Selasa, 12 November 2019

Alasan Pemerintah Tolak Kewenangan PDTT BPK Dihapus

Jika MK menghilangkan (menghapus) kewenangan PDTT BPK dapat menjadi celah hukum melemahkan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara. Justru, adanya kewenangan pemeriksaan PDTT, BPK telah berhasil mengungkap banyak penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.
Aida Mardatillah
Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Foto: RES

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan uji materi Pasal 6 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (UU BPK) dan Pasal 4 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terkait kewenangan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dengan agenda mendengarkan keterangan pemerintah.

 

Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan Tio Serepina Siahaan menilai kewenangan PDTT merupakan original intent pembentuk UU yang memberi ruang kepada BPK melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan mendalam terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang belum dapat ditemukan melalui pemeriksaan keuangan atau pemeriksaan laporan keuangan semua lembaga negara baik pusat atau daerah.

 

Ia menjelaskan Pasal 5 ayat (1) UU Pemeriksaan Keuangan Negara, seluruh pemeriksaan dilakukan BPK, baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, maupun PDTT harus mengacu pada standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan disusun oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah. Standar Pemeriksaaan Keuangan Negara (SPKN) mengacu pada The Generally Accepted Government Auditing Standard.

 

“Dalil Pemohon yang menyatakan PDTT mengakibatkan potensi adanya abuse of power terbukti dalil yang mengada-ada. Karena, seluruh pemeriksaan oleh BPK termasuk PDTT telah diatur secara ketat pelaksanaanya dan standar pemeriksaanya melalui SPKN,” kata Tio di ruang sidang MK, Senin (11/11/2019).

 

Menurutnya, Pemohon yang mempertanyakan mengapa ada lembaga negara yang sudah mendapatkan opini WTP tetap dikenakan PDTT menunjukkan kekurangpahaman terhadap proses pemeriksaan laporan keuangan dan makna dari WTP. Sebab, opini WTP diberikan BPK setelah melakukan pemeriksaan keuangan atau pemeriksaan atas laporan keuangan.

 

Dia menerangkan yang diperiksa BPK saat mengeluarkan opini WTP hanya mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); kecukupan pengungkapan sesuai yang diatur dalam SAP; kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

 

“WTP bukanlah menjadi stempel pasti bahwa tidak terdapat pelanggaran pengelolaan keuangan negara pada lembaga dimaksud karena yang dinilai adalah apakah laporan keuangan itu sudah disusun secara wajar,” kata dia.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua