Selasa, 22 October 2019

Kewenangan Dewan Pengawas KPK Disebut Lampaui Batas Pengawasan

Karena Dewan Pengawas KPK memiliki kewenangan mengeluarkan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang notabene bukan aparat penegak hukum.
Aida Mardatillah
Gedung MK. Foto: RES

Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perbaikan pengujian UU tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).  Permohonan perkara yang diregistrasi dengan No. 57/PUU-XVII/2019 ini diajukan 190 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia diantaranya Muhammad Raditio Jati Utomo; Deddy Rizaldy Arwin Gommo; Putrida Sihombing; dkk.

 

Di hadapan Majelis Panel yang diketuai Anwar Usman, Para Pemohon menyampaikan sejumlah perbaikan permohonan sesuai dengan nasihat Majelis dalam sidang pendahuluan sebelumnya. Para Pemohon memperbaiki sejumlah alasan mengenai pengaturan terkait eksistensi Dewan Pengawas KPK yang dinilai melemahkan fungsi penindakan KPK yang sudah dilakukan selama ini.   

 

Namun, sebelum menyampaikan materi perbaikan permohonan, Kuasa Hukum Para Pemohon Zico Leonard Djagardo Simajuntak mempertanyakan kejanggalan perkara ini lantaran MK memajukan jadwal sidang pendahuluan 10 hari lebih awal dari yang sudah dijadwalkan. “Sebelumnya perkara yang kita ajukan ini sudah terjadwal pada 9 Oktober, tetapi jadwal sidang pendahuluan dimajukan menjadi 30 September,” kata Zico dalam sidang perbaikan di ruang MK Jakarta, Senin (21/10/2019).

 

Dia melanjutkan sidang perbaikan permohonan seharusnya dijadwalkan pada 23 Oktober, tetapi kembali dimajukan pada Senin 21 Oktober. Sementara Perubahan UU KPK baru diberi nomor pada tanggal 17 Oktober 2019. Dan perbaikan permohonan harus suda disampaikan pada 14 Oktober 2019. (Baca Juga: Kemungkinan Nasib Uji Materi RUU KPK)

 

Menanggapi hal ini, Anggota Majelis Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan MK melaksanakan tata cara persidangan sudah sesuai hukum acara MK. Namun, nanti keberatan yang disampaikan Kuasa Hukum Pemohon, MK akan memberikan penilaiannya. “Saat ini, tugas Para Pemohon menyampaikan materi perbaikan permohonannya. Biar nanti Mahkamah yang menilainya,” kata Enny.

 

Saat pembacaan materi perbaikan permohonan, Para Pemohon menilai Dewan Pengawas KPK merupakan paradoks yang justru melemahkan pemberantasan (penindakan) korupsi. Pembentukan Dewan Pengawas dalam struktur KPK oleh Pembentuk UU sebagai pengawasan terhadap KPK seharusnya tidak memiliki kewenangan yang absolut (super body, red).  

 

“Kewenangan Dewan Pengawas KPK telah melampaui batas pengawasan karena Dewan Pengawas memiliki kewenangan mengeluarkan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Hal ini di luar batas sistem pengawasan karena (sebenarnya) Dewan Pengawas bukanlah aparatur penegak hukum,” dalihnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua