Kamis, 07 November 2019

3 Mahasiswa Persoalkan Aturan Uang Kuliah Tunggal Hingga ke MA, Bagaimana Hasilnya?

Permohonan diterima pada 22 November 2018. Baru diregister pada 2 Januari 2019. Kemenristek Dikti singgung ketentuan advokat sebagai kuasa.
Muhammad Yasin
Ilustrasi loket pembayaran uang kuliah tunggal. Ilustrator: HGW

Dua orang mahasiswa UGM Yogyakarta dan satu orang mahasiswa Universitas Andalas Padang mempersoalkan ketentuan Uang Kuliah Tunggal yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Andri Setya Nugraha, Arvel Mulia Pratama, dan Ivan Azis Muhammad –ketiga mahasiswa dimaksud—menilai Permenristek Dikti itu bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Mereka menganggap Pasal 8 ayat (1) Permenristek Dikti itu melegitimasi adanya pungutan lain di luar Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa yang masuk melalui seleksi jalur mandiri. Padahal, UU Pendidikan Tinggi tegas-tegas menyatakan pembiayaan studi mahasiswa disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang membiayai mahasiswa. Ini juga sejalan dengan asas ‘keterjangkauan’ yang disinggung dalam UU Pendidikan Tinggi.

Adanya uang pangkal melalui jalur mandiri, dalam pandangan ketiga mahasiswa, berarti perguruan tinggi tidak mempertimbangkan kemampuan (keuangan) mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3) UU Pendidikan Tinggi. Biaya kuliah yang ditanggung mahasiswa harus didasarkan pada kemampuan ekonominya, bukan berdasarkan jalur masuk yang diikuti. Mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri langsung dibebani kewajiban biaya kuliah paling tinggi dibandingkan jalur masuk PTN lainnya. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan tidak diskriminatif yang diatur dalam UU Sistem Pendidikan Nasional.

Permenristek Dikti a quo dinilai ketiga mahasiswa tidak beralasan, tidak berkeadilan, dan diskriminatif. Itu sebabnya ketiga mahasiswa tadi mempersoalkan legitimasi kebijakan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi itu ke Mahkamah Agung melalui penggunaan hak uji materiil. Arvel dan kedua temannya mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Agung pada 20 November 2018, dan dua hari kemudian sudah diterima Mahkamah Agung. Namun, perkara yang mereka ajukan baru diregister pada 2 Januari 2019; lebih dari satu bulan setelah berkas permohonan diterima. Kementerian Riset baru menerima salinan permohonan pada 12 Juni 2019.

Keterlambatan ini, jelas Arvel Mulia Pratama, karena Mahkamah Agung menunda hingga selesainya pengujian UU Pendidikan Tinggi atau UU Sisdiknas di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung harus menghentikan sementara pemeriksaan hak uji materi jika Undang-Undang yang dijadikan rujukan sedang diujikan di Mahkamah Konstitusi.

(Baca juga: MA Tunda Uji Materi Jika Ada Proses Pengujian Undang-Undang.

Kemenristek Dikti menjawab permohonan para mahasiswa dengan mempersoalkan aspek formal dan material. Dari sisi formal, Kemenristek berpendapat Arvel Mulia Pratama tidak berhak menjadi kuasa kedua temannya karena ia bukan seorang advokat. Termohon berpandangan hanya advokat yang berhak menjadi kuasa. Dari sisi material, Kemenristek Dikti berpendapat objek yang dimohonkan uji tidak bertentangan dengan UU Pendidikan Tinggi. Bagi Kemenristek Dikti, apa yang dimohonkan para mahasiswa bukanlah pertentangan norma, melainkan implementasi norma hukum.

Pandangan MA

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan Mahkamah Agung berwenang menguji karena yang dimohonkan ketiga mahasiswa adalah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Selain itu, para pemohon punya legal standing untuk mengajukan permohonan judicial review karena peraturan a quo berpotensi merugikan ketiga mahasiswa. Identitas para pemohon juga terbukti sebagai mahasiswa. Cuma, majelis tidak mempertimbangkan status bukan advokat yang dipersoalkan Kemenristek Dikti. Majelis hanya mengatakan para pemohon memiliki kualifikasi sebagai orang perorangan untuk mengajukan permohonan uji materi.

Berkaitan dengan substansi, majelis hakim agung berpandangan bahwa alasan-alasan para pemohon tidak dapat dibenarkan karena sejumlah pertimbangan. Pertama, objek permohonan keberaran hak uji materiil memberikan kewenangan kepada Perguruan Tinggi Negeri untuk memungut uang pangkal atau pungutan lain, namun pungutan tersebut tidak dilakukan secara bebas. Majelis menunjuk Pasal 8 ayat (2) Permenristek Dikti No. 39 Tahun 2017 sebagai rambu-rambu pembatasan, yakni harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa. Kedua, adanya persyaratan dalam Pasal 8 ayat (2) Permenristek Dikti membuktikan objek permohonan berkesesuaian dengan UU Pendidikan Tinggi, bukan sebaliknya seperti yang didalilkan para pemohon.

“Meskipun objek permohonan keberatan hak uji materiil memberikan kewenangan kepada PTN untuk dapat membebani mahasiswa baru jalur seleksi mandiri dengan uang pangkal dan/atau uang pungutan lainnya, namun ketentuan Pasal 8 ayat (2) Permenristek Dikti No. 39 Tahun 2017 menjamin bahwa uang pangkal dan/atau pungutan lain tersebut terjangkau oleh mahasiswa,” demikian antara lainj rumusan pertimbangan majelis.

Ketiga, majelis berpandangan seleksi mandiri mahasiswa baru merupakan otonomi masing-masing perguruan tinggi, termasuk menentukan UKT atau pungutan lain dari mahasiswa jalur mandiri. Pungutan dimaksud adalah otonomi PTN, bukan ketidakadilan dan dikriminasi.

(Baca juga: Ini Biaya Kuliah di PTS Hukum Terfavorit 2018).

Keempat, untuk menilai ketidakadilan dan diskriminasi harus memperhatikan prinsip equal treatment if equal circumstances, perlakuan sama untuk kondisi yang sama. Majelis berpendapat tidak tepat membandingkan antara mahasiswa regular yang masuk melalui SNMPTN atau SBMPTN dengan mahasiswa baru yang masuk ke PTN lewat jalur mandiri. Karena itu, objek hak uji materiil tidak bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional.

Majelis akhirnya berkesimpulan objek permohonan a quo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Walhasil, upaya hukum yang ditempuh ketiga mahasiswa gagal setelah Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan mereka.

Putusan atas perkara ini sudah dibacakan pada akhir Agustus lalu. Namun ketika dihubungi Kamis (6/11), Arvel mengatakan belum menerima salinan putusan. Tetapi ia sudah mengetahui amar putusan majelis, yakni menolak permohonan. Arvel mengaku kecewa atas putusan majelis. “Karena pada akhirnya uang pangkal akan tetap berlaku. Sebab masalah uang pangkal ini tidak seperti UKT yang  terdapat rujukan besarannya dalam Permen. Uang pangkal, kampus bisa menentukan sesuai kehendak,” pungkas mahasiswa Fakultas Hukum itu.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua