Senin, 07 October 2019

Yuk Pahami Hukum Jaminan dan Perjanjian Kredit di Indonesia

Tujuannya agar terhindar dari potensi permasalahan yang dapat terjadi.
Tim Hukumonline

Beberapa hal penting untuk diketahui oleh pelaku usaha yang memberikan layanan pinjam-meminjam tentunya dituntut untuk selalu paham mengenai peraturan perundang-undangan dan perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pinjaman/kredit kepada calon Debitur.

 

Pelaku usaha harus jeli mengenai aset-aset atau harta yang dijaminkan oleh calon Debitur. Selain itu, pelaku usaha juga harus mengetahui bagaimana menyelesaikan kredit bermasalah, cara penyelesaian sengketa perjanjian kredit melalui kepailitan, eksekusi jaminan, maupun restrukturisasi kredit.

 

Dalam implementasinya di Indonesia, Hukum Jaminan sendiri memiliki banyak aspek penting yang patut dipelajari dan diperhatikan secara seksama terutama dalam aspek teknis, belum lagi kita membahas klausula penting di dalam suatu Perjanjian Kredit yang mana membutuhkan pengetahuan lebih agar terhindar dari permasalahan.

 

Berdasarkan uraian di atas, maka Hukumonline.com bermaksud mengadakan: Workshop Hukumonline 2019: “Seluk Beluk Perjanjian Kredit dan Hukum Jaminan di Indonesia” yang akan diadakan di Aryaduta Hotel, Tugu Tani – Jakarta Pusat pada tanggal 17 Oktober 2019. Jika Anda tertarik, silakan klik di sini.

 

Workshop ini akan mengupas tiga aspek, yakni hukum jaminan dalam perjanjian kredit, aspek hukum terkait dengan perjanjian kredit di Indonesia dan ketiga permasalahan hukum seputar perjanjian kredit dan eksekusi jaminan. Dua orang kompeten dari kantor hukum Susanto & Partners siap menjadi narasumbernya. Mereka adalah Atik Susanto (Founding Partner) dan Katharina Retno Banondari (Counsel).

 

 

Sebagaimana diketahui, perjanjian kredit (credit/loan agreement) merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara bank dengan pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah nasabahnya. Perjanjian kredit sebenarnya dapat dipersamakan dengan perjanjian utang-piutang. Perbedaannya, istilah perjanjian kredit umumnya dipakai oleh bank sebagai kreditur, sedangkan perjanjian utang-piutang umumnya dipakai oleh masyarakat dan tidak terkait dengan bank.

 

Menurut Pasal 1 angka 11 UU Perbankan, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pengertian ini, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

 

Sedangkan hukum jaminan adalah sekumpulan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan pemberi jaminan dan penerima jaminan yang berkkaitan dengan pembebanan jaminan untuk mendapat fasilitas kredit. Fungsi jaminan secara yuridis adalah kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian hutang piutang.

 

Sedangkan jaminan dalam pembiayaan memiliki fungsi, yaitu untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi yaitu dengan cara menguangkan atau menjual jaminan itu. Sebagai akibat dari indikator pertama, yaitu penentuan jumlah pembiayaan atau pinjaman utang yang akan diberikan kepada debitur. Dan meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi hutang yang diberikan kepadanya sesuai yang diperjanjikan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua