Senin, 14 Oktober 2019

Kemungkinan Nasib Uji Materi RUU KPK

Dengan adanya permohonan Revisi UU KPK yang baru ini, tidak perlu khawatir pengujian Revisi UU KPK akan gugur di tengah jalan dan diputus tidak dapat diterima karena objeknya tidak ada.
Aida Mardatillah
Gedung MK. Foto: RES

Pasca pengesahan Revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi UU dalam rapat paripurna DPR pada 17 September lalu telah menimbulkan reaksi penolakan masif dari berbagai elemen masyarakat. Mulai demonstrasi masyarakat sipil, mahasiwa, pelajar, hingga sejumlah mahasiswa melayangkan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka umumnya menilai materi muatan RUU KPK secara terang benderang melemahkan KPK secara kelembagaan. Saat ini, Presiden pun didesak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) terhadap RUU KPK itu.    

 

Sekitar 18 mahasiswa dari berbagai Universitas di Indonesia telah mengajukan uji materi formil dan materil pasca disahkannya Revisi UU KPK itu. Sidang perdana pendahuluan sudah digelar pada 30 September 2019 lalu. Di akhir sidang pendahuluan itu, Ketua Majelis Panel Anwar Usman memerintahkan para pemohon untuk menyerahkan perbaikan permohonan paling lambat 14 Oktober 2019.

 

Di sisi lain, Revisi UU KPK tinggal menunggu tanda tangan Presiden dalam jangka waktu 30 hari. Jika dalam jangka waktu 30 hari tersebut belum ditandatangani Presiden, secara otomatis Revisi UU KPK resmi menjadi UU dan mendapatkan nomor UU yang masuk dalam Lembaran Berita Negara. Mekanisme in diatur Pasal 73 ayat (1) sampai (4) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

 

Jika dihitung tanggal pengesahan Revisi UU KPK pada 17 September 2019, praktis 3 hari lagi, Revisi UU KPK ini secara otomatis sah menjadi UU dan telah memiliki nomor UU yang dituangkan dalam Lembaran Berita Negara pada 17 Oktober 2019. Hingga saat ini, MK belum menjadwalkan sidang perbaikan permohonan PUU KPK No. 57/PUU-XVII/2019 ini.

 

Namun, bagaimana dengan nasib judicial review RUU KPK yang belum bernomor yang diajukan 18 mahasiswa itu? Sementara jangka waktu perbaikan permohonan paling lambat 14 Oktober 2019? Apakah permohonan ini berlanjut ke tahap sidang berikutnya atau RUU KPK diputus tidak dapat diterima karena objek pengujian belum bernomor?

 

Menjawab persoalan ini, Juru Bicara MK Fajar Laksono Suroso mengatakan sebuah permohonan pengujian UU jika belum memiliki nomor UU, seperti disampaikan Hakim Konstitusi (MK) dalam sidang pemeriksaan pendahuluan bahwa pengujian RUU KPK belum ada objeknya.

 

“Biasanya praktik di MK, meski belum ada nomor UU-nya, tetapi saat pemeriksaan pendahuluan sudah ada nomor UU-nya, maka sidang bisa berlanjut tahap berikutnya. Tapi, jika sudah memasuki sidang perbaikan permohonan nomor UU-nya belum juga keluar, maka bisa jadi persidangan tidak dilanjutkan karena objeknya tidak ada (putusannya bisa tidak dapat diterima),” kata Fajar kepada Hukumonline, Senin (14/10/2019). Baca Juga: Mahasiswa Uji Revisi UU KPK, Ini Saran Hakim MK

 

Menurutnya, ada dua kemungkinan nasib pengujian RUU KPK yang diajukan para mahasiswa. Pertama, jika sudah memasuki sidang perbaikan permohonan belum juga memiliki nomor UU, maka sidang tidak berlanjut dan dapat menyebabkan permohonan tidak dapat diterima. Kedua, jika sudah memasuki sidang perbaikan permohonan telah memiliki nomor UU, maka sidang dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan.  

 

Jadi bagaimana nasib permohonan pengujian RUU KPK ini? Fajar menilai sidang perbaikan permohonan jangka waktunya 14 hari kerja setelah sidang pendahuluan. Sedangkan, batas waktu para pemohon memberikan perbaikan permohonannya jatuh pada tanggal 14 Oktober 2019. “Sekarang kan masih 14 hari biasa, tapi sidang perbaikan permohonan 14 hari kerja,” dalihnya.

 

Berbeda, Pengacara Konstitusi Viktor Santoso Tandiasa menilai selama dirinya berperkara di MK, jangka sidang permohonan pendahuluan ke sidang perbaikan permohonan selalu 14 hari biasa, bukan 14 hari kerja. Tapi, kalau sejak registrasi permohonan yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara ke sidang permohonan pendahuluan baru jangka waktu 14 hari kerja sesuai Pasal 34 ayat (1) UU MK.

 

“Selama sidang di MK, sejak sidang permohonan pendahuluan ke sidang perbaikan permohonan itu jangka waktunya 14 hari biasa, bukan 14 hari kerja,” kata Victor. Baca Juga: Sejuta Alasan Perppu KPK Harus Diterbitkan

 

Bila dilihat aturannya sesuai bunyi Pasal 39 ayat (2) UU MK, perbaikan permohonan harus sudah dimasukkan ke MK 14 hari biasa. Namun, kata dia, memang tidak diatur eksplisit (tegas) jangka waktu kapan MK menyidangkan sidang kedua dengan agenda perbaikan permohonan. “Tapi, lazimnya sidang perbaikan tepat hari ke-14 sekaligus batas akhir pemohon memasukan perbaikan permohonan,” ujar Viktor.

 

Meski begitu, menurutnya jika MK menggelar sidang perbaikan dalam perkara PUU No. 57/PUU-XVII/2019 hitungannya 14 hari kerja tidak melanggar UU atau Peraturan MK. Namun, Victor menilai perkara yang belum memasukan nomor UU-nya hingga batas akhir perbaikan permohonan pada 14 Oktober 2019, nantinya saat sidang perbaikan, MK tetap dapat memeriksa perkara pengujian UU yang belum bernomor itu.

 

“Tapi, tidak dapat dilanjutkan ke sidang tahap selanjutnya karena dianggap tidak ada objeknya,” kata dia.

 

Dia menceritakan pengalamannya saat mengajukan uji materi UU MD3 belum memiliki nomor UU, tetapi saat telah masuk dalam sidang perbaikan permohonan objek perkara yang diajukan telah memiliki nomor UU, sehingga perkara UU MD3 ketika itu bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya.

 

“Sepengetahuan saya, selama ini belum ada perkara yang diajukan ke MK diputus tidak dapat diterima karena belum memiliki objek atau nomor UU-nya belum ada. Sebab, selama ini ketika memasuki sidang perbaikan permohonan sudah memiliki nomor UU,” jelasnya.

 

Hari ini, Senin (14/10/2019), MK juga menggelar sidang pendahuluan uji materi Revisi UU KPK dengan Perkara No. 59/PUU-XVII/2019. Permohonan ini diajukan mahasiwa Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi’iyah sekaligus berprofesi advokat yang bernaung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), diantaranya Heru, Setiyowati, Bachtiar, Netrawati, Yossi Yusnidar Dkk,

 

Dengan adanya permohonan Revisi UU KPK yang baru ini, Menurut Victor, tidak perlu khawatir pengujian Revisi UU KPK akan gugur di tengah jalan, diputus tidak dapat diterima karena permohonan uji materi Revisi UU KPK Perkara No. 57/PUU-XVII/2019 objeknya tidak ada.

 

“Kita bisa beracuan pada permohonan perkara yang baru terkait uji materi Revisi UU KPK ini, karena nantinya pada saat memasuki penyerahan berkas perbaikan permohonan atau sidang perbaikan permohonan (dipastikan) telah memiliki nomor UU yang telah diundangkan dalam Lembaran Berita Negara,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua