Rabu, 30 October 2019

Regulasi Longgar, Industri Tekstil Domestik “Sekarat”

Produk tekstil dibanjiri barang impor terutama Cina. Sejumlah perusahaan tekstil terancam gulung tikar.
Mochamad Januar Rizki
Acara diskusi Upaya Penyelamatan Industri Tekstil Indonesia. Foto: MJR

Persoalan industri tekstil domestik berada dalam kondisi tidak sehat saat ini. Banjir produk impor akibat regulasi yang longgar dianggap menjadi penyebab utama industri tekstil nasional kalah saing. Terlebih lagi, sejumlah mesin tekstil yang tua sehingga dinilai tidak mampu berproduksi memenuhi kebutuhan pasar. Alhasil, sejumlah perusahaan tekstil nasional juga dikabarkan harus gulung tikar karena tidak sanggup bersaing.

 

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional sebetulnya sempat memasuki era kejayaan pada saat pertumbuhuan industri ini pada 1980-an. Tahun 2007, perdagangan industri ini mencatatkan surplus hingga mencapai USD7,8 miliar ketika pada tahun 2001 hanya surplus USD5,2 miliar. Namun demikian, kondisi itu berbalik di periode 2008 hingga tahun 2018 dan bisa berlanjut hingga beberapa tahun mendatang. Pada tahun 2008, surplus industri ini hanya mencatatkan USD5,04 miliar dan pada 2018 menurun drastis menjadi USD3,2 miliar. Penyebab utama adalah gempuran tekstil impor yang berasal terutama dari Cina.

 

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, mengatakan lahirnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 64/M-DAG/PER/8/2017 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil berdampak pada semakin derasnya laju impor produk TPT. Melihat regulasi tersebut menekan industri domestik, pemerintah merevisi dan menggantikannya dengan Permendag Nomor 77/2019.

 

Namun, Esther menilai revisi regulasi tersebut masih menimbulkan ketakutan di kalangan pelaku industri seperti belum transparannya kuota impor hingga belum terlihat upaya untuk membatasi Pengusaha dalam Pusat Logistik Berikat (PDPLB) untuk memperjualbelikan barang langsung ke pasar domestik.

 

“Permasalahan industri tekstil ini terjadi karena kebijakan tata niaga tekstil. Kuota impor belum transparan sehingga perlu dibuat terbuka agar tidak saling iri. Lalu, ada juga unvder value impor tekstil misalnya di Cina tercatat ekspor ke Indonesia 100 ternyata impor Indonesia hanya 80. Ini artinya terjadi banjir impor dan menyebabkan kerugian negara,” jelas Esther.

 

(Baca: Ini Keluhan Investor Tekstil dan Alas Kaki)

 

Berdasarkan kajian Indef, terjadi pembiaran terhadap praktik kecurangan penuruan harga dan volume di kawasan PLB. Pada tahun 2018 dan sepanjang 2019, penurunan harga untuk impor TPT mencapai 73 persen dimana importir di PLB hanya membayar pajak tidak sampai 30 persen dari seharusnya. Praktik ini menimbulkan potensi pendapatan negara yang hilang dari pajak impor di PLB mencapai Rp450 miliar. Tahun ini tidak menutup kemungkinan kerugian negara dalam hal pendapatan, bisa melonjak tajam. Hal ini dibuktikan dengan temuan 309 importir produk TPT yang diduga melakukan pelanggaran di PLB.

 

Kementerian Perdagangan didesak segera merevisi Permendag 64 Tahun 2017 secara menyeluruh. Permendag Nomor 77 Tahun 2019 yang merupakan revisi dari Permendag nomor 64 Tahun 2017, dianggap belum dapat menjadi jaminan bahwa impor produk TPT melalui PLB berkurang. Pasalnya revisi Permendag tersebut masih memperbolehkan impor melalui PLB walapun sekarang perlu menggunakan Persetujuan Impor TPT (PI-TPT). Importir nakal masih bisa melakukan pelanggaran dalam PLB menggunakan PI-TPT. Selain itu, Pengusaha Dalam PLB (PDPLB) masih belum diberikan pengawasan ketat untuk tidak memperjualbelikan barang langsung ke market lokal.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua