Jumat, 08 November 2019

2 Produsen Motor Digugat Ganti Rugi ke Seluruh Konsumen Skuter Matic 2014

Penggugat meminta Honda dan Yamaha memberikan ganti kerugian secara tanggung renteng kepada penggugat dan pihak lain yang dirugikan. Pihak lain yang dimaksud meliputi seluruh konsumen yang membeli skuter matic merek Yamaha/Honda 110-125 cc pada tahun 2014.
Hamalatul Qur'ani
Suasana sidang Yamaha-Honda di PN Jakpus, Kamis (7/11). Foto: HMQ

PT Astra Honda Motor (Honda), PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (Yamaha) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) digugat oleh konsumen pembeli skuter matic Yamaha, Boy Rajamalum Purba dan Pembeli skuter matic Honda, Muhamad Soleman. Kuasa hukum penggugat dari LBH Korban Persaingan Usaha, Hengki Sibuea, mendalilkan pembelaannya pada putusan KPPU yang telah memutus bersalah Yamaha-Honda melakukan kartel dalam Putusan No. 04/KPPU-I/2016 yang dikuatkan oleh Putusan PN Jakarta Utara No. 163/Pdt.G/KPPU/2017/PN.Jkt.Utr. Putusan PN Jakarta Utara itu dikuatkan lagi oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 217K/Pdt.Sus-KPPU/2019.

 

Bila dibaca, katanya, Putusan KPPU a quo menyebutkan bahwa mark up yang dilakukan oleh Yamaha-Honda di tahun 2014 mencapai 2 hingga 3 juta per-skuter matic. Sayangnya, katanya, KPPU hanya menjatuhkan sanksi denda kepada Yamaha sebesar Rp25 miliar dan Honda sebesar Rp22,5 miliar yang disetor langsung ke kas Negara.

 

Padahal, katanya, bukan negara yang dirugikan dalam penjualan ini, melainkan konsumen pembeli skuter matic itu sendiri. Itulah yang menjadi alasan pihaknya melibatkan KPPU sebagai Tergugat III. KPPU berdasarkan Pasal 47 ayat (2) huruf f UU No. 5 Tahun 1999 disebutnya jelas memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berupa penetapan pembayaran ganti rugi.

 

“KPPU hanya menjatuhkan sanksi denda yang dimasukkan ke kas negara. Pertanyaannya masyarakat yang disebut merugi itu dapat apa? Kalau jawaban KPPU disalurkan dalam bentuk pajak atau apa itu kan enggak fair, mereka juga bayar pajak. Harusnya konsepnya berapapun itu kerugian mereka harus diperbaiki,” tukasnya.

 

 

Pasal 47:

  1. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
  2. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
  1. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau
  2. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
  3. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
  4. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
  5. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
  6. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
  7. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

 

Dalam petitum gugatannya, penggugat meminta agar Honda dan Yamaha memberikan ganti kerugian secara tanggung renteng kepada penggugat dan pihak lain yang dirugikan. Pihak lain yang dimaksud meliputi seluruh konsumen yang membeli skuter matic merek Yamaha/Honda 110-125 cc pada tahun 2014. Ia menyebut, jika sanksi yang dijatuhkan hanya pengenaan denda, maka 2 produsen skuter matic itu tidak akan pernah jera untuk mengulangi kartel yang merugikan konsumen.

 

(Baca: KPPU Harus Sampaikan Direct Evidence Agar Vonis Kartel Skutik Yamaha-Honda Dikuatkan)

 

Misalnya, bila Yamaha-Honda merugikan konsumen sebesar 2 juta per motor di tahun 2014, maka untuk penjualan 200 ribu unit skuter matic keuntungan yang bisa diperoleh mencapai Rp200 miliar. Sementara, bila KPPU hanya mengenakan denda untuk Yamaha (Rp25 miliar) dan Honda (Rp22,5 miliar), masih ada selisih keuntungan Rp100 miliar lebih yang bisa dinikmati Yamaha dan Honda.

 

“Kalau keuntungan akibat kartelnya lebih besar dari denda yang harus dibayar enggak akan ada efek jera. Besok bayar denda, besoknya bisa kartel lagi,” tukas Hengki.

 

Lantas bila petitum gugatannya adalah menuntut agar Yamaha dan Honda secara Tanggung renteng mengembalikan kerugian konsumen akibat kartel skuter matic dalam rentang tahun 2014, bagaimana distribusi kerugian yang mungkin bisa dilakukan Yamaha-Honda agar petitum tersebut bisa dijalankan?

 

Ia mengatakan bahwa Majelis bisa memerintahkan untuk melakukan konsinyasi di setiap Pengadilan Negeri (PN). Semua masyarakat yang memiliki bukti pembelian skuter matic di tahun 2014 bisa datang aja ke PN untuk mengambil ganti kerugian yang dibayarkan oleh Honda dan Yamaha.

 

Seusai sidang, Kuasa Hukum Honda yang hadir di persidangan enggan memberikan komentar, begitupun Kuasa Hukum Yamaha, Dimas Indartono. Dimas menyebut pihaknya masih dalam tahap mempelajari gugatan, sehingga belum bisa memberikan komentar. “Ini masih sidang awal, Kami masih mempelajari gugatannya,” jawab Dimas Singkat.

 

Hukumonline juga menghubungi jurubicara KPPU, Guntur Saragih. Guntur mengatakan bahwa KPPU tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan ganti rugi kepada konsumen, hanya saja keputusan KPPU dapat dijadikan dasar bagi konsumen untuk mengajukan gugatan class action di PN.

 

Saat ditanya soal ketentuan pengenaan sanksi berupa penetapan ganti rugi pada Pasal 47 ayat (2) huruf f UU 5/1999, Guntur menyebut ketentuan itu hanya berlaku untuk perkara laporan yang memuat permintaan ganti rugi, berbeda halnya dengan kasus kartel skuter matic Yamaha-Honda yang diputus KPPU pada 2016 lalu.

 

Kendati tak hadir dalam sidang ketiga yang digelar Kamis kemarin, (7/11), Ia menyebut KPPU telah hadir pada sidang sebelumnya, namun ketidak lengkapan para pihak mengakibatkan sidang ditunda. Kendati demikian, Ia menyebut KPPU akan koperatif dalam menghadapi gugatan kedepannya.

 

“KPPU akan koperatif menghadapi gugatan,” tukasnya melalui pesan singkat, (8/11).

 

Sekadar informasi, akibat ketidakhadiran KPPU dalam sidang ketiga ini, maka sidang dengan Nomor perkara 526/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst ini ditunda hingga Senin, 18 November 2019 mendatang.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua