Jumat, 04 Oktober 2019

Pelanggaran HAM di Balik Bencana Kabut Asap

Masyarakat dapat menggugat pihak termasuk yang menjadi penyebab terjadinya bencana kabut asap ini dalam pelanggaran HAM. Penyebab bencana ini tidak hanya terjadi di daerah berlahan tapi juga di perkotaan.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi kebakaran hutan. Foto: RES

Bencana kabut asap semakin rentan terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir. Tidak hanya persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sebagian daerah tapi juga polusi asap dari aktivitas industri dan kendaraan motor di wilayah-wilayah perkotaan. Perlu diketahui, saat ini terdapat gugatan polusi asap perkotaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan berbagai lembaga swadaya masyarakat kepada pemerintah pusat dan daerah.

 

Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Esrom Hamonangan menjelaskan bencana kabut asap ini sudah termasuk dalam pelanggaran HAM. Dasar hukum yang digunakan mengacu pada Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup bersih, baik dan sehat (LHBS).

 

Sayangnya, dia menilai publik memahami hak tersebut sebatas dalam Pasal 9 ayat (3) tersebut tanpa dihubungkan dengan hak untuk hidup (HH), sehingga nilai hak atas lingkungan hidup bersih dan sehat dipahami keliru, sebab lingkungan hidup dipahami terbatas pada ekologi, tidak dalam konteks HAM yang berlandaskan pada prinsip indivisible (tidak terpisahkan) dan interrelated (saling berhubungan),” jelas Esrom di Jakarta, Kamis (3/10).

 

“Ekosida merupakan perusakan lingkungan alam yang terjadi atas dasar kelalaian atau tindakan sengaja yang dilakukan melalui berbagai aktivitas terorganisasi dan sistematis serta membahayakan dan membunuh kehidupan manusia. Ekosida merupakan kejahatan modern setara dengan kejahatan internasional lain karena tindakan, pelibatan dan dampaknya terhadap esensi damai dan perdamaian penduduk, hak hidup serta tata kelangsungan kehidupan manusia kini dan akan datang. Sehingga, pencemaran lingkungan dan kebakaran hutan juga termasuk pelanggaran HAM,” jelas Esrom.

 

Atas kondisi tersebut, dia mengimbau agar publik yang menjadi korban dari bencana kabut asap ini segera melaporkan kepada Komnas HAM. Nantinya, Komnas HAM akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengajukan gugatan pengadilan. Dia juga menyatakan pengadilan juga menerima gugatan pelanggaran HAM kepada masyarakat yang dirugikan akibat polusi udara.

 

(Baca Juga: Karhutla: Negara Baru Terima Rp78 Miliar dari Total Nilai Gugatan Rp3,15 Triliun)

 

Salah satu kasus yang ditangani Komnas HAM berkaitan dengan lingkungan saat ini mengenai lubang bekas galian tambang di Samarinda, Kalimantan Timur. Lubang bekas tambang yang menewaskan puluhan masyarakat sekitar tersebut berpotensi melanggar HAM dan korupsi.

 

“Gugatan (pelanggaran HAM) ini bisa dibawa ke pengadilan. Saat ini, kami juga sedang menggugat pemerintah daerah karena lubang tambang. Terkait banyak pihak dalam masalah ini mulai dari gubernur hingga menteri,” jelas Esrom.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua