Rabu, 06 November 2019

Pesan Ketua MA Saat Munas IKAHI XIX

IKAHI harus mampu berkontribusi membentuk hakim yang siap menjawab tantangan lembaga peradilan di era yang terus berubah seiring cepatnya perkembangan teknologi informasi guna mendukung pelaksanaan layanan peradilan modern.
Aida Mardatillah
Ketua MA M Hatta Ali. Foto: RES

Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menyelenggarakan Munas XIX pada 5-7 November 2019 di Hotel Inter Continental Bandung. Munas IKAHI ini mengangkat tema “Dengan Semangat Munas XIX, IKAHI Bertekad Mewujudkan Organisasi Modern untuk Pelayanan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi.” Karena itu, Munas IKAHI kali ini menekankan semangat modernisasi IKAHI sebagai wadah aspirasi kreatif dan inovatif para hakim seluruh Indonesia.

 

Saat membuka Munas XIX, Ketua Mahkamah Agung (MA) M. Hatta Ali mengingatkan saat ini lembaga peradilan sangat dipengaruhi kecepatan dalam memberi layanan yang dibutuhkan masyarakat dan keterbukaan informasi peradilan. Selaras dengan itu, MA terus mendorong optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk berupaya dan mendukung pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan.  

 

Hatta menerangkan komposisi hakim Indonesia saat ini berada pada kombinasi antara generasi yang kaya pengalaman dan generasi adaptif dengan teknologi informasi. Kombinasi ini merupakan kekuatan lembaga peradilan. “IKAHI, sebagai wadah profesi hakim harus mampu menjembatani kedua kutub generasi ini, sehingga keduanya dapat bersinergi positif menampilkan wajah lembaga peradilan modern dan berwibawa,” pesan Hatta Ali di Intercontinental Hotel Bandung dalam keterangannya, Selasa (5/11/2019).

 

Dia mengatakan saat ini dibutuhkkan sumber daya manusia (hakim) yang sudah beradaptasi dengan perubahan. Sebab, beberapa generasi hakim tidak dilahirkan pada zaman kemajuan teknologi. Sebagian generasi hakim lain merupakan generasi milenial termasuk para calon hakim yang saat ini sedang dalam proses untuk menjadi hakim. “Generasi inilah yang akan menjadi tulang punggung MA di masa depan,” ujarnya.

 

Karena itu, seiring kemajuan teknologi, pilihan penyempurnaan kerja dan metode pemberian layanan secara praktis tidak lagi terbatas. Kreativitas dan inovasi menjadi kata kunci untuk mengatasi segala hambatan temasuk hambatan regulasi yang sering tertatih di belakang menyikapi dinamika masyarakat dewasa ini.

 

Menurutnya, terbitnya Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (E-Court) dan Perma No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik (E-Litigation) merupakan inovasi MA untuk mengatasi berbagai kendala administrasi dan teknis yudisial di lembaga peradilan. Inovasi ini telah mendapat apresiasi dari berbagai pihak.

 

Bahkan, Laporan Doing Business 2020 untuk Indonesia yang diterbitkan Group Bank Dunia, penegakkan kontrak Indonesia telah melakukan perbaikan dengan memberikan kemudahan melalui penanganan perkara elektronik bagi hakim. “Untuk itu, IKAHI harus mampu berkontribusi membentuk hakim yang siap menjawab tantangan lembaga peradilan di era yang terus berubah seiring cepatnya perkembangan teknologi informasi,” pesannya.  

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua