Pencalonan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen (Pol) Idham Azis sebagai calon Kepala Kepolisian RI (Kapolri) tengah diproses Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah menerima surat Presiden Jokowi perihal penunjukan Idham menggantikan Tito Karnavian sebagai Kapolri. Namun, proses uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri ini masih menunggu terbentuknya alat kelengkapan dewan (AKD), khususnya Komisi III DPR.
“Proses tindak lanjut masih menunggu pengisian nama-nama alat kelengkapan dewan (AKD), khususnya Komisi III,” ujar Ketua DPR Puan Maharani Nakshatra Kusyala di Komplek Gedung Parlemen, Senin (28/10/2019).
Puan menerangkan DPR memang telah menetapkan AKD. Rinciannya, 11 komisi; Badan Urusan Rumah Tangga (BURT); Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP); Badan Legislasi (Baleg); Badan Musyawarah (Bamus); hingga Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). Pengisian AKD masih menunggu masing-masing fraksi mengirimkan nama-nama anggotanya.
“Bila sepekan ke depan telah terisi nama-nama anggota di Komisi III bakal ditindaklanjuti rapat Bamus terlebih dahulu. Kemudian menugaskan Komisi III melakukan uji kelayakan dan kepatutan melalui rapat paripurna,” kata Puan.
Puan merespon positif diusulkannya nama Idham sebagai calon Kapolri oleh Presiden Jokowi. Secara pribadi, dia menilai Idham layak menduduki jabatan Kapolri karena memiliki rekam jejak yang baik selama berkarier di Korps Bhayangkara. “Insya Allah sejauh ini tidak ada masalah,” ujar Puan.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad melanjutkan uji kelayakan dan kepatuan calon Kapolri digelar setelah nama-nama anggota Komisi III ditetapkan oleh pimpinan DPR bidang koordinasi politik, hukum dan keamanan. Rencananya, pimpinan DPR akan menggelar rapat pimpinan membahas Surat Presiden (Surpres) tentang Penunjukan Calon Kapolri dalam rapat Bamus.
“Kalau jadi besok sore (rapat) Bamus dan akan diadakan rapat paripurna, isinya antara lain menugaskan Komisi III DPR untuk menggelar fit and proper test calon Kapolri,” kata dia. Baca Juga: Jabat Mendagri, Berharap Besar Tito Karnavian Bisa Cegah Korupsi di Daerah