Senin, 21 Oktober 2019

Menyoal Ide Omnibus Law dalam Pidato Pelantikan Jokowi

Pembentukan Omnibus Law diharapkan tidak hanya terfokus pada sektor investasi dan pajak melainkan juga semua bidang seperti Hak Asasi Manusia (HAM), pemilu, dan lingkungan hidup.
Mochamad Januar Rizki
Joko Widodo dan Ma'ruf Amin resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024. Foto: RES

Rencana penyusunan Omnibus Law ala Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya di Gedung DPR MPR DPD RI pada Minggu (20/10) patut ditunggu hasilnya dalam kemudahan investasi. Penerapan Omnibus Law ini akan mencabut sekaligus menyederhanakan sejumlah peraturan-peraturan menjadi Undang Undang (UU) baru.

 

Tumpang tindih aturan dan ketidakjelasan hukum dalam berbagai UU menjadi persoalan yang menghambat investasi selama ini. Sehingga, Omnibus Law dinilai menjadi jalan keluar menyelesaikan persoalan tersebut.

 

“Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang,” jelas Jokowi.

 

“Puluhan undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan undang-undang yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi sekaligus,” tambah Jokowi.

 

“Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang. Puluhan undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan undang-undang yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi sekaligus,” kata Jokowi dalam pidatonya saat acara pelantikan tersebut.

 

(Baca: 5 Target Pemerintahan Jokowi di Periode Kedua)

 

Menanggapi konsep tersebut, Anggota Dewan Pewakilan Daerah (DPD) RI dan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa rencana pemerintah untuk mengeluarkan omnibus law dinilai dapat menjadi salah satu solusi penting dalam mengharmonisasikan berbagai aturan di Indonesia yang masih banyak terjadi tumpang tindih.

 

“Kebutuhan untuk mengharmonisasi peraturan di Indonesia perlu karena banyak peraturan masih berlaku secara de jure tapi dalam praktik tidak ada. Bahkan ada masih diterapkan dalam praktik, padahal tidak berlaku lagi,” katanya di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (21/10).

 

Jimly menuturkan melalui omnibus law yang merupakan beleid penggabungan sejumlah aturan menjadi satu UU sebagai payung hukum baru tersebut, pemerintah bisa membangun suatu sistem yang dapat menata ulang perundang-undangan di Indonesia.

 

Ia mengatakan dalam perumusan, pengkajian, dan pengeksekusian omnibus law tidak hanya tugas dari pemerintah inti saja melainkan juga seluruh lapisan masyarakat termasuk kepala biro, kepala staf, hingga LSM.

 

“Bagaimana semua kementerian dan lembaga itu terlepas siapa menterinya, harus mulai membangun cara kerja baru yang mengevaluasi produk peraturan perundang-undangan di lingkungannya masing-masing,” ujarnya.

 

Selain itu, Jimly juga memberikan beberapa masukan untuk mempercepat penerapan omnibus law seperti mengevaluasi UU, PP, dan Perpres mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan secara tepat. “Walaupun kemarin sudah diperbaiki untuk dibawa tapi kan masih belum menyeluruh. Nah itu kita perbaiki lagi,” ujarnya.

 

Ia melanjutkan, sistem audit elektronik dari semua produk perundang-undangan tersebut juga harus ada sehingga bisa diketahui dan dimengerti oleh semua pihak seperti jumlah UU, PP, Perda dan Perpres mengenai tanah, pajak, serta hutan. “Nah dalam keadaan biasa mungkin sulit jadi kita memerlukan sistem audit norma hukum dengan memanfaatkan jasa teknologi,” katanya.

 

Sementara itu, ia menuturkan rencana Jokowi yang tertuang dalam pidato pelantikan presiden mengenai adanya dua UU terkait penciptaan lapangan kerja dan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dinilai akan semakin memperluas cakupan kesejahteraan masyarakat.

 

Di sisi lain, Jimly pun menyarankan agar pembentukan omnibus law tidak hanya terfokus pada sektor investasi dan pajak melainkan juga semua bidang seperti Hak Asasi Manusia (HAM), pemilu, dan lingkungan hidup. “Kita bernegara bukan hanya untuk investasi tapi untuk membangun kesejahteraan dan keadilan bagi semua,” ujarnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua