Selasa, 15 October 2019

Perppu Tidak Terbit Jelang Revisi UU KPK Berlaku, Benarkah Presiden Tersandera?

Ada ketakutan terhadap kekuatan partai politik.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi Perppu. Iljustrator: BAS

Dua hari lagi, revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru saja disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden akan berlaku. Setelah disahkan melalui paripurna DPR pada pertengahan September lalu, hingga kini belum ada pengumuman resmi UU tersebut ditandatangani Presiden. Normatifnya, jika tidak juga ditandatangani Presiden, maka UU yang sudah disetujui bersama otomatis berlaku setelah 30 hari sejak disahkan oleh DPR.

Atensi publik terus mengarah kepada Presiden. Di tengah dorongan sejumlah pihak agar Presiden segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan sejumlah pasal yang dinilai kontrovfersial, atau sekurang-kurangnya menunda pemberlakuan UU tersebut, publik memperhatikan situasi Presiden tidak sedang baik-baik saja. Bahkan lebih jauh, ada yang menilai bahwa Presiden tengah tersandera oleh kepentingan partai politik yang sebelumnya menjadi pendukung pada Pemilu 2019 lalu.

“Terjadi situasi baru dalam realitas politik kita yang sebenarnya diharapkan Presiden mampu lebih kuat posisinya. Uniknya partai pendukung Presiden mengontrol Presiden,” ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi, Senin (14/10) di Jakarta.

(Baca juga: Konsekuensi Logis Jika Presiden Tak Keluarkan Perppu).

Menurut Ray di periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang kedua ini, posisi Presiden dikooptasi oleh kepentingan partai koalisi yang secara mayoritas menguasai parlemen. Dalam kerangka sistem presidensial, hal ini tidak lazim terjadi. Ray menilai seharusnya kebijakan Presiden lah yang bisa diamankan oleh partai koalisi pendukung Presiden, bukan sebaliknya. Situasi ini menurut Ray setidaknya terkonfirmasi melalui beberapa sikap Presiden terkait pengesahan sejumlah UU, terutama UU KPK.

“Ini pemandangan yang kontras dalam sistem pemerintahan presidensial. Ini kesialan kesialan bagi sistem ini. Presiden bahkan mempertaruhkan jabatannya untuk mengawal kepentingan politik partai koalisinya. Ini terlihat dari revisi UU KPK, Presiden tidak berani melawan kepentingan parpol pendukungnya,” ujar Ray.

Dalam kasus UU KPK, Ray menilai sikap presiden dalam mengeluarkan surpres erkait pembahasan UU KPK merupakan salah satu dampak desakan partai politik terhadap Presiden. Kemudian setelah disahkan UU KPK oleh DPR, dorongan sejumlah pihak, termasuk gelombang demonstrasi mahasiswa di Jakarta maupun daerah-daerah hingga kini belum direspon dalam bentuk tindakan oleh Presiden. Publik menginginkan agar Presiden dapat mengeluarkan Perppu.

Namun Ray menyebutkan bahwa niat Presiden untuk mengeluarkan Perppu terhambat kepentingan politik partai politik. Selain sikap partai pengusung Presiden pada Pemilu 2019 yang menginginkan adanya revisi UU KPK, langkah Presiden pun menemukan hambatan lewat narasi impeachment yang akan ditempuh oleh DPR jika saja Presiden sampai mengambil keputusan untuk menerbitkan Perppu. “Itu yang membut Presiden tidak mengeluarkan Perppu,” tegas Ray.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua