berdebat, mereka (pemerintah) bilang katanya kualitas udara Jakarta masih baik-baik saja. Padahal rata-rata tahunan konsentrasi PM 2,5 sudah tidak sehat. Ini akan berdampak buruk pada kesehatan. Sumbernya smelter yang tidak ditindak pemerintah. Smelter atau peleburan logam ini menyebabkan 68 ribu orang meninggal karena pencemaran udara setiap tahun, ini data WHO,” jelas Safrudin.

 

Dia juga mengkritik pemerintah yang dianggap tidak serius menangani persoalan kabut asap di berbagai daerah. Menurutnya, pemerintah tidak mampu mengambil tindak tegas kepada korporasi yang menjadi pelaku terjadinya bencana asap tersebut. Upaya reprentif yang diambil pemerintah juga dianggap tidak efektif mengatasi bencana asap.

 

“Tidak ada usaha konkret, yang dilakukan sebatas public relation termasuk pengendalian karhutla, setelah pembakaran hutan dan lahan maka usaha pemadaman sia-sia. Yang kemarin memadamkan kebakaran hutan itu tidak efektif, pakai bom air bagi kami itu hanya sekadar public relation, seharusnya yang dilakukan pemerintah mencegah jangan sampai terjadi kebakaran. Pemerintah juga tidak ada usaha meghentikan urban air pollution, justru membantah bahwa telah terjadi pencemaran. Apabila pemerintah melakukan pembiaran maka dikategorikan pidana,” pungkasnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua