Rabu, 20 November 2019

Masalah Perizinan Masih Jadi Hambatan Sektor Investasi

Pemerintah perlu segera melakukan perbaikan aspek jaminan kepastian hukum serta harmonisasi dan sinkronisasi regulasi.
Fitri Novia Heriani
Ilustrasi: BAS

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengklaim bahwa beberapa permasalahan di sektor investasi di Indonesia masih menjadi momok bagi beberapa investor. Memang, banyak investor yang antri masuk ke Indonesia, namun sayang tak sedikit pula yang kembali ke negara asalnya. BKPM mengungkapkan jika saat ini, ada 24 perusahaan sudah pipeline masuk ke Indonesia sebesar Rp 708 trliun investasi. Namun terhambat merealisasikan investasinya, sebab tersandung berbagai kasus investasi. 

 

Berdasarkan data BKPM, hingga saat ini terdapat sebanyak 190 kasus investasi yang tersandung masalah di Indonesia. Kasus ini bermunculan disebabkan oleh berbagai faktor penghambat antara lain masalah perizinan, pengadaan lahan, dan regulasi/kebijakan. 

 

“Kepala BKPM tadi memaparkan sebanyak 32,6% karena perizinan, pengadaan lahan 17,3%, dan regulasi/kebijakan sebanyak 15,2%,” ujar Anggota Komite Investasi Bidang Komunikasi dan Informasi BKPM Rizal Calvary Marimbo di Jakarta, Selasa (19/11).

 

Rizal mengatakan, sebagian besar disebabkan oleh masalah perizinan.  Berbagai surat tersebut antara lain izin khusus/rekomendasi, sertifikasi, surat Dirjen, hingga peraturan menteri. Masalah-masalah ini masih bermunculan meski ada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan  Berusaha Terintegrasi Secara Elektonik melalui Online Single Submission (OSS) serta Peraturan Presiden No.97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

 

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa aspek investasi di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa tantangan yang menghadang, di antaranya adalah peningkatan pemerataan investasi ke luar Jawa, investasi yang belum menyentuh sektor-sektor industri strategis, serta masalah perizinan yang kompleks.

 

Oleh karena itu, pemerintah perlu segera melakukan perbaikan aspek jaminan kepastian hukum serta harmonisasi dan sinkronisasi regulasi. Demikian pula, perlunya pemberian insentif pada investor yang berinvestasi di luar Pulau Jawa dan pengarahan investasi pada sektor-sektor strategis.

 

(Baca Juga: Setahun OSS)

 

Bahlil menambahkan, berdasarkan hasil Rapat Terbatas Kabinet, telah diputuskan Presiden Joko Widodo bahwa ke depan terkait masalah perizinan dan insentif investasi akan diserahkan ke BKPM. “Hal ini untuk memberikan kepastian kepada investor. Sistem perizinan investasi diperbaiki, sehingga memberikan kenyamanan kepada investor,” jelasnya.

 

Untuk mewujudkan Indonesia menjadi surga investasi, lanjutnya, pemerintah akan melakukan perbaikan iklim investasi, peningkatan kemudahan berusaha, percepatan realisasi investasi, dan mengatasi hambatan investasi, dan peningkatan peran penanaman modal dalam negeri (PMDN), terutama UMKM dalam perekonomian. 

 

Sehubungan dengan hal itu, fokus kerja BKPM dalam jangka pendek ada empat hal, yaitu meyakinkan investor bahwa Indonesia adalah negara yang baik/layak investasi, menggiring investor untuk segera mendapatkan perizinan, meyakinkan investor bahwa Indonesia aman dan nyaman untuk investasi, serta mengawal investasi perusahaan hingga berproduksi.

 

“Untuk menjalankan fungsi promosi hingga pengawalan investasi hingga berproduksi butuh kekompakan antara pemerintah pusat dan daerah, dalam hal ini BKPM dan DPMPTSP seluruh Indonesia,” imbuhnya.

 

Sementara, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), Sanny Iskandar mengatakan, pengusaha berharap pemerintah membenahi aspek regulasi dan birokrasi, melalui jaminan kepastian hukum, harmonisasi dan sinkronisasi regulasi, serta penyamaan persepsi dan transparansi tentang kebijakan pemerintah. “Kendala-kendala perizinan perlu segera ditangani pemerintah, seperti melalui penyederhanaan regulasi melalui program Omnibus Law,” katanya.

 

Sanny menambahkan, pemerintah perlu mempermudah masuknya investor asing dengan pembaruan kebijakan ketenagakerjaan, peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana logistik untuk meningkatkan daya saing.

 

“Masalah pertanahan dan tata ruang wilayah, serta gangguan keamanan dan ketertiban juga perlu perhatian serius pemerintah,” jelasnya.

 

Sebelumnya, Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menemukan hambatan dari pelaksanaan OSS. KPPOD melakukan studi evaluasi setahun implementasi OSS. Dalam temuan KPPOD, Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng menyatakan bahwa setidaknya terdapat tiga masalah utama dalam pelaksanaan OSS yakni dari aspek regulasi, aspek sistem dan aspek tata laksana.

 

Dari aspek regulasi ada tiga hal yang menjadi catatan. Apa saja? Pertama, adanya disharmoni aturan antara Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) terhadap PP OSS, contohnya NSPK Perindustrian dan NSPK Pariwisata. Akibatnya, terjadinya tambahan prosedur pemenuhan komitmen di sektor peridustrian. Kedua, NSPK tidak lengkap sehingga Pemerintah Daerah (Pemda) memutuskan untuk menggunakan peraturan lama dan tidak sinkron dengan OSS. Ketiga, substansi NSPK sektor tidak memadai.

 

Kemudian aspek sistem, mayoritas daerah kesulitan mengintegrasikan OSS, database perizinan masih belum terklarifikasi, tidak tersedia fitur E-Payment, tidak semua daerah memiliki Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), dan adanya tambahan prosedur di aplikasi K/L yang justru dinilai menghambat proses.

 

Sedangkan dari aspek tata laksana, ada dua temuan yakni tata laksana tataran regulasi dan tata laksana tataran implementasi. Di tataran regulasi, OSS meringkas tata laksana perizinan saat memulai usaha, OSS memberikan kepastian waktu untuk pemenuhan komitmen, dan tidak ada perubahan dalam hal besaran biaya.

 

Tapi dari sisi tataran implementasi, ringkasnya prosedur memulai usaha tidak berdampak pada efisiensi, pengurusan Izin Lokasi dan IMB. Kemudian meski memberikan jaminan efisiensi kepastian waktu pengurusan NIB, namun faktanya waktu pemenuhan komitmen bervariasi antar daerah (SOP).

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua