Rabu, 06 November 2019

Beberapa Nama Advokat Ini Terlibat dalam PKPU Duniatex

Saat ini proses PKPU sudah memasuki tahapan rapat kreditur.
Fitri Novia Heriani
Ilustrasi foto: duniatex.com

Enam entitas Duniatex resmi berstatus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) setelah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang (PN Semarang) mengabulkan permohonan PKPU sementara, yang diajukan oleh salah satu kreditur, yaitu PT Shine Golden Bridge (SGB). PKPU ini diputuskan majelis hakim Semarang pada Senin (30/9) lalu.

 

Perkara yang membelit Duniatex Group ini terdaftar dengan nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Smg pada 11 September 2019 lalu. Dalam permohonannya, terdapat enam entitas Duniatex yang jadi termohon yakni PT Delta Merlin Dunia Textile (DMDT), PT Delta Dunia Textile (DDT), PT Delta Merlin Sandang Textile (DMST), Delta Dunia Sandang Textile (DDST), PT Delta Setia Sandang Asli Tekstil (DSSAT) dan Perusahaan Dagang dan Perindustrian Damai alias Damaitex.

 

Selanjutnya, setelah menyandang status PKPU, Duniatex Group harus melanjutkan restrukturisasi utang dalam rapat kreditur. Melalui rapat kreditur, Duniatex selaku debitur akan mengajukan proposal perdamaian yang berisi skema pembayaran utang dan prospek bisnis perusahaan. Proses ini menjadi sangat penting karena nasib debitur sangat bergantung kepada hasil voting kreditur. Jika mayoritas kreditur menerima proposal perdamaian yang diajukan debitur, maka status PKPU berlanjut. Tapi jika yang terjadi sebaliknya, debitur akan dinyatakan pailit.

 

Mengingat pentingnya proses ini, biasanya para kreditur akan meng-hire kuasa hukum yang mumpuni untuk menyelamatkan piutangnya. Apalagi dalam perkara PKPU Duniatex ini, jumlah piutang di beberapa Bank BUMN jumlahnya cukup fantastis, seperti Bank Mandiri yang memiliki piutang sebesar Rp2,2 triliun.

 

Dari dokumen yang diperoleh Hukumonline, terdapat 36 perwakilan yang mengikuti rapat kreditur dengan agenda verifikasi. Dari dokumen itu, setidaknya ada 9 nama advokat yang tercatat mendampingi kreditur dalam perkara PKPU Duniatex ini.

 

(Baca: Tanggung Menanggung Utang 6 Entitas Duniatex Group, Bagaimana Skemanya?)

 

Pertama, Imran Nating mewakili kreditur PT Bank CIMB Niaga Tbk. Menurut Imran, kliennya memiliki tagihan sejumlah Rp366 miliar. Jumlah itu didapat dari total piutang kepada beberapa entitas anak usaha Duniatex.

 

“Total tagihan CIMB Niaga ke Duniatex sebesar Rp366 miliar,” kata Imran saat dikonfirmasi oleh hukumonline, Senin (4/11).

 

Kedua, Hotman Paris Hutapea mewakili kreditur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank BRISyariah Tbk. Partner pada Hotman Paris & Partners, Anthony Djono menyebutkan bahwa total tagihan kliennya ke Duniatex mendekati angka Rp2,5 triliun.

 

“Dari tagihan itu, BRI Konvesional memiliki tagihan ke dua entitas perusahaan Duniatex, dan BRI Syariah ada tiga tagihan ke tiga perusahaan Duniatex,” jelas Anthony.

 

Ketiga, Swandy Halim mewakili kreditur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Total tagihan Bank Mandiri cukup besar mencapai Rp2,2 triliun rupiah. Keempat, ada nama Bobby R Manalu mewakili kreditur PT Bank ICBC Indonesia.

 

Kelima, Sarmauli Simangunsong mewakili kreditur PT Bank Nationalnobu Tbk (NobuBank). Sarmauli mengkonfirmasi jika total tagihan Bank Nobu ke Duniatex kurang lebih sebesar Rp88 miliar. “Kira-kira Rp88 miliar lebih,” demikian kata Sarmauli lewat whatsapp yang diterima oleh hukumonline.

 

Selebihnya, ada nama Soraya Amalia mewakili kreditur PT Bank Shinhan Indonesia, Marx Andryan mewakili kreditur dari Bond Holder, Purwanto mewakili kreditur CV. Cahaya Asia, dan Cliff Simon Joshua mewakili kreditur PT Bank Maybank Indonesia Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

 

 

Sementara, Pengurus PKPU Duniatex yang dimohonkan oleh PT SGB, Alfin Sulaiman, belum bisa memberikan penjelasan terkait hasil verifikasi yang dilaksanakan pada pekan lalu. Dia berdalih data belum bisa disampaikan karena hingga saat ini masih ada beberapa kreditur asing yang masih mengajukan tagihan.

 

“Belum bisa komen dulu ya soal itu (hasil verifikasi) karena masih ada beberapa kreditor asing yang masih mengajukan tagihan,” katanya saat dimintai konfirmasi oleh hukumonline, Selasa (5/11).

 

Perkara kredit macet Duniatex bermula dari kegagalan DDST membayar bunga senilai US$ 13,4 juta pada 10 Juli 2019 atas pinjaman sindikasi senilai US$ 260 juta. Kegagalan tersebut kemudian merembet. DMDT yang menerbitkan obligasi global senilai US$ 300 juta pada 12 Maret lalu gagal membayar bunga pertamanya senilai US$ 12,9 juta pada 12 September 2019.
 

Mengutip laporan Debtwire pada 25 Juli 2019, enam entitas Duniatex hingga Maret 2019 memiliki total utang senilai Rp 18,79 triliun. Utang ini berasal dari 24 pinjaman bilateral perbankan, tiga utang sindikasi, dan satu utang obligasi DMDT. Adapaun rinciannya adalah utang DDST senilai Rp 2,92 triliun, kemudian DMDT senilai Rp 5,71 triliun, DDT senilai Rp 4,68 triliun, DMST senilai Rp 3,26 triliun, DSSAT senilai Rp 2,13 triliun, dan Damaitex senilai Rp 97 miliar.

 

 

Selain pengajuan PKPU dari Shine Global, Bos Duniatex Group Sumitro juga diketahui telah mengajukan permohonan PKPU terhadap dirinya sendiri. Permohonan diajukan pada 25 September 2019 dengan nomor perkara 25/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Smg.

 

Permohonan PKPU secara sukarela oleh Sumitro dilakukan karena ia juga turut menjaminkan harta pribadinya sebagai agunan kepada bank atas utang yang diterima perusahaannya. Saat ini proses rapat kreditur dilakukan secara bersamaan dari dua perkara PKPU tersebut.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua