Sabtu, 02 November 2019

Beragam Program untuk Tingkatkan Kesejahteraan Buruh di Jakarta

Mulai upah minimum yang ditetapkan sebesar Rp4,2 juta, transportasi gratis, pangan murah, hingga KJP untuk pendidikan anak buruh.
Ady Thea DA
Ribuan buruh saat berunjuk rasa menolak PP No. 78/2015 tentang Pengupahan dan menuntut kesejahteraan di Jakarta.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum memerintahkan upah minimum provinsi (UMP) ditetapkan dan diumumkan oleh Gubernur setiap 1 November. UMP itu mulai berlaku pada 1 Januari tahun berikutnya. Karena itu, Gubernur provinsi DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan telah mengumumkan dan menetapkan UMP tahun 2020 sebesar Rp4.276.349.

 

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan pemerintah provinsi Jakarta memiliki sejumlah kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh. Sejumlah kebijakan yang telah digulirkan untuk kalangan buruh di Jakarta antara lain Kartu Pekerja.

 

Kartu Pekerja ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dengan cara meringankan beban biaya transportasi, pangan, dan pendidikan bagi anak pekerja/buruh. Manfaat yang dapat diperoleh melalui Kartu Pekerja ini misalnya gratis naik bus Transjakarta, belanja murah melalui keanggotaan Jakgrosir, fasilitas KJP Plus, serta jalur afirmasi bagi anak pekerja/buruh.

 

Andri Yansyah memaparkan Kartu Pekerja telah diluncurkan sejak akhir 2018 dan telah dibagikan sebanyak 21.249 kartu. “Kami berharap para penerima Kartu Pekerja dapat terus meningkat dan kesejahteraannya tidak hanya bergantung kepada dari faktor upah, tetapi dari faktor transportasi, kesehatan, gizi dan pendidikan juga telah terakomodir dalam program Kartu Pekeja Jakarta,” kata Andri ketika dikonfirmasi, Jumat (1/11/2019).

 

Tak hanya kartu pekerja, Andri menjelaskan program lain yang digulirkan yakni Gerai Koperasi pekerja dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu. Lewat program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengupayakan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk bersama memajukan perekonomian Jakarta. Saat ini telah dibuka 2 gerai koperasi pekerja di Jakarta Timur.

 

Untuk program pengembangan kewirausahaan, Andri melanjutkan upaya yang dilakukan yakni meningkatkan kapasitas wirausaha melalui berbagai macam pelatihan. Dia berharap ke depan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat terus bersinergi dalam mewujudkan program kesejahteraan untuk pekerja/buruh. Baca Juga: Upah Minimum Naik 8,51 Persen Tahun 2020 Tidak Ideal

 

Memantau Penetapan UMP

Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang mengatakan pihaknya memantau penetapan UMP yang dilakukan para gubernur. "Hari ini kita terus melakukan pemantauan dan pengumpulan laporan penetapan UMP dari daerah-daerah di seluruh Indonesia," kata dia.

 

Haiyani mengingatkan kenaikan UMP dihitung berdasarkan formula yang sesuai dengan PP No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Pengumuman dan penetapan UMP dilakukan serentak 1 November 2019. "Jadi intinya untuk menetapkan UMP tahun 2020 merupakan kewenangan gubernur. Berdasarkan data Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional dari BPS, kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen," kata dia.

 

Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan Dinar Titus Jogaswitani menambahkan sampai Jumat (1/11) petang tercatat ada 20 provinsi sudah menetapkan UMP dan melaporkannya kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Dari 20 provinsi itu ada 1 yang dinilai belum menetapkan UMP sesuai peraturan. "Sampai sore ini terpantau 20 provinsi yang telah menetapkan UMP oleh gubernur. Namun 1 provinsi diantaranya masih tidak sesuai dengan ketetapan," kata Dinar.

 

Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri telah menerbitkan Surat Edaran nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019. Dalam surat itu Hanif melansir surat Kepala BPJS tertanggal 2 Oktober 2019 yang memaparkan besaran inflasi nasional 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi (PDB) 5,12 persen, sehingga total kenaikan UMP ditetapkan sebesar 8,51 persen.  

 

Seperti diketahui, PP No.78 Tahun 2015 mengatur inflasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan parameter yang digunakan dalam formula perhitungan upah minimum. Formula ini yang dikritik kalangan buruh karena menghilangkan mekanisme survei pasar sebelum menetapkan upah minimum. Survei pasar itu, kini tidak digunakan lagi setelah penetapan upah minimum mengacu pada PP No.78 Tahun 2015 ini.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua