Jumat, 15 November 2019

Dua Kebijakan KLHK Ini Terkait Transformasi Ekonomi

Yakni reforma agraria dan perhutanan sosial. Masyarakat sipil usul pembangunan ekonomi tanpa deforestasi.
Ady Thea DA
Ilustrasi kawasan hutan. Foto: MYS

Sektor kehutanan berperan penting dalam pembangunan ekonomi. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan sejumlah program nasional yang digulirkan Kementerian LHK mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja dan mata pencaharian.

 

Siti menjelaskan dalam 5 tahun ke depan arah kebijakan KLHK antara lain memperkuat ketahanan ekonomi, mendukung pusat-pusat pertumbuhan daerah, dan mengembangkan wilayah untuk mengatasi kesenjangan. KLHK juga mengarahkan kebijakan pada peningkatan kualitas SDM untuk berdaya saing dan membuat lingkungan tahan bencana serta perubahan iklim.

 

Dia melanjutkan sedikitnya ada 2 hal yang menjadi perhatian dalam urusan kehutanan dan terkait dengan pemerintah daerah yaitu penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan. Mengenai penggunaan kawasan hutan, Siti menjelaskan KLHK telah berupaya menyederhanakan proses perizinan, seperti izin pinjam pakai untuk jalan, listrik, geothermal, dan waduk prosesnya akan singkat jika seluruh syarat dipenuhi.

 

“Saya pernah tes dan bila syarat-syarat dari pemohon izin sudah lengkap, maka sebetulnya dalam waktu 11 hari Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) ternyata selesai. Jadi sudah banyak hal yang coba diperbaiki,” kata Siti Nurbaya Bakar dalam diskusi panel bertema “Transformasi Ekonomi II”, sebagaimana dilansir laman menlhk.go.id

 

Siti menjelaskan salah satu kebijakan KLHK yang erat dengan transformasi ekonomi yakni tanah obyek reforma agraria (Tora) yang merupakan lahan kawasan hutan, tapi sudah tidak berfungsi hutan, sehingga bisa dilepaskan. Sampai saat ini tercatat sudah diserahkan sekitar 110 ribu hektar lahan di Kalimantan, kecuali Kalimantan Utara.

 

Bahkan ada 980 ribu hektar lahan yang bisa diredistribusi kepada rakyat. Agar tanah tersebut bisa diredistribusi, Siti mengatakan harus ada usulan program dari pemerintah daerah. “Proposal seperti untuk pengembangan wilayah, untuk pusat kawasan peternakan, pertanian terpadu, kawasan pemukiman, dan sebagainya,” ujar Siti. Baca Juga: TAP MPR Pembaruan Agraria Ini Didesak untuk Dilaksanakan

 

Terkait transformasi ekonomi, Siti mengatakan data Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) KLHK mencatat sampai 12 November 2019 realisasi luas lahan sekitar kawasan hutan yang diberikan hak kelolanya kepada masyarakat melalui skema perhutanan sosial mencapai 3,4 juta hektar. Surat Keputusan (SK) yang telah diserahkan kepada masyarakat sebanyak 6.110 unit untuk 770.741 kepala keluarga.

 

Dia memaparkan hutan sosial telah menciptakan 5.208 kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) yang menghasilkan berbagai macam produk bernilai ekonomis. Beragam produk itu antara lain kopi, madu, jasa wisata alam, buah-buahan, dan produk hasil kayu lainnya. “Penyerapan tenaga kerja dari KUPS di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai hampir 2,2 juta orang,” paparnya.

 

Menurut Siti, hutan sosial dan Tora bersama konsesi swasta membangun sinergi bisnis pengelolaan kawasan yang membentuk skala ekonomi sebagai wilayah produktif menuju desa pusat pertumbuhan. “Kalau dulu untuk swasta-swasta, maka sekarang dikombinasi. Swasta juga sekarang harus menjadi bagian atau offtaker, pembina manajemen di usaha yang dilakukan masyarakat sekitar,” ujarnya. Melalui terobosan itu, hutan sosial dapat menjadi potensi gross national product (GNP) baru selain potensi bioprospecting.

 

Pembangunan Tanpa Deforestasi

Direktur Yayasan Madani Berkelanjutan Muhammad Teguh Surya mengatakan pihaknya mendukung upaya yang dilakukan pemerintah provinsi Papua Barat yang berkomitmen melindungi wilayahnya dengan menjadikan 70 persen luas daratannya sebagai kawasan hutan lindung. Komitmen itu tertuang dalam Deklarasi Manokwari yang diluncurkan 10 Oktober 2018 dan memuat 14 poin visi bersama Tanah Papua.

 

Teguh mengatakan dari 14 visi itu, salah satunya menjadikan 70 persen daratan Papua Barat sebagai kawasan hutan lindung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi. Mengacu kondisi tutupan lahan tahun 2018 dan sebaran perizinan, Teguh menilai Papua Barat mampu melindungi 62 persen daratannya sebagai kawasan hutan lindung. Hal ini bisa terwujud jika pemerintah melakukan review perizinan di seluruh sektor dan melindungi hutan alam tersisa yang belum dibebani izin.

 

Dia menghitung potensi luas daratan yang dapat dijadikan kawasan lindung di Papua Barat mencapai lebih dari 6 juta hektar atau 62 persen. Kawasan itu terdiri dari 3.2 juta hektar area yang sudah dilindungi dalam PIPPIB XV, 2,4 juta hektar hutan alam di dalam konsesi, dan 339 ribu hektar hutan alam yang tidak dibebani izin.

 

“Untuk itu, diperlukan keberanian dari Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk memulai pembangunan Papua dengan cara baru yang lebih menguntungkan dalam jangka panjang,” katanya ketika dikonfirmasi, Jumat (15/11/2019).

 

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat Prof Charlie Heatubun menjelaskan strategi pembangunan ekonomi tanpa deforestasi selayaknya diberikan pijakan hukum yang kuat.

 

Ketua Perkumpulan Panah Papua Sulfianto menambahkan pembangunan yang menggunakan pendekatan ekstraktif diyakini tidak mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat karena merusak SDA. Menurut Sulfianto, yang lebih menguntungkan jika menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan sampai tingkat desa seperti kegiatan ekowisata, pengamatan burung pintar di Arfak, dan budidaya sagu.

 

“Pendapatan yang diperoleh akan bisa dinikmati masyarakat kampung dan perekonomian pun akan terus berkembang. Jika pendekatannya adalah ekstraktif, maka uang akan terus keluar dari Papua dan dinikmati bukan oleh Orang Asli Papua.” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua