Selasa, 29 Oktober 2019

Enam Rekomendasi Komnas HAM Terkait Kerusuhan Mei 2019

Terpenting, Presiden perlu memastikan Polri menindaklanjuti proses hukum terhadap semua pelaku termasuk anggota Polri yang menyulut terjadinya kekerasan saat demonstrasi 21-23 Mei 2019.
Ady Thea DA
Suasnana aksi demonstrasi 21-22 Mei 209 di Bawaslu berakhir rusuh yang menelan korban. Foto: RES

Demonstrasi yang diwarnai kekerasan yang terjadi 21-23 Mei di sejumlah daerah, seperti Jakarta dan Pontianak menimbulkan kondisi yang tidak kondusif bagi perlindungan HAM. Hasil investigasi yang dilakukan Komnas HAM menyimpulkan demonstrasi itu buntut dari protes sebagian kelompok masyarakat yang menolak hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada April 2019 lalu.

 

Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan dalam peristiwa itu menelan 10 korban jiwa yakni 9 tertembak peluru tajam dan 1 diduga mengalami Kekerasan. Selain itu, 465 orang ditangkap, 74 diantaranya berusia anak dan informasi hilang 32 orang.

 

Beka menegaskan adanya 10 Korban tewas itu dapat disebut sebagai pembunuhan tanpa alasan hukum yang sah dan ini merupakan pelanggaran pidana. Ironisnya, dari 10 korban meninggal itu, 4 diantaranya merupakan anak-anak dan sampai sekarang kepolisian belum menemukan identitas pelaku penembakan.

 

Menurut Beka, penembakan terhadap 9 warga sipil diduga dilakukan orang terlatih dan sudah direncanakan sebelumnya dengan memanfaatkan situasi chaos pada 22 Mei 2019. Karena itu, Polri wajib menuntaskan penyelidikan dan penyidikan atas jatuhnya 10 korban meninggal itu.

 

"Pelaku intelektual dan pelaku lapangan harus diproses secara hukum," kata Beka dalam jumpa pers di kantor Komnas HAM Jakarta, Senin (28/10/2019). Baca Juga: Komnas Ham Diminta Segera Tuntaskan Penyelidikan Kerusuhan 21-22 Mei

 

Begitu pula tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota Polri, menurut Beka harus ada tindakan yang tegas. Tindakan Kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian tidak dapat dibenarkan. Selain mendorong proses disiplin, Komnas HAM juga meminta penyelesaiannya dibawa ke ranah hukum pidana. Penggunaan kekerasan dan tindakan berlebihan seperti itu melanggar sejumlah aturan seperti UU HAM dan Perkap No.8 Tahun 2009.

 

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menegaskan kepolisian harus mengungkap peristiwa penembakan tersebut. Hasil investigasi Komnas HAM menyimpulkan aparat kepolisian melakukan tindakan yang berlebihan. Misalnya, terjadi kekerasan pada saat melakukan penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan terhadap massa baik yang terlibat ataupun tidak dalam demonstrasi.

 

Penggunaan tindakan berlebihan itu, menurut Taufan sebagaimana dimaksud Pasal 16 konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia yang telah diratifikasi lewat UU No.5 Tahun 1998. Komnas HAM sudah menyampaikan hasil investigasi ini kepada Polri terutama Irwasum dan mendorong agar segala bentuk tindakan yang dilakukan terhadap anggotanya untuk dipublikasi.

 

“Kami mendapatkan fakta ada anggota kepolisian yang melakukan tindakan berlebihan dan menyalahi SOP,” ungkap Taufan.

 

Guna menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan, penegakan HAM, serta memastikan agar peristiwa serupa tidak terulang lagi, Komnas HAM menyampaikan 6 rekomendasi. Pertama, Presiden Joko Widodo perlu mengambil langkah strategis untuk mencegah agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi dengan cara memastikan Polri melakukan proses hukum terhadap pelaku kekerasan dalam peristiwa 21-23 Mei 2019.

 

Kedua, Kapolri harus mengungkap pelaku utama yang merancang dan bertanggung jawab atas terjadinya kekerasan. Melanjutkan penyelidikan dan penyidikan atas tewasnya 10 korban. Ini penting untuk mencegah berkeliarannya pemegang senjata api gelap di masyarakat. “Menjatuhkan sanksi kepada anggota Polri yang melakukan kekerasan dan meningkatkan kapasitas anggota Polri dalam menangani demonstrasi dan kerusuhan, sehingga mampu mencegah pelanggaran HAM.”

 

Ketiga, Menteri Kesehatan untuk memastikan tersedianya pelayanan kesehatan di setiap RS dalam situasi krisis. Keempat, Menteri Komunikasi dan Informasi direkomendasikan untuk meningkatkan peran sebagai lembaga pengelola dan penyedia informasi yang otoritatif dan kredibel, sehingga dapat menjadi acuan masyarakat dan bisa menangkal hoaks. “Memastikan setiap kebijakan yang diterbitkan dalam situasi tertentu tidak mengurangi pemenuhan HAM, terutama dalam mendapat informasi dan menyampaikan pendapat.”

 

Kelima, KPU perlu lebih cermat dan responsif dalam menyelenggarakan Pemilu agar aspirasi dan keluhan masyarakat bisa tersalurkan melalui mekanisme demokrasi yang tersedia. Kelima, Gubernur DKI Jakarta diimbau untuk memastikan adanya SOP layanan kesehatan dalam situasi tertentu, sehingga korban bisa tertangani secara baik. “Karena Komnas HAM menemukan ada RS yang tidak siap menangani korban,” tutup Beka.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua