Selasa, 12 November 2019

Pemerintah Gagas Penghapusan IMB dan AMDAL

Dapat mengacaukan pengawasan bangunan. Rantai birokrasi perizinan yang harus dipangkas.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi perumahan. Ke depan, Pemerintah menggagas IMB tak perlu. Ilustrator: HGW

Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melempar wacana untuk menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Kedua instrumen ini dipandang sebagai salah satu hal yang memperpanjang birokrasi perizinan sehingga proses pengurusan izin menjadi lebih panjang dan lebih lama.

IMB dan AMDAL nantinya akan digantikan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang saat ini telah berlaku di sekitar 53 Kabupaten/Kota. Menurut Kementerian ATR/BPN, RDTR yang terintegrasi dengan online single submission (OSS) merupakan salah satu inovasi untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha untuk memperoleh izin di sektor tata ruang.

“Tanpa RDTR kita tidak bisa melaksanakan OSS. Begitu menyangkut tanah, kita harus ke lapangan bertemu dengan birokrasi di bawah. Kemudian banyak hambatan. IMB itu untuk apa sih? Pertanyannya adalah ada yang peduli tidak (dengan IMB)?” ujar Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil dalam Peringatan Hari Nasional Tata Ruang, Jumat (8/10), di Kantor Kementerian ATR/BPN.

RDTR sendiri disebutkan memiliki sejumlah komponen substansi yang sama dengan IMB atau AMDAL sehingga relevan untuk menggantikan kedua instrumen perizinan tersebut. Terkait AMDAL, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup No. 24 Tahun 2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun AMDAL untuk Usaha dan atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki RDTR, maka peluang penyederhanaan perizinan melalui penghapusan AMDAL menjadi terbuka lebar. Rencananya, RDTR juga akan menghilangkan satu regulasi yang biasanya diperlukan terkait izin lokasi, yaitu pertimbangan teknis pertanahan.

Wali Kota Bogor Bima Arya termasuk yang tidak setuju gagasan Kementerian ATR/BPN. Menurut Bima, langkah menghapus IMB dan AMDAL hanya akan memperburuk situasi penataan pembangunan di daerah. Menurut Bima, pilihan untuk mempermudah birokrasi perizinan tidak harus mengorbankan rencana penataan pembangunan di daerah. Ia mencontohkan sejumlah daerah yang ramai bermunculan bangunan Rumah Toko (Ruko).

Menurut Bima hal itu bisa saja terjadi akibat pengawasan yang tidak efektif terhadap penerbitan IMB di suatu daerah. Begitu pula dengan pembangunan sejumlah gedung bertingkat. Acapkali terjadi setelah gedung-gedung bertingkat berdiri, muncul penolakan dari masyarakat akibat merasa terganggung oleh keberadaan gedung bertingkat.

(Baca juga: Wow, Empat Sektor Ini Juga Bisa Gunakan Layanan Tiga Jam).

Untuk itu ia menilai pengapusan IMB atau AMDAL dan digantikan RDTR bukan langkah yang tepat. “Kalau saya setuju atau tidak IMB dihapus? Saya tidak setuju. Apakah bisa diatur lewat RDTR? Bisa iya, bisa tidak. Persoalan 500 lebih kota di Indonesia hampir sama. Lautan Ruko, PKL, dan pembangunan yang tidak berpihak kepada ruang terbuka,” ujar Bima di tempat yang sama.

Asisten Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang, Vera Revina Sari menyebutkan adanya perbedaan antara RDTR dengan IMB dan AMDAL. Menurut Vina, RDTR merupakan instrumen perencanaan. Sementara alat pengendalian pemanfaatan ruang salah satunya merupakan Izin yang mana IMB termasuk di dalamnya. “Kalau RDTR itu domain publik jadi disitu kita atur semua sumber daya demi keadilan. Tapi kalau IMB itu instrumen domai privat. Jadi bagaimana mau kita tiadakan dengan domain publik macam RDTR?,” ujar Vina.

Ia mencontohkan karakterisitik DKI Jakarta yang banyak memiliki gedung-gedung tinggi. Menurut Vina, pengendalian terhadap pembangunan gedung-gedung tinggi dilakukan lewat IMB. Pihak yang mendirikan gedung menyampaikan permohonan penerbitan IMB. Dalam IMB terdapat komponen pengaturan seperti struktur gedung, unsur mekanikal dan elektrikal, dan lain-lain yang --menurut Vina -- tidak diatur dalam substansi RDTR.

(Baca juga: Sejumlah Hambatan yang Perlu Disempurnakan dalam OSS).

Kalaupun ingin melakukan perbaikan, yang seharusnya menjadi perhatian adalah memangkas rantai birokrasi yang tidak perlu dalam proses permohonan IMB. Jika Pemerintah mengevaluasi panjangnya rantai birokrasi perizinan, maka hal perlu dilakukan adalah memperpendek jalur birokrasi. Dengan begitu proses akan lebih singkat dan mudah. “Rantai yang tidak perlu dipotong, karena IMB adalah instrumen pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang,” ujar Vina.

IMB, Vina menambahkan, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Keberadaan IMB akan menjamin hak masyarakat jika suatu saat terjadi persoalan terkait RDTR. Menurut Vina, hak masyarakat lebih terjamin selama tidak melakukan perubahan bangunan yang bertentangan dengan IMB maka tidak perlu khawatir jika suatu saat terdapat RDTR yang berbeda dengan IMB. “Nah kalau saya tidak punya IMB, Pemerintah kota bisa saja mendemolis seandainya ada perubahan. Itu yang perlu diperhatikan.

Ketua Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia (ASPI), Iwan Rudianto menyebutkan, RDTR hanya akan mengurusi perencanaan dan tata ruang secara umum. Dengan begitu, aspek teknis lainnya tidak termasuk dalam RDTR. Misalnya persoalan keselamatan gedung hingga dampak lingkungan bisa luput meskipun sebelumnya telah dituangkan dalam peta RDTR wilayah. Untuk itu menurut Iwan, IMB masih sangat diperlukan.

Rudianto meyakini belum semua daerah memiliki RDTR, dan belum ada instrumen aturan yang mengaturnya. “Kalau RDTR belum ada bagaiman? Permasalahannya kan soal waktu dan biaya. Kenapa tidak diberi insentif saja bagi daerah yang menerbitkan perizinan dengan cepat,” ujar Iwan.

Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia, Ahmad Djuhara menaruh perhatian kepada aspek keselamatan pengguna bangunan. Menurut Ahmad, keselamatan pengguna jauh lebih penting jika dibandingkan dengan kecepatan pembangunan gedung. Jika kecepatan pembangunan gedung mengakibatkan adanya konstruksi yang tidak aman bagi pengguna gedung, maka hal ini sama saja menimbulkan kekacauan. Untuk itu, fungsi dari IMB maupun AMDAL menjadi penting dalam hal ini.

Untuk itu, senada dengan pembicara lainnya, Ahmad mendorong pemangkasan birokrasi dan potensi biaya yang tidak seharusnya dikeluarkan dalam pengurusan IMB atau AMDAL. Bukan dengan jalan menghapus keduanya. “Saya tidak setuju IMB dihapus. Kalau mau pangkas sebatas korupsi dan penyebab ekonomi biaya tinggi. Pabrik dan gedung bisa cepat tapi kalau IMB dihapus yah kacau,” ungakp Ahmad.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua