Selasa, 22 October 2019

Kewenangan Dewan Pengawas KPK Disebut Lampaui Batas Pengawasan

Karena Dewan Pengawas KPK memiliki kewenangan mengeluarkan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang notabene bukan aparat penegak hukum.
Aida Mardatillah
Gedung MK. Foto: RES

Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perbaikan pengujian UU tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).  Permohonan perkara yang diregistrasi dengan No. 57/PUU-XVII/2019 ini diajukan 190 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia diantaranya Muhammad Raditio Jati Utomo; Deddy Rizaldy Arwin Gommo; Putrida Sihombing; dkk.

 

Di hadapan Majelis Panel yang diketuai Anwar Usman, Para Pemohon menyampaikan sejumlah perbaikan permohonan sesuai dengan nasihat Majelis dalam sidang pendahuluan sebelumnya. Para Pemohon memperbaiki sejumlah alasan mengenai pengaturan terkait eksistensi Dewan Pengawas KPK yang dinilai melemahkan fungsi penindakan KPK yang sudah dilakukan selama ini.   

 

Namun, sebelum menyampaikan materi perbaikan permohonan, Kuasa Hukum Para Pemohon Zico Leonard Djagardo Simajuntak mempertanyakan kejanggalan perkara ini lantaran MK memajukan jadwal sidang pendahuluan 10 hari lebih awal dari yang sudah dijadwalkan. “Sebelumnya perkara yang kita ajukan ini sudah terjadwal pada 9 Oktober, tetapi jadwal sidang pendahuluan dimajukan menjadi 30 September,” kata Zico dalam sidang perbaikan di ruang MK Jakarta, Senin (21/10/2019).

 

Dia melanjutkan sidang perbaikan permohonan seharusnya dijadwalkan pada 23 Oktober, tetapi kembali dimajukan pada Senin 21 Oktober. Sementara Perubahan UU KPK baru diberi nomor pada tanggal 17 Oktober 2019. Dan perbaikan permohonan harus suda disampaikan pada 14 Oktober 2019. (Baca Juga: Kemungkinan Nasib Uji Materi RUU KPK)

 

Menanggapi hal ini, Anggota Majelis Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan MK melaksanakan tata cara persidangan sudah sesuai hukum acara MK. Namun, nanti keberatan yang disampaikan Kuasa Hukum Pemohon, MK akan memberikan penilaiannya. “Saat ini, tugas Para Pemohon menyampaikan materi perbaikan permohonannya. Biar nanti Mahkamah yang menilainya,” kata Enny.

 

Saat pembacaan materi perbaikan permohonan, Para Pemohon menilai Dewan Pengawas KPK merupakan paradoks yang justru melemahkan pemberantasan (penindakan) korupsi. Pembentukan Dewan Pengawas dalam struktur KPK oleh Pembentuk UU sebagai pengawasan terhadap KPK seharusnya tidak memiliki kewenangan yang absolut (super body, red).  

 

“Kewenangan Dewan Pengawas KPK telah melampaui batas pengawasan karena Dewan Pengawas memiliki kewenangan mengeluarkan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Hal ini di luar batas sistem pengawasan karena (sebenarnya) Dewan Pengawas bukanlah aparatur penegak hukum,” dalihnya.

 

Selain itu, Para Pemohon mempertegas permohonan pengujian UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945. Terkait kerugian konstitusional, Para Pemohon memasukkan uraian kerugian konstitusional antargenerasi dan kerugian secara kolektif serta kerugian konstitusional individual.

 

Dalam sidang sebelumnya, Zico Leonard Djagardo Simajuntak mendalilkan upaya pelemahan KPK, diantaranya mengubah status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang potensial terjadi benturan kepentingan; kewenangan menyadap harus izin Dewan Pengawasan dinilai mempersempit ruang gerak KPK memberantas korupsi; KPK diberi kewenangan SP3 jika penanganan kasus korupsi tidak selesai dalam waktu 2 tahun.

 

“Proses pembentukan revisi UU KPK ini dilakukan terburu-buru, sehingga disinyalir sarat kepentingan politik,” ujar Leonard Djargardo Simajuntak dalam sidang pendahuluan yang dipimpin Ketua Majelis Panel Anwar Usman di ruang sidang MK, Senin (30/9/2019) lalu. (Baca Juga: Mahasiswa Uji Revisi UU KPK, Ini Saran Hakim MK)

 

Zico menilai pembentukkan Revisi UU KPK ini mengabaikan prinsip yang terkandung dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur prinsip keterbukaan. Proses pembahasan Revisi UU KPK ini tidak ada partisipasi masyarakat dengan cara konsultasi publik seperti yang diatur Pasal 188 ayat (1-3) Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mulai proses penyiapan RUU, pembahasan RUU dan pengesahan menjadi UU, hingga pelaksanaan UU.

 

Menurutnya, penyusunan revisi UU KPK tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga timbul kerugian yang seharusnya dapat dicegah jika asas-asas pembentukan UU terpenuhi. “Atas dasar itu, Pemohon meminta MK menyatakan Revisi UU KPK tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” tegasnya.

 

Dalam permohonanya, Zico pun mempersoalkan syarat-syarat pemilihan anggota KPK dan pemilihan pimpinan KPK di Komisi III DPR yang telah diatur Pasal 29 UU KPK. Menurutnya, pemilihan Firly Bahuri sebagai ketua KPK yang baru menuai pro dan kontra. Seharusnya ada mekanisme atau upaya hukum melalui (pembuktian) pengadilan untuk membuat terang proses pemilihan pimpinan KPK itu demi menghilangkan fitnah atau polemik di masyarakat.

 

Karena itu, dalam petitum provisinya, Para Pemohon meminta MK memerintahkan DPR dan Presiden untuk memberhentikan (membatalkan) pelantikan lima anggota KPK terpilh. Pembentukan Perubahan UU KPK tersebut mengabaikan prinsip dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik seperti tertuang dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur adanya prinsip keterbukaan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua