Kamis, 10 October 2019

YLKI Respons Positif Rencana Kenaikan Cukai Rokok

Kenaikan ini untuk mengendalikan prevalensi rokok yang terus meningkat pada kelompok rentan.
Mochamad Januar Rizki
Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi. Foto: ylki.or.id

Pemerintah akan menaikkan cukai rokok dan harga rokok masing-masing sebesar 23 persen dan 35 persen pada 2020. Kebijakan ini diambil untuk mengendalikan konsumsi rokok nasional sekaligus meningkatkan penerimaan cukai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

 

Ketentuan tarif cukai rokok ini nantinya akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Tarif cukai rokok yang berlaku saat ini tercantum dalam PMK 156 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 146/PMK.010/2017 (PMK 146/2017) tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Pemerintah mengevaluasi setiap tahun tarif cukai rokok tersebut. Tarif cukai pada 2019 tidak terdapat kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, rata-rata per tahun kenaikan cukai rokok ini mencapai 10 persen. Dengan kata lain, kenaikan cukai rokok tahun ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata tersebut.

 

Menanggapi rencana kenaikan tersebut, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, mendukung pemerintah agar menolak intervensi dan tekanan pelaku usaha. Menurutnya, kenaikan cukai ini akan berdampak luas terhadap pengurangan  prevalensi perokok di kalangan rentan terutama anak dan keluarga miskin. Sehingga, berdampak terhadap pengurangan kesenjangan keuangan yang signifikan antara pendapatan dari cukai rokok dan besaran beban ekonomi yang ditimbulkan dari konsumsi rokok.

 

Tulus mengatakan bahwa untuk menyelamatkan bisnis zat adiktifnya, industri rokok akan berupaya membuat produknya tetap terjangkau sehingga mudah bagi kalangan rentan untuk menginisiasi konsumsinya dan penjualan zat adiktif ini laris manis berjalan lancar.

 

(Baca: Semangat Pengendalian di Balik Kenaikan Cukai dan HJE Rokok)

 

“Industri ini hanya mengeruk keuntungan dari konsumennya, tidak peduli akibat kesehatan dan ekonomi yang terpuruk dari konsumen dan negara. Tidaklah mengherankan jika mendekati pengesahan PMK yang baru, industri rokok akan melobi habis‐habisan dan menekan pemerintah untuk tidak meningkatkan cukai dan harga rokok. Kalau pemerintah tunduk atas tekanan ini, harga yang akan dibayar adalah rusaknya masa depan generasi muda dan perekonomiannya. Ini saatnya pemerintah mendahulukan rakyat Indonesia bukan melulu memikirkan kepentingan industri rokok,” kata Tulus.

 

 

Menurutnya, Indonesia merupakan pasar rokok yang paling menarik di dunia; dengan longgarnya peraturan dan hampir 8 juta perokok remaja serta lebih dari 60 juta perokok aktif dewasa, Indonesia adalah surga bagi industri rokok. Data Riskesdas mencatat kenaikkan konsumen rokok di usia anak di tahun 2018 meningkat menjadi 9.1% dari 7.3% di tahun 2013. Badan Kesehatan Dunia melaporkan bahwa rokok menyebabkan kematian dini bagi 217.000 konsumen per tahunnya, rokok adalah faktor utama penyakit kronis mematikan, yang sebetulnya amat sangat bisa dicegah.

 

Tulus melanjutkan semua negara yang memberlakukan cukai dan harga rokok yang tinggi sudah membuktikan bahwa ini merupakan kebijakan yang paling efektif untuk mengurangi keterjangkauannya dari kalangan rentan dan ini membantu para perokok dalam upayanya berhenti merokok.

 

“Industri rokok paham akan hal ini dan akan melakukan apapun untuk mencegah cukai dan harga rokok tinggi ini. Sementara kebijakan ini adalah win-win solusi, sambil mencegah berkembangnya perokok di kalangan rentan, negara diuntungkan karena pendapatan meningkat. Untuk itu kami mendukung pemerintah untuk menolak tekanan industri dan segera mengesahkan PMKnya dan ke depan bukan hanya cukai dan harga rokok dinaikkan secara signifikan, tetapi juga mengaktifkan kembali road map simplifikasi cukai, sehingga hasilnya akan maksimal,” jelas Tulus.

 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan bakal mendapat penerimaan cukai sebesar Rp179 triliun setelah kenaikan tarif cukai rokok sebesar 23 persen.

 

"Penerimaan diperkirakan untuk tahun depan Rp179 triliun. Yang selama ini juga sudah ada dalam RUU APBN dan kemarin sudah dibahas dengan DPR untuk total penerimaan, kita pastikan bisa diamankan," kata Sri seperti dikutip dari Antara.

 

Pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan tarif cukai rokok sebesar 23 persen, serta harga jual eceran rokok menjadi 35 persen. Keputusan ini dipimpin Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam rapat terbatas internal bersama beberapa menteri bidang ekonomi.

 

Dalam penetapan kenaikan tarif cukai rokok itu, Menkeu menjelaskan pemerintah memperhatikan sejumlah pertimbangan antara lain tren kenaikan konsumsi rokok, pengaturan industri dan penerimaan negara. Kenaikan tarif cukai diharapkan dapat menekan tren kenaikan konsumsi rokok.

 

"Jumlah prevalensi mereka yang menghisap rokok meningkat, baik itu dari sisi perempuan terutama, dan untuk anak-anak dan remaja naik dari 7 persen menjadi 9 persen. Lalu perempuan naik yang tadinya hanya 2,5 persen menjadi 4,8 persen," ungkap Menkeu.

 

Terkait kenaikan tarif cukai sebesar 23 persen dan kenaikan harga jual eceran sebesar 35 persen akan dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan menteri keuangan. Pemerintah memutuskan kenaikan tarif cukai tersebut akan berlaku pada awal tahun 2020. Dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2020, pendapatan cukai direncanakan sebesar Rp179,2 triliun.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua