Selasa, 19 November 2019

Pentingnya Memperbaiki Hukum Acara dalam Revisi UU Persaingan Usaha

Kelembagaan KPPU perlu dibenahi secara menyeluruh. Termasuk hukum acara yang menjadi pedoman penanganan perkara persaingan usaha, seperti batasan kewenangan KPPU, jangka waktu pemeriksaan, standar sistem pembuktian, hingga kewenangan menjatuhkan putusan.
Rofiq Hidayat
Suasana Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi VI DPR terkait masukan draft revisi UU No. 5 Tahun 1999, Selasa (19/11/2019). Foto: RFQ

Jelang penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), DPR mulai menyusun dan membahas kembali sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU). Salah satunya, Komisi VI DPR mulai menyusun dan membahas draft revisi UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan mengundang sejumlah narasumber untuk dimintai masukannya.      

 

Salah satunya, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Prof Ningrum Natasya Sirait. Dia menilai ketentuan hukum acara bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu diatur secara jelas dalam draft Revisi UU No. 5 Tahun 1999 dalam upaya proses penegakan hukum yang benar dan adil dalam setiap penanganan perkara persaingan usaha tidak sehat.

 

“Dalam UU 5/1999 tidak mengatur secara gamblang hukum acara KPPU. Akibatnya, KPPU menggunakan diskresinya membuat perluasan mengatur hukum acara dalam bentuk peraturan (internal, red) sebagai ‘terobosan’. Akibatnya, tak sedikit proses penanganan perkara hasilnya kerap dipermasalahkan,” ujar Ningrum Sirait dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VI di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (19/11/2019). Baca Juga: Ragam Kritik Advokat terhadap Revisi UU Persaingan Usaha

 

Dia menerangkan selama ini fungsi pemeriksaan, penuntutan, dan penjatuhan putusan menjadi wewenang KPPU (satu atap). Karena itu, dia mengusulkan dalam revisi UU 5/1999 semestinya fungsi itu dipisah dengan melibatkan lembaga pengadilan untuk memeriksa penerapan hukumnya. KPPU fokus pada fungsi pemeriksaan dan penuntutan. Sementara fungsi mengadili dan memutuskan dapat diberikan ke badan pengadilan yang bersifat khusus.

 

“Seperti halnya dalam pemahaman prinsip integrated criminal justice system (dalam penanganan perkara pidana). Misalnya, jika dibandingkan di KPK, fungsi penyidikan dan penuntutan wewenang KPK, tapi lembaga pemutusnya pengadilan tipikor. Jadi, ke depan ketiga fungsi tersebut tidak lagi hanya wewenang satu lembaga yakni KPPU,” usul Ningrum.   

 

Terkait putusan sela, menurut Ningrum juga perlu diperjelas apakah hanya untuk menghentikan sementara perjanjian dan/atau kegiatan? Tak kalah penting, kata dia, standar pembuktian oleh KPPU perlu diperjelas dan dipertegas. “Mekanisme upaya hukum yang dapat ditempuh atas putusan KPPU perlu dipikirkan lebih lanjut. Ini sebaiknya meminta pandangan Mahkamah Agung (MA),” sarannya.  

 

Narasumber lain, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Sukarmi mengatakan UU 5/1999 yang sudah berusia 19 tahun memang sudah saatnya direvisi. “Keberadaan UU 5/1999 dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi kekiniaan. Apalagi, umumnya dunia usaha tidak lagi bersifat konvensional, tapi berbasis digital,” kata Sukarmi.  

 

Dia mengusulkan aspek kelembagaan KPPU selain bersifat independen, kewenangan KPPU perlu diperkuat. Selama ini KPPU sebagai lembaga yang tidak memiliki “taring” karena tak memiliki kewenangan menggeledah, apalagi menyadap dalam penanganan perkara. “Ini menghambat dalam proses penanganan perkara,” kata dia.

 

Mantan Komisoner KPPU dua periode itu sepakat penanganan kasus persaingan usaha membutuhkan hukum acara yang komprehensif yang diatur UU. Selama ini ketiadaan hukum acara yang lengkap menjadikan posisi KPPU dilematis. Makanya, tak heran kalau KPPU kerap digugat akibat proses penegakan hukumnya dinilai tidak menggunakan prinsip due procces of law (keberimbangan proses pemeriksaan) secara benar.

 

“Karena itu, hukum acara ini perlu diatur dalam UU, bukan diatur dalam peraturan komisi,” kata dia.

 

Ketua Umum Indonesia Competition Lawyer Association (ICLA) Asep Ridwan mengingatkan hukum persaingan usaha semestinya tidak “membunuh” pelaku usaha dan senantiasa memberikan rasa keadilan. “Keberadaan KPPU amat penting. Hanya saja secara sistem, KPPU perlu dibenahi secara menyeluruh. Termasuk hukum acara yang menjadi pedoman beracara penanganan perkara persaingan usaha,” kata Asep.

 

Selama ini kewenangan KPPU multifungsi, mulai memeriksa, menuntut, dan memutus perkara. Menurutnya, kewenangan tiga fungsi dalam satu lembaga secara konseptual dan faktual menjadi permasalahan. Kemudian, soal pendeknya jangka waktu proses pemeriksaan.

 

“DPR sebagai pembuat UU perlu mengkaji betul tentang prinsip due procces of law dalam merumuskan hukum acara penanganan persaingan usaha dalam revisi UU 5/1999 ini. Kami minta hukum acara benar-benar dikaji ulang karena menyangkut kepentingan publik,” katanya.  

 

Sementara Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto prinsipnya sependapat dengan pandangan para narasumber. Dia menegaskan revisi UU 5/1999 nantinya dalam rangka mengikuti dinamika dunia usaha di era digital. “Ini menjadi poin penting kita untuk melakukan perubahan. Kita harus hati-hati dan bersama-sama membuat UU Persaingan Usaha ini menjadi lebih baik,” harapnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua