Jumat, 01 November 2019

YLBHI-Komnas HAM Kritik Pernyataan Menteri Agama

Ada 6 agama yang diakui negara, bukan 5 seperti disebut Menteri Agama. Pernyataan Menteri Agama yang keliru itu membenarkan kekhawatiran publik terkait pengangkatan orang yang tidak kompeten di bidangnya.
Ady Thea DA
Kementerian Agama. Foto: Sgp

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, salah satunya Menteri Agama yang dijabat Fachrul Rozi. Seperti dikutip beberapa media, setelah dilantik sebagai Menteri Agama Fachrul Rozi mengatakan dirinya bukan menteri Agama Islam, tapi Menteri Agama Republik Indonesia yang di dalamnya ada 5 agama.

 

Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menilai pernyataan itu seolah mau melindungi seluruh agama, tapi mengandung kesalahan mendasar yaitu tentang adanya agama yang diakui di Indonesia. “Kesalahan tersebut selama ini menjadi sumber diskriminasi terhadap kelompok minoritas keagamaan (aliran yang tidak dominan atau sedikit pengikutnya),” kata Isnur saat dikonfirmasi, Kamis (31/10/2019). Baca Juga: 7 Pesan Jokowi ke Para Menteri Kabinet Indonesia Maju

 

Isnur mengingatkan putusan MK No.140/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian UU 1/PNPS/1965 menyebut tidak ada hak atau kewenangan negara untuk tidak mengakui eksistensi suatu agama. Sebab, negara wajib menjamin dan melindungi agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pernyataan ini serupa dengan Penjelasan Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 yang memaparkan agama-agama yang dipeluk/dianut penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu (Confusius).

 

Hal itu dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama di Indonesia. Setidaknya, 6 agama tersebut adalah agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, mereka mendapat jaminan perlindungan hak sesuai Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 konstitusi. Tapi tidak berarti agama lain seperti Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia.

 

“Jika Menteri Agama menafsirkan penjelasan ini sebagai pengakuan oleh negara, (sebenarnya) ada 6 agama yang disebut dan bukan 5,” tegas Isnur.

 

Isnur mencatat, Menteri Agama menyatakan fatwa MUI perlu diikuti pemerintah serta melindungi komunitas Ahmadiyah, tapi dengan syarat tidak lagi sebagai agama. Menurut Isnur, pernyataan ini bertentangan dengan Pasal 1 UUD 1945 yang menyebut Indonesia adalah negara hukum. Artinya seluruh tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum, bukan lainnya.

 

“Fatwa MUI mengikat pihak yang mempercayainya, tapi bukan bagian dari sumber hukum negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Isnur.

 

Pernyataan melindungi umat Ahmadiyah, tapi bukan sebagai agama, menurut Isnur hal itu tak berdasar karena SKB 3 Menteri tentang JAI hanya mengatur larangan untuk menyebarkan satu hal saja. Dalam ketentuan itu, tidak ada yang menyebut menganut Ahmadiyah membuat mereka menjadi tidak menganut agama. “Kalau ada pernyataan seperti ini, maka negara telah melanggar hak beragama berkeyakinan warganya,” ujarnya.

 

Bagi Isnur pernyataan Menteri Agama itu membenarkan kekhawatiran publik terkait pengangkatan orang yang tidak kompeten di bidangnya. YLBHI mengusulkan Menteri Agama melakukan kajian dan diskusi yang mendalam dengan para ahli untuk menegakan konstitusi yakni melindungi seluruh rakyat Indonesia apapun agama dan keyakinannya.

 

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menilai pernyataan Menteri Agama tentang 5 agama yang ada di Indonesia itu keliru. Sudah jelas dan terang ketentuan yang ada mengakui setidaknya 6 agama yang ada di Indonesia. Tak hanya itu, dalam putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 tentang pengujian UU Adminduk, pada intinya mengakui keberadaan aliran kepercayaan.

 

Putusan MK ini harus disosialisasikan secara masif dan perlu pembahasan lebih lanjut seperti tempat peribadatan dan pengakuan terhadap hari raya. “Tidak perlu dibentuk regulasi teknis yang baru, bisa dengan cara merevisi peraturan yang sudah ada. Kemudian perlu dibicarakan apakah perlu ada direktorat khusus yang menaungi aliran kepercayaan, kemudian bagaimana dalam praktik peradilan agama,” ujar Beka ketika dihubungi, Kamis (31/10/2019).

 

Dalam 5 tahun terakhir Beka mencatat tren kebebasan beragama dan berkeyakinan mengalami perubahan dimana aktor intoleransi, kekerasan terhadap kebebasan beragama awalnya lebih banyak nonstate actor seperti ormas. Tapi sekarang bergeser, pelakunya lebih banyak state actor, bentuknya berupa diskriminasi yang berdampak pada terganggunya kebebasan beragama dan berkeyakinan kelompok tertentu.

 

“Pengaduan terhadap polisi cenderung menurun, tapi sekarang lebih banyak pemda yang diadukan ke Komnas HAM,” ungkapnya.

 

Beka mengusulkan Menteri Agama untuk mendorong semua umat untuk hidup dengan memegang nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika yang di dalamnya ada prinsip kesetaraan warga negara. Kementerian Dalam Negeri juga harus aktif mengawasi, misalnya kebijakan pemerintah daerah yang diskriminatif seperti yang ada di sebagian wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua